Pendidikan GOTAG
UU Pilkada
Berita
Foto (82)
-
Menkumham Baru Pastikan Revisi UU Pilkada akan Anulir Putusan MK Jika Sudah Diundang-undangkan
Meski begitu, Supratman belum dapat memastikan apakah pemerintah melalui Kemenkumham akan bisa langsung mengesahkan revisi UU Pilkada tersebut atau
-
DPR Ngebut Revisi UU Pilkada untuk Anulir Putusan MK, Segera Disahkan dalam Rapat Paripurna Besok
Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada akan segera dilakukan dalam rapat paripurna besok, Kamis (22/8/2024).
-
Wanda Hamidah Pilih Keluar dari Golkar, Tinggalkan Pesan Bahaya 'Peringatan Darurat'
Unggahan pengunduran diri Wanda Hamidah dari Golkar muncul setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat
-
Fraksi PDIP Punya Alasan Kuat Ini Sehingga Tolak Revisi UU Pilkada Dibawa ke Rapat Paripurna
Selain itu, Nurdin juga menekankan pentingnya mematuhi keputusan MK terkait batas usia pencalonan dan syarat lain yang telah diatur dalam putusan
-
Golkar Bakal Tentukan Langkah Strategis Pascaputusan MK terkait UU Pilkada
Adies Kadir mengatakan Partai Golkar akan menentukan langkah politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Pilkada.
-
JPPR: UU Pilkada harus Direvisi Supaya Tidak Ada Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong
JPPR melihat adanya urgensi untuk revisi Undang-Undang Pilkada, khususnya terkait pengaturan supaya tidak terjadi skenario calon tunggal.
-
Berkas Gugatan Uji Syarat Usia Pilkada Adik Almas di MK Diduga Plagiasi, Pemohon Lain Tak Terima
Berkas gugatan uji materi UU Pilkada di MK, yang diajukan pemohon perkara nomor 89/PUU-XXII/2024, Arkaan Tsaqibbiru diduga hasil plagiasi.
-
Mahasiswa Ini Gugat Aturan Batas Waktu Pendaftaran Calon Kepala Daerah Perseorangan
Ia mengaku dirugikan atas keberlakukan pasal-pasal tersebut, yang menurutnya berpotensi terjadi calon tunggal pada Pilkada Jakarta 2024, sehingga
-
Gubernur Kalsel Gugat UU Pilkada, Minta Pelantikan Kepala Daerah Tidak Serentak
Sahbirin Noor melakukan perbaikan permohonan untuk uji materiil Undang-Undang (UU) Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/7/2024).
-
Warga Sumenep Gugat UU Pilkada ke MK, Minta Calon Kepala Daerah Dapat Maju Melalui Dukungan Ormas
Ahmad Farisi merasa sulit untuk mendapatkan calon alternatif kepala daerah yang maju melalui jalur independen setiap gelaran pilkada.
-
KPU Kerepotan, Pengamat Sarankan KPU Sebaiknya Bersurat ke MK Soal Penerapan UU Pilkada
Pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona merespons soal KPU RI kerepotan mengatur jadwal Pilkada Serentak 2024, tawarkan dua opsi.
-
Gugat Aturan UU Pilkada, Dua Mahasiswa Minta Kampanye Dibolehkan di Perguruan Tinggi
Pemohon mendalilkan, bahwa pengaturan izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi harus koheren antara rezim pemilu dan rezim pilkada
-
Sejumlah Permohonan Uji UU Pilkada Belum Ditangani MK, Padahal Pilkada 2024 Telah Berlangsung
Enny juga menjelaskan, soal peluang untuk memutus lebih cepat sejumlah gugatan terhadap UU Pilkada tersebut tergantung hasil rapat permusyarawatan hak
-
MA Dinilai Gagal Menafsirkan UU Pilkada Usai Putuskan Syarat Usia Minimal Pencalonan Kepala Daerah
MA dinilai gagal dalam menafsirkan Undang-Undang Pilkada usai memutus perihal syarat usia minimal pencalonan kepala daerah.
-
Tanggapi Putusan MK, PPP: Pembahasan UU Pilkada Otomatis Harus Berhenti
Dengan begitu, kata pria yang akrab disapa Awiek ini, pembahasan UU Pilkada yang bergulir di DPD seharusnya berhenti.
-
Fraksi PKS Tegas Tolak Revisi UU Pilkada: Sangat Dipaksakan Dibahas Saat Reses
Fraksi PKS DPR RI tegas menolak revisi UU Pilkada. Mardani Ali Sera ungkap delapan alasan pihaknya menolak.
-
Polemik Penjabat Kepala Daerah Bupati dan Wali Kota di Maluku Utara
Dimana pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri menunjuk orang di luar dari yang di rekomendasikan Gubernur Maluku Utara.
-
MK Tolak Permohonan Bupati Halmahera Utara Terkait UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota
Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (20/4/2022), Majelis Hakim MK memutuskan menolak seluruh permohonan para pemohon secara keseluruhan.
-
Perludem Sebut Kekosongan Aturan Masih Terjadi Seiring Tidak Adanya Perubahan UU Pemilu
Tak adanya perubahan UU Pemilu untuk pesta demokrasi 2024 membuat terjadinya kekosongan peraturan.
-
Komisi II DPR Nilai Usulan KPU Pemilu 2024 Jadi Februari Sudah Ideal
Sesuai amanat UU Pilkada, waktu pelaksanaan coblosan Pilkada dilaksanakan di dalam bulan November 2024. Adapun waktu pencoblosan Pemilu ditentukan
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved