Pendidikan GOTAG
UU Pilkada
Berita
Foto (82)
-
UU Pilkada Disahkan, Pesta Demokrasi akan Berjalan Sesuai Keinginan Senayan?
Revisi kedua UU No. 1 Tahun 2015 yang telah disahkan telah berhasil membuat rumah kaca bagi penyelenggara pilkada.
-
Inilah Tanggapan DPP PPP atas Disahkannya UU Pilkada
Sehubungan dengan disahkannya UU Pilkada oleh DPR RI pada hari Kamis (2/6/2016) dengan ini DPP PPP mengambil sikap sebagai berikut :
-
Al Muzzammil: Aturan yang Mengharuskan Legislator Mundur Saat Maju di Pilkada Tak Adil
Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf mempersilakan kepada para anggota DPRD dan masyarakat untuk mengajukan judicial review terhadap UU Pilkada
-
Ini Poin Penting Revisi UU Pilkada Versi PKS
Sangat penting untuk membuka ruang yang lebih luas bagi munculnya calon-calon kepala daerah yang berkualitas
-
Tjahjo Kumolo Berharap Tidak Ada Voting Dalam Revisi UU Pilkada
Tjahjo Kumolo mengharapkan tidak ada voting dalam penetapan revisi UU Pilkada yang akan mencapai tahap finalisasi pada Selasa
-
Anggota Komisi III Sebut Alasan Mengapa UU Pilkada Harus Direvisi
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengapresiasi pemerintah yang telah bekerja keras membahas RUU Pilkada bersama DPR.
-
Politikus PDIP: Aturan Anggota DPR Beda dengan Tentara atau PNS
Sejumlah pihak meminta revisi UU Pilkada mengatur anggota DPR yang maju sebagai calon kepala daerah
-
Mendagri Nilai Tahapan Pilkada Tidak Perlu Tunggu RUU
Mekanisme tahapan pilkada tidak banyak diubah di dalam Revisi Undang-Undang Pilkada, sehingga KPU dapat memulai tahapan
-
Syarat Jalur Perseorangan Naik Selamat Tinggal Demokrasi Deliberatif
Usul pengetatan syarat calon perseorangan dalam pilkada mengemuka dari sejumlah legislator DPR dalam rangka revisi UU tentang Pilkada.
-
Pemerintah Pusatkan Perhatian Terhadap 12 Poin Terkait Revisi UU Pilkada
Dalam agenda tersebut, ia memaparkan sejumlah agenda pemerintah di antaranya revisi UU Pilkada.
-
Jokowi Diminta Terbitkan Perppu Pilkada
Praktisi hukum Andi Syafrani mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk mencabut Pasal 158 Undang Undang (UU) Pilkada.
-
ICW: Setahun Tidak Berprestasi, DPR RI Hanya Ciptakan Polemik
Indonesia Corruption Watch menilai Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 minim prestasi.
-
DPR Mulai Pembicaraan Informal Bahas Poin Revisi UU Pilkada
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengakui adanya pembicaraan informal tiap fraksi mengenai revisi UU Pilkada.
-
Masinton Pasaribu: Revisi UU Pilkada Harus Beres Tahun Ini
Revisi UU Pilkada harus beres 2015, karena di dalamnya tidak mengantisipasi daerah yang hanya punya pasangan calon tunggal.
-
Dialog Kenegaraan DPD RI: Polemik Pilkada Serentak
DPD RI menilai UU Pilkada yang dibuat masih banyak kelemahan dan dipaksakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak
-
Jika Maju Pilkada, Senator DPD RI Siap Mundur
Beberapa senator DPD RI siap mundur jika maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Itu dilakukan guna menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
-
PAN: Revisi UU Pilkada Mustahil Selesai Masa Sidang IV
Politikus PAN Yandri Susanto menilai mustahil menyelesaikan revisi terbatas Undang-Undang Pilkada selama masa sidang IV.
-
Ketua DPR Terima Usulan Revisi UU Pilkada Secara Perorangan
Pengusul revisi terbatas Undang-Undang Pilkada No 8 tahun 2015 menemui Ketua DPR Setya Novanto di ruang Pimpinan DPR, Senin (25/5/2015).
-
Komisi II DPR Sepakat Pengajuan Revisi UU Pilkada Lewat Tanda Tangan Anggota
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya sepakat pengusulan revisi UU Pilkada menggunakan hak anggota
Materi Keterbukaan Informasi Harus Masuk RUU Pilkada
Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono meminta materi keterbukaan informasi publik harus dimasukkan ke dalam revisi UU Pilkada.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved