Pendidikan GOTAG
UU Pilkada
Berita
Foto (82)
-
Pilkada Serentak Digelar 2022 Atau 2024? Sembilan Fraksi Terbelah
Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbelah mengenai penyelenggaraan Pilkada akan diselenggarakan pada 2022
-
PDIP : Perubahan UU Pilkada Serentak Belum Diperlukan
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat memandang perubahan UU Pilkada serentak belum diperlukan.
-
Kerap Jadi Isu Lima Tahunan, Pimpinan Komisi II: RUU Pemilu Dibuat untuk Jangka Panjang
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menegaskan, semangat revisi UU Pemilu agar dapat digunakan dalam jangka panjang.
-
Mahkamah Konstitusi Putus 12 Perkara Pengujian UU Besok
Mahkamah Konstitusi (MK) bakalan memutus 12 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) pada Kamis (14/1/2021) besok.
-
Dukung KPU, Perludem Uji Materi Pasal Napi Kasus Korupsi di UU Pilkada
Perludem menjadi salah satu pihak yang mengajukan uji materi terhadap UU Pilkada, terutama terkait mantan narapidana kasus korupsi yang akan mencalonk
-
Lembaga Pengadilan Belum Dapat Berikan Efek Jera Kepada Koruptor
Pada poin-poin perbaikan, dia menjelaskan, mengenai maraknya politik uang dalam democracy electoral yang mengakibatkan mahalnya biaya politik.
-
Veri Junaidi Sarankan Revisi UU Pilkada
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada masih menjadi payung hukum penyelenggaraan Pilkada 2020.
-
Alasan Bawaslu Begitu Berharap UU Pilkada Direvisi
Sebab menurut Bawaslu, di dalamnya ada beberapa kekurangan yang rugikan mereka sebagai lembaga pengawas Pemilu
-
Terkait Politik Uang, Bawaslu Sebut UU Pilkada Lebih Progresif ketimbang UU Pemilu
Siapa pun yang melakukan money politics. Siapa pun yang memberi, mereka bisa dijerat," ungkapnya.
-
Komisi II Minta Kemendagri Beri Sanksi Bagi Kepala Daerah Abaikan UU Pilkada
Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Daerah yang masih mengabaikan ketentuan UU.
-
Kemendagri Diminta Tegas Pada Kepala Daerah Yang Abaikan UU Pilkada
Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Daerah yang masih mengabaikan ketentuan
-
Hari Ini MK Bacakan Putusan Sidang Uji Materi UU Pilkada
Pemohon pada perkara ini adalah anggota DPRD Provinsi Riau dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2014-2019 Abdul Wahid.
-
Komisi II Nilai Perlunya Sosialisasi UU Pilkada untuk Hindari Potensi Konflik
Lukman Edy menuturkan petugas KPU dan Bawaslu yang berada di level Kabupaten/Kota memerlukan sosialisasi yang massif atas peraturan UU Pilkada.
-
MK Sidang Gugatan Gubernur DKI Jakarta
Mahkamah Konstitusi Senin pagi (22/8/2016) menggelar sidang perdana uji materi gugatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap undang-und
-
Ketua MK: Aturan Petahana Harus Cuti Sudah Benar
Ketua MK, Arief Hidayat, mengatakan aturan tersebut akhirnya diubah, menjadi petahana harus cuti.
-
Komisi II DPR RI Tantang Ahok Gugat UU Pilkada
"Kalau Ahok mau gugat, silakan saja. Siapa saja punya hak yang sama. Boleh, tidak ada larangan."
-
KPU Akan Gugat UU Pilkada
Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pihaknya sepakat untuk menggugat hasil revisi undang-undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK)
-
Presiden Jokowi Sudah Tandatangani UU Pilkada
Beberapa poin-poin penting dalam UU Pilkada yang baru antara lain: peningkatan kualitas verifikasi calon perseorangan.
-
Menkumham Tegaskan DPR Tak Bisa Judicial Review UU Pilkada di MK
Hal itu berbeda dengan DPRD bila ingin mengajukan judicial review karena ingim disamakan dengan DPR.
'DPR Sengaja Mempersulit Calon Kepala Daerah Independen'
Hal itu disampaikan Putu dan Titi menyikapi aturan baru soal verifikasi faktual dukungan hasil revisi UU Pilkada.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved