Pendidikan GOTAG
sengketa
Berita
Foto (14)
-
Dampak Kemenangan RI di WTO, Pakar: Buka Keran Ekspor Kelapa Sawit Lebih Besar
Perjuangan panjang melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia, kini telah menemui titik terang karena Indonesia menang.
-
Bawaslu Pastikan Tetap Netral dalam Hadapi Sengketa Pilkada di MK
Bawaslu komit memberikan keterangan yang netral dan tidak memihak dalam menangani sengketa Pilkada yang diajukan ke MK.
-
Meski Ada Perkara Sengketa Pilkada yang Kompleks, MK Targetkan Semua Selesai dalam 45 Hari Kerja
Meskipun terdapat perkara sengketa Pilkada yang kompleks, MK komitmen menyelesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan, 45 hari kerja.
-
Sengketa Pilkada Tim Edy-Hasan Dalilkan Dugaan Cawe-cawe Plt Bupati Tapanuli Selatan di Pilgub Sumut
Sengketa Pilkada, Tim Edy-Hasan minta MK batalkan keputusan KPU soal penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
-
Disebut Didukung Presiden dan Polisi dalam Pilkada, Tim Ahmad Lutfi-Taj Yasin: Buktikan di MK
Hamdan Zoelva meminta pihak Andika-Hendrar membuktikan dalil soal Ahmad Lutfi-Taj Yasin disebut didukung oleh Presiden Prabowo dan kepolisian.
-
KPU Bisa Tetapkan Pasangan Calon Pilkada 2024 pada Wilayah yang Tak Bersengketa di MK
21 provinsi termasuk KIP Aceh dan 275 Kabupaten/Kota tidak ada permohonan PHP di MK sehingga bisa lanjut ke penetapan pasangan calon terpilih.
-
Mulai Digelar 8 Januari, Mahkamah Konstitusi Tangani 314 Permohonan Sengketa Pilkada Serentak 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 314 permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Sidang perdana akan digelar pada 8 Januari 2024.
-
Masuk 313 Perkara Sengketa Pilkada di MK, Bawaslu Kumpulkan Dokumen-dokumen di Kabupaten/Kota
Hadapi Sengketa Pilkada di MK, Bawaslu kupulkan dokumen-dokumen di tingkat Kabupaten/Kota.
-
Permohonan Sengketa Pilkada Tingkat Gubernur Bertambah, MK Terima Total 310 Perkara
MK menerima 310 permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah, gugatan sengketa hasil pilkada akan digelar awal Januari 2025.
-
Lebih Cepat, Pengusaha Makin Banyak Pilih Jalur Arbitrase untuk Selesaikan Sengketa Bisnis
Saat ini, berdasarkan UU Arbitrase, putusan arbitrase wajib didaftarkan ke pengadilan dalam kurun waktu 30 hari untuk pelaksanaan eksekusi.
-
Budaya Hukum Musyawarah Jadi Solusi Sengketa Pemilu 2024
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menekankan pentingnya pendekatan musyawarah dalam selesaian sengketa pemilu sebagai bagian dari budaya hukum Indonesia.
-
Bawaslu Tangani 137 Sengketa Pemilu, 86 Perkara Sudah Diputus
Hingga 17 November 2024, Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menangani 137 permohonan sengketa antara peserta dan penyelenggara pemilihan
-
Gibran: Pastikan Hak Pilih Terpenuhi dan Sengketa Pemilu Sesuai Aturan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengawalan penuh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 khususnya hak pilih dan sengketa.
-
TK hingga SMP di Bugalima Flores Timur Diliburkan Pascakonflik Batas Desa
Dari konflik yang berujung pembakaran sejumlah bangunan ini, para siswa terganggu proses sekolahnya.
-
Tingkatkan Kualitas Peradilan, Mediator Dituntut Pegang Prinsip Dasar Mediasi
Lebih lanjut Sri menyampaikan, seluruh peserta sertifikasi dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat sebagai mediator yang bisa digunakan
-
Sengketa Pileg, Saksi Mandat Demokrat Ungkap Bawaslu Walkout saat Rekapitulasi Ulang di Kota Serang
Saksi mandat Partai Demokrat sebut Bawaslu Kota Serang walkout (WO) saat rapat pleno rekapitulasi ulang Kota Serang.
-
Penyimpanan Kotak Suara Jadi Pemicu Sengketa, MK Minta KPU Buat Prosedur Standar
KPU bakal segera membuat standar baku terhadap masukan sebagaimana disampaikan oleh Arief
-
MK Minta Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pilkada Digabung Supaya Tidak Jadi Sengketa
Saldi juga mengingatkan KPU untuk tidak menetapkan pasangan terpilih pada waktu menjalang tengah malam
-
Eks Anggota KPU Khawatir Calon Terpilih Pilkada Manfaatkan Sengketa MK Agar Bisa Dilantik
Hadar khawatir, ada pihak yang memanfaatkan celah sengketa di MK untuk menunda pelantikan agar usia calon kepala daerah yang terpilih dapat memenuhi
-
Pengamat: MK Bakal Lakukan Speedy Trial Memutus Sengketa Pileg yang Tersisa
Titi Anggraini nilai Mahkamah Konstitusi (MK) bakal melakukan persidangan secara cepat atau speedy trial dalam memutuskan PHPU yang masih tersisa.
