Pendidikan GOTAG
UU Kesehatan
Berita
Foto (18)
-
Kasus Cacingan Muncul Lagi, KPAI Soroti Anak Diasuh Orangtua yang Punya Utang dan Candu Gadget
Tanpa ada kepastian atau payung hukum bagi anak dari keluarga rentan maka anak akan menghadapi hambatan. Sistem perlindungan anak di Indonesia lemah..
-
Jonathan Frizzy Didakwa Langgar UU Kesehatan, Terancam 12 Tahun Penjara
Aktor Jonathan Frizzy disidang di PN Tangerang. Ia tidak mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan yang dibacakan jaksa.
-
Rahasia Medis Pasien Bukan untuk Konsumsi Publik
Menjaga rahasia medis pasien adalah kewajiban hukum dan etika. Jangan jadikan kondisi pasien sebagai konten publik, apa pun alasannya.
-
Merujuk UU, Anggota DPR Sebut Konsil Kesehatan Indonesia Independen, Tidak di Bawah Kementerian
UU tentang Kesehatan mengatur Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) bekerja secara independen dan tidak boleh ada intervensi.
-
Segara Research Institute: PP Kesehatan Berikan Kepastian Hukum Bagi Dunia Usaha
PP Kesehatan memastikan kehadiran negara dalam pengaturan kesehatan di Indonesia.
-
Pakar: Pemerintahan Prabowo Bisa Revisi PP Kesehatan Asal Ada Dorongan Kuat
Gappri mengklaim tidak dilibatkan dalam public hearing terkait dengan PP 28/2024 yang digelar Kementerian Kesehatan.
-
Masa Panen, Petani Tembakau dan Cengkeh Kompak Tolak Pasal Pengamanan Zat Adiktif di PP Kesehatan
Petani tembakau dan cengkeh dari setiap sentra di Indonesia kompak menyatakan penolakan terhadap implementasi pasal pertembakauan di UU Kesehatan.
-
Raperda Kawasan Tanpa Rokok Masuk Prioritas 2025, Bapemperda DKI Jakarta Libatkan Peran Stakeholder
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta akan disahkan menjadi peraturan daerah (Perda), yang meliputi Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
-
Dikritik DPR, Ini Bunyi Pasal Dalam PP Kesehatan yang Atur Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar
PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang ditandatangani Presiden Jokowi menuai polemik karena mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar.
-
Komnas Pengendalian Tembakau Sebut Pemda Harus Pro Aktif Terapkan PP Kesehatan soal Rokok
Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Prof Hasbullah Thabrany menyatakan Pemda harus pro akif terapkan PP No. 28/2024 tentang Kesehatan soal rokok.
-
Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksanaan UU Kesehatan, Dokter Tetap Bisa Praktik di Tiga Tempat
Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, Dokter tetap bisa praktik di tiga tempat, simak ini syaratnya.
-
PP No 28 Tahun 2024 Soal Kesehatan Dikritik, Dinilai Bisa Hancurkan Industri Tembakau Lokal
Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Kesehatan menuai kritik. Industri tenbakau lokal tercancam gulung tikar.
-
Jokowi Resmi Teken PP Kesehatan, Isinya Izin Praktik Dokter Asing hingga Larangan Jual Rokok Eceran
Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
-
Kemenkes: Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana UU Kesehatan, Berikut Ketentuan Teknisnya
Pemerintah terbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
-
Jutaan Anak Indonesia Kecanduan Rokok, Pemerintah Didesak Segera Sahkan RPP Kesehatan
Menurut dia, taktik pemasaran seperti itu merupakan bagian dari kamuflase industri menargetkan anak secara umum.
-
Asosiasi Pasar Tak Setuju Larangan Penjualan Rokok Zonasi 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Anak
APARSI pun menyatakan siap mendukung upaya pemerintah dalam mencegah prevalensi perokok anak melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi bahaya meroko
-
Aturan Zonasi Larangan Penjualan Rokok di RPP Kesehatan Resahkan Pedagang, Bikin Rugi Warung Kecil
Pedagang toko kelontong dan warung cemas dengan rencana pelarangan zonasi penjualan rokok 200 meter dari fasilitas pendidikan.
-
IDI Hormati Putusan MK yang Tolak Uji Formil UU Kesehatan
Menurut dia, pengajuan uji formil tersebut sebagai bagian hak dari masyarakat yang sangat peduli terhadap kesehatan rakyat.
-
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
-
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU Kesehatan dari IDI, Berikut Pertimbangan Hakim
“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang tersebut.
