Pendidikan GOTAG
RKUHAP
Berita
Foto (7)
-
Komisi III DPR Bakal Maksimalkan Penyerapan Aspirasi Publik dalam Pembahasan RKUHAP
DPR bakal memaksimalkan masa sidang kali ini untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait RUU KUHAP.
-
RDP dengan Komisi III DPR, Wamen HAM Sampaikan 10 Poin Masukan Terkait RKUHAP
Mugiyanto menilai Pasal 21 terlalu generik karena hanya menyebut adanya kekhawatiran melarikan diri.
-
Komisi III DPR Tak Masalah RUU Perampasan Aset Dibahas Paralel dengan RKUHAP
Nasir Djamil tak masalah kemungkinan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan paralel dengan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
-
DPN LKPHI Soroti Risiko Konflik Antarpenegak Hukum dalam Revisi KUHAP
RKUHAP dinilai berpotensi mengganggu keharmonisan sistem peradilan pidana dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum.
-
Ketua KPK Sampaikan Masukan Terkait RKUHAP saat Rapat dengan Komisi III DPR
Ketua KPK Setyo Budianto sampaikan masukan terkait harmonisasi antara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan UU KPK.
-
Ketua Komisi III DPR Nilai Tarik Menarik Kepentingan Aparat Penegak Hukum dalam RKUHAP Hal Wajar
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan tarik menarik kepentingan antar Aparat Penegak Hukum dalam Revisi KUHAP sebagai hal wajar.
-
Respons DPR Soal KPK Kritik Aturan Praperadilan di RKUHAP Hambat Penanganan Perkara Korupsi
Soedeson Tandra, angkat bicara terkait kritik yang menyebut bahwa pengaturan praperadilan dalam RKUHP bisa menghambat proses sidang pokok perkara.
-
Komisi III Jawab KPK Soal Izin Penyitaan dari Pengadilan dalam RKUHAP: Demi Negara Hukum yang Tertib
Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menanggapi kritik terhadap draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
-
Komisi III DPR Pastikan Terbuka Jika KPK Ingin Bahas RKUHAP
Komisi III DPR RI memastikan terbuka, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin memberi masukan terhadap RKUHP.
-
Daftar 17 Poin Bermasalah di RUU KUHAP yang Jegal Kewenangan KPK
KPK jabarkan 17 poin krusial di RKUP yang dinilai tidak sinkron berpotensi mengebiri kewenangan khusus yang dimiliki KPK
-
Pakar Hukum: RKUHAP Harus Lindungi Warga, Bukan Cuma Kepentingan Aparat
RKUHAP harus menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak, terutama warga negara yang berhadapan dengan proses pidana.
-
Dua Poin Penting Usulan Peradi SAI di RKUHAP Diterima Pemerintah dan DPR
Harry Ponto, Wakil Ketua Umum Peradi SAI, menambahkan bahwa dua isu tersebut merupakan bagian dari usulan resmi Peradi SAI.
-
Formappi Khawatir DPR Tunda Pembahasan RUU KUHAP Tahun Ini
Formappi khawatir DPR RI akan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
-
Puan Janji RKUHAP Tak Akan Buru-Buru Dibahas: DPR Terima Masukan, Jangan Dianggap Tutup Mata-Telinga
Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan soal progres Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang RKUHAP
-
Maqdir Ismail Minta Revisi KUHAP Tak Batasi Advokat Beropini
Maqdir mengatakan, opini para advokat di luar ruang sidang sebaiknya dilihat dalam kerangka diskusi
-
Pencabutan Kewenangan Penyidikan Dinilai Melemahkan Kejaksaan yang Sedang Getol Tangani Korupsi
Pencabutan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan, terutama dalam kasus-kasus korupsi, menurut Irfan, akan menghambat upaya pemberantasan korupsi yang
