Pendidikan GOTAG
Yenti Garnasih
Berita
-
Mantan Pansel KPK Harap Tak Ada Mantan Koruptor Jadi Caleg
Kita juga berharap anggota legislatif tidak ada yang mantan koruptor dan jangan sampai mereka korupsi
-
Pakar Hukum: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bisa Cegah Kepala Daerah Korupsi
"Saya setuju kalau Pilkada dikembalikan ke DPRD. Bukan berarti kemunduran demokrasi,"
-
KPK Harusnya Segera Jadikan Tersangka Perserta Pilkada Terindikasi Korupsi
Untuk itu Yenti meminta KPK segera mengumumkan nama-nama calon Kepala Daerah yang akan menjadi tersangka kasus korupsi.
-
Pakar Hukum Nilai Aneh Putusan MK Sebut KPK Bagian Dari Eksekutif
"Sebetulnya ada yang aneh ketika pertimbangan putusan mengatakan bagian eksekutif dengan fungsi penyidikan dan penuntutan kemudian harus dipansuskan,"
-
Pengamat Anggap Tidak Masalah KPK Pakai Rekaman FBI Dalam Persidangan Setya Novanto
"Seharusnya hal seperti ini tidak dipermasalahkan dalam proses persidangan dan justru harus dioptimalkan,"
-
Langkah KPK Tersangkakan Fredrich dan Dokter Bimanesh Diapresiasi
Pakar Hukum Trisakti Apresiasi Langkah KPK Tersangkakan Fredrich dan Dokter Bimanesh
-
Berharap Besok Hakim Sidang Setnov Tak Terperdaya ''Permainan'' Terdakwa
Terpenting adalah Setnov kooperatif serta mau mengikuti sidang dengan tertib dan menghormati proses hukum.
-
Sudah Gugur, Praperadilan Setnov Tak Perlu Dilanjutkan Pembacaan Putusan
Praperadilan gugur kalau persidangan pokok perkara telah dimulai diperiksa," ujar mantan panitia seleksi
-
Pengamat: Jangan Sampai Ada 'Conflict of Interest' Antara Hakim MK Dengan DPR
"Ada conflict of interest, membayar jasa yang lalu. Jangan sampai terjadi," tutur Yenti, kepada wartawan, Kamis (7/12/2017).
-
Praperadilan Setya Novanto Harus Digugurkan
Harusnya hakim Tipikor cepat. Ini bisa gugur (praperadilan,-red) dan langsung ke pengadilan
-
Pakar Hukum: Tindakan KPK Periksa Setya Novanto Tak Melanggar Hukum
Itu ada masalah karena adalah kewenangan KPK untuk melakukan pencegahan ke luar negeri sudah sesuai dengan aturan.
-
Pakar Hukum: Apa Maksudnya Anggota DPR Punya Imunitas Atas Tindak Pidana Korupsi?
kewenangan penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bertentangan dengan pasal manapun.
-
Tak Mungkin Presiden dan Wapres Minta KPK Jadikan Setnov Jadi Tersangka
Mantan Pansel KPK ini menegaskan, sangat tidak pantas apa yang disampaikan Fahri.
-
Pakar Hukum: Sudah Panggilan Ketiga, Harusnya KPK Tegas Panggil Paksa Setya Novanto
"Kalau ini sudah panggilan sebagai saksi yang ketiga kali harusnya KPK tegas, panggil paksa,"
-
Saran Pengacara Agar Setya Novanto Tak Penuhi Panggilan KPK Disayangkan
Saran pengacara Setya Novanto agar kliennya tidak hadir memenuhi pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disayangkan.
-
Pakar Hukum Sebut Pernyataan Jokowi Soal Kasus Pimpinan KPK Hanya Menyatakan yang Diatur UU
Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya menyatakan perintah Undang undang (UU).
-
Pakar: Jangan Sampai Perpanjangan Pansus KPK Hanya Untuk Ganggu Penyelesaian Kasus e-KTP
"Semoga KPK meningkatkan tensinya, ngebut menyelesaikan penuntasan kasus e-KTP tanpa terpengaruh atau takut takut dengan manuver DPR,"
-
Tak Perlu Mengancam, KPK Tetap Fokus dan Bergerak Cepat
Karena Ketua KPK anggap anggota Pansus KPK menghalang-halangi proses penanganan kasus e-KTP.
-
Kalau DPR Berniat Baik Untuk Perbaikan KPK, Panggil Saja Melalui Komisi III
Sebenarnya, imbuhnya lebih lanjut, KPK sedang bekerja dengan kasus-kasusnya yang harus segera diselesaikan.
-
Fahri Hamzah Terlalu Arogan Minta Pansus KPK Panggil Presiden Jokowi
Menurut Yenti, sebaiknya Fahri Hamzah memikirkan saja bagaimana tugas DPR yang belum selesai,
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved