Pendidikan GOTAG
revisi
Berita
-
Revisi UU Haji Jadi Langkah Strategis Hadapi Dinamika Baru Penyelenggaraan
Maman Imanulhaq tegaskan pentingnya evaluasi terhadap penyelenggaraan haji tahun ini, terutama dalam menghadapi perubahan besar dari Arab Saudi.
-
Soal Revisi UU PMI, Menteri Karding Harap Ada Penguatan Keadilan bagi Pekerja Migran
Revisi UU PMI, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding sebut perlunya ada penguatan pelindungan dan keadilan bagi PMI pahlawan devisa negara.
-
UU TNI Banyak Digugat, Saldi Isra: Sejarah Baru MK Sidangkan Isu yang Sama di Tiga Panel
Saldi Isra Sebut terdapat 14 gugatan terhadap UU No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sejarah baru bagi MK.
-
YLBHI: Militerisme di Indonesia Sudah Terlihat di Era Jokowi Terang-terangan di Kepemimpinan Prabowo
Praktik militerisme di Indonesia bukanlah fenomena baru, sudah mulai muncul di era Presiden Jokowi dan terang-terangan di era Prabowo.
-
DPR Dinilai Abai, Revisi UU Pemilu Mandek dan Menghambat Upaya Perbaikan Sistem Demokrasi
TePI Indonesia nilai DPR abai dalam mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu, ini menghambat upaya memperbaiki sistem demokrasi elektoral di Indonesia.
-
Komisi II DPR Usulkan Aturan Pembatasan Gugatan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi
Dede Yusuf usul dalam revisi UU Pilkada diatur secara tegas aturan pembatasan terhadap pengajuan gugatan hasil Pilkada ke MK.
-
Kompolnas Sebut Revisi KUHAP Harus Berlandaskan Prinsip HAM
Choirul Anam menyampaikan, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus berlandaskan prinsip-prinsip HAM.
-
Respons Puan Maharani Soal UU TNI Digugat ke Mahkamah Konstitusi
Tanggapi UU TNI didugat dan banyak demo penolakan, Puan Maharani minta agar pihak tersebut membaca dulu isi UU jangan langsung protes.
-
UI Minta Bahlil Lahadalia Revisi Disertasi hingga Sampaikan Maaf ke Civitas Academica
Bahlil Lahadalia diminta merevisi disertasinya setelah ditemukan adanya pelanggaran, salah satunya adanya ketidakjujuran dalam pengambilan data.
-
Berkaca Kasus Hotman Vs Razman, KY Minta Revisi KUHAP Perkuat Perlindungan Hakim
Pentingnya penguatan perlindungan dan pengamanan terhadap hakim dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
-
Sebut Revisi Tata Tertib DPR Berbahaya, Eks Hakim MK Aswanto: Pencopotan Seperti yang Saya Alami
Eks hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menilai revisi perubahan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) sangat berbahaya.
-
DPR Terima Surpres, Tiga Menteri Wakili Pemerintah Bahas Revisi UU Minerba
Pemerintah sudah menunjuk tiga menteri sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan revisi UU Minerba dengan DPR.
-
DPR Bakal Bahas Penggunaan E-voting untuk Pilkada saat Revisi UU Pemilu
Dalam pembahasan revisi UU Pemilu, opsi penggunaan e-voting untuk pilkada mendatang bakal jadi salah satu pembahasan
-
Iran: Kemenangan Donald Trump Kesempatan bagi AS untuk Merevisi Kebijakan yang Salah di Masa Lalu
Iran mengatakan akan menilai pemerintahan baru AS berdasarkan kebijakan dan pendekatannya setelah Donald Trump memenangkan pemilihan presiden
-
PP Kesehatan Dinilai Perlu Dilakukan Kajian Ulang untuk Tampung Masukan Pihak yang Terdampak
Menurutnya, revisi PP 28/2024 ini penting untuk diakukan untuk memastikan aturan tersebut tidak diskriminatif dan tetap melindungi semua pihak.
-
Revisi UU Wantimpres Jadi Usul Inisiatif DPR, Ubah Nomenklatur Jadi Dewan Pertimbangan Agung
Revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disepakati menjadi usul inisiatif DPR, ubah nomenklatur jadi DPA.
-
Baleg DPR Tengah Kerjakan Revisi UU Wantimpres, Wacana DPA Kembali Aktif?
Baleg DPR RI tengah mengerjakan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres).
-
TB Hasanuddin Ungkap Empat Poin Krusial Revisi UU TNI
Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (P) TB Hasanuddin menjelaskan ada empat poin penting yang bakal dibahas dalam revisi UU TNI yang bakal bergulir di DPR
-
Fraksi PKS Minta Pemerintah Buka Opsi Revisi UU Tapera
Fraksi PKS DPR RI meminta pemerintah membuka opsi revisi Undang-Undang nomor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
-
Mahfud MD Khawatir Rencana Revisi UU MK dan UU Lainnya untuk Kendalikan Kekuatan Masyarakat Sipil
Mahfud MD khawatir rencana pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi terhadap sejumlah UU dilakukan untuk mengendalikan kekuatan masyarakat sipil.
