Pendidikan GOTAG
Yenti Garnasih
Berita
-
Signal Presiden Tolak Pelemahan KPK Bisa Diperkuat Dengan Sikap Tolak Angket
Jokowi mengatakan, apabila ada yang harus diperbaiki dari kinerja KPK, maka KPK harus melakukan pembenahan.
-
Parpol Kirim Wakil ke Pansus Angket Karena Marah Dengan KPK
Meski mereka menolak dugaan itu tapi sulit orang untuk tidak mengkaitkan alasan tersebut
-
Pakar Hukum: Sangat Aneh Kalau DPR Tetap Nekad Menggulirkan Angket KPK
"Apalagi sekarang yang bersangkutan (Miryam) tersangka dan ditahan, sangat aneh kalau tetap nekad menggulirkan Angket,"
-
Presiden Berikan Dukungan ke KPK Tak Takut Tekanan Siapapun
Yenti Garnasih menilai Presiden memberikan dukungan positif terhadap KPK
-
DPR Diminta Jangan Memaksa Minta Buka Rekaman BAP Miryam S Haryani
hak angket yang digulirkan berpotensi melemahkan KPK dalam upaya penegakkan hukum serta pemberantasan korupsi
-
Hak Angket e-KTP Sama Saja Melemahkan KPK
DPR seharusnya tidak bersikeras mengajukan hak angket kasus dugaan korupsi KTP elektronik untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani.
-
Pakar Hukum: Sangat Disayangkan Kalau DPR Tetap Ngotot Mau Gelar Angket KPK
Rekaman hasil penyidikan adalah substansi hukum dan merupakan ranah penegakan hukum.
-
DPR Intervensi Proses Hukum Miryam Jika Gulirkan Hak Angket KPK
Rekaman hasil penyidikan adalah substansi hukum dan merupakan ranah penegakan hukum.
-
Pakar: Harusnya Panggil 6 Anggota DPR yang Dituding Tekan Miryam
Novel Baswedan mengungkap Miryam mengaku ditekan Bambang Soesatyo, Azis Syamsudin, Desmond J Mahesa
-
Beri Keterangan Palsu, Harusnya Miryam Dinaikkan Statusnya Menjadi Tersangka
Miryam memberikan keterangan berbeda yakni yang bersangkutan ditekan penyidik KPK menjadi berubah sekarang ditekan anggota DPR.
-
Pengamat: Kasus Korupsi e-KTP Bersihkan Orang-orang Korup di Dalam Pemerintahan Jokowi
"Bagi Pemerintahan Jokowi-JK seharusnya positif yaitu dibersihkan dari orang korup dalam pemerintahannya," ujar Yenti.
-
Penuntasan Mega-Korupsi e-KTP Pertaruhan Besar Bagi Reputasi Jokowi-JK
"Hukum tidak boleh tergantung situasi politik. Proses harus terus dijalankan," kata Mahfud MD
-
Pakar Hukum: Mau Guncang Politik atau Tidak Bukan Urusan KPK
Alhasil kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu akan memasuki babak baru.
-
Pengamat: Tugas Polisi Mendalami Tuduhan Antasari
Sejak awal bergulir kasus pembunuhan Nasrudin banyak menuai opini. Terutama pada proses persidangan dan putusan yang agak aneh.
-
Pakar Hukum: Tak Perlu Bentuk Pansus Makar, Karena Masing-masing Sudah Ada Tugasnya
Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menilai anggota DPR tidak perlu sibuk-sibuk membentuk Panitia Khusus Makar.
-
Mantan Panitia Seleksi KPK Menggugat Banyak Kasus Lama yang Mangkrak
Pimpinan KPK berjanji akan mulai memilah kasus lama untuk ditentukan penyelesaiannya, apakah dilanjutkan KPK, atau diserahkan ke Polri atau Kejaksaan.
-
Sikap Jaksa Agung Enggan Berasumsi Soal Hendropriyono Dianggap Wajar
"Bisa dipahami kalau Jaksa Agung baru akan menyikapi setelah melihat dokumen asli,"
-
Pakar Hukum: Aneh, Kok SBY dan Eks Menterinya Hanya Punya Salinan
Diberitakan SBY dan eks Menteri KIB menegaskan tidak memiliki dokumen asli TPF tersebut.
-
Mendesak, Revisi UU Perbankan Mesti Mengikuti Perubahan Zaman
Ada beberapa isu dalam UU Perbankan perlu direvisi, seperti kemajuan teknologi, modus pidana perbankan, dan perkembangan perbankan internasional.
-
Kerja Aparat Dipertanyakan Kenapa Freddy Tidak Sejak Awal Dijerat Pencucian Uang
Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih mempertanyakan kerja penegak hukum.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved