Pendidikan GOTAG
UU Kesehatan
Berita
Foto (18)
-
Tak Sesuai Realita, Pelaku UMKM Desak Kemenkes Keluarkan Aturan Tembakau dari RPP UU Kesehatan
Kemenkes diharapkan bisa lebih adil saat menyusun kebijakan terkait produk tembakau dalam RPP UU Kesehatan.
-
Pemerintah Diminta Membuat RPP Kesehatan Soal Pengamanan Zat Adiktif Secara Terpisah
Garindra menyebut, ketentuan pengamanan zat adiktif dalam RPP Kesehatan akan merugikan industri rokok elektronik.
-
Serikat Pekerja Rokok Khawatir RPP UU Kesehatan Ancam Keberlangsungan Industri Hasil Tembakau
FSP RTMM-SPSI menyoroti pada pasal zat adiktif berupa produk tembakau yang berisi sejumlah larangan total yang dapat mematikan ekosistem
-
Pengusaha Minta Aturan Produk Tembakau RPP UU Kesehatan Ditinjau Ulang
GAPPRI dan Gaprindo meminta aturan pelaksana mengenai zat adiktif yang memuat produk tembakau dikeluarkan dari RPP UU Kesehatan.
-
RPP Zat Adiktif tentang Pertembakauan, AMTI: Harus Inklusif Melibatkan Seluruh Elemen Terdampak
Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menyayangkan sikap pemerintah yang hanya memandang eksosistem pertembakauan sebagai elemen parsial dalam
-
Konsumen Minta Kemenkes Lebih Adil dalam Melibatkan Stakeholder soal Aturan Turunan UU Kesehatan
Asosiasi konsumen produk tembakau meminta pemerintah lebih terbuka dan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam menyusun aturan turunan UU Kesehatan.
-
Asosiasi Petani Soroti Aturan Turunan UU Kesehatan, Ingatkan Kontribusi Industri Tembakau ke Negara
Pelaku industri hasil tembakau meminta pemerintah menelaah secara menyeluruh dampak isi Peraturan Pemerintah (PP) tentang produk tembakau.
-
Kemenkes Diminta Libatkan Ekosistem Tembakau pada Penyusunan Aturan Turunan UU Kesehatan
keterlibatan industri tembakau memiliki peran yang penting dalam penyusunan aturan turunan terkait produk tembakau pada UU Kesehatan ini.
-
Susun Aturan Turunan UU Kesehatan, Kemenkes Buka Ruang Partisipasi Publik
Kementerian Kesehatan telah menyediakan saluran khusus yang bisa diakses di laman https://partisipasisehat.kemkes.go.id.
-
Kemenkes Diminta Libatkan Partisipasi Publik Susun Aturan Turunan UU Kesehatan
Trubus Rahadiansyah menilai partisipasi publik dalam penyusunan aturan turunan UU Kesehatan ini belum optimal.
-
Dapat Kepastian Hukum Berinvestasi, Pengusaha Rokok Elektrik Siap Kawal UU Kesehatan
Dengan disahkannya UU Kesehatan, menurutnya Indonesia setara dengan negara lain yang juga memiliki payung hukum mengenai vape.
-
Konsep Multibar UU Kesehatan Nyata, FIB Deklarasi Menjadi Organisasi Profesi Apoteker
Diharapkan FIB menjadi warna baru dan sebagai antitesa masa lalu menuju masa depan apoteker yang semakin lebih baik.
-
Dokter dan Nakes Tak Bisa Langsung Dipidana dalam UU Kesehatan
Dalam hal pemeriksaan atas dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum perlu mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari majelis independen.
-
Kemenkes Pastikan Dokter dan Nakes Tak Bisa Asal Dipidana Dalam UU Kesehatan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, dokter dan tenaga kesehatan tidak bisa asal dipidana dalam undang-undang atau UU kesehatan
-
Demonstran Tusuk Foto Jokowi, Dianggap Pengawal UU Cipta Kerja hingga Kesehatan
Seorang pedemo yang menggunakan jaket parka dengan motif loreng terlihat sedang menusuk foto Jokowi dengan menggunakan bambu yang cukup panjang.
-
Ketua Fraksi PAN DPR RI Sebut UU Kesehatan Sudah Menampung Aspirasi Masyarakat
Politisi PAN ini mengklaim tak ada pihak yang dominan dalam penyusunan aturan tersebut. Sehingga, semua pihak bisa berperan aktif.
-
Himpun Sejuta Buruh, AASB Akan Serahkan Draft Perppu Penarikan UU Ciptaker ke Istana
Rencananya aksi dimulai dari kantor ILO, di Gedung Menara Thamrin, untuk mendukung rekomendasi ILO yang meminta pemerintah mengkaji ulang UU Ciptaker
-
Akademisi Klaim UU Kesehatan Kembalikan Hak Negara di Dunia Kesehatan
Undang-undang Kesehatan yang baru dinilai telah mengembalikan hak negara di dunia kesehatan.
-
IHC BALI 2023, Deby Vinski: Tujuan Kongres Ini Membentuk Paradigma Baru Kesehatan Dunia
International Health Conference Bali 2023 (IHC BALI 2023) bakal digelar Sanur Convention Centre, Bali, pada 10-12 November 2023.
-
Buruh Tuduh Pemerintah Komersialisasikan Jaminan Sosial Lewat Undang-Undang Kesehatan
residen Partai Buruh Said Iqbal memandang UU Kesehatan mengancam sistem jaminan sosial nasional, khususnya terkait dengan jaminan kesehatan.
