Pendidikan GOTAG
revisi
Berita
-
Komnas HAM Sarankan Pemerintah dan DPR Kaji Ulang Usulan Revisi Terbatas UU ITE
Komnas HAM RI menyarankan pemerintah dan DPR mengkaji ulang usulan revisi terbatas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Mahfud MD: Pemerintah Segera Sinkronisasi Revisi Terbatas 4 Pasal Karet di UU ITE
Empat pasal yakni pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36 UU ITE yang dinilai sebagai pasal karet dalam UU ITE akan segera disinkronisasi.
-
Kemenko Polhukam Tegaskan Pemerintah Akan Revisi Pasal-pasal Karet UU ITE
Ia kembali menegaskan pemerintah akan merevisi pasal-pasal yang dinilai sebagai pasal karet dalam UU ITE.
-
Partai Demokrat Belum Berubah Sikap terkait Revisi Undang-Undang Pemilu
Partai Demokrat belum pernah berubah sikap dan pandangan terkait revisi UU No.7/2017 tentang Pemilu dan revisi UU No. 10/2016 tentang Pilkada.
-
Revisi UU ITE, Fraksi PAN: Jika Pemerintah yang Usulkan Birokrasi Pelaksanaannya Tak Berbelit
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan revisi UU ITE akan lebih mudah dilaksanakan jika pemerintah yang mengusulkan.
-
PPP Sebut Perlu Adanya Revisi di Sejumlah Pasal UU ITE
Arsul Sani menilai perlu adanya revisi di sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Dukung Revisi SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, PPP: Jangan Jadi Polemik, Cikal Bakal Perpecahan
Dukung revisi SKB 3 menteri oleh MUI, PPP harap SKB tersebut tidak menimbulkan polemik dan perpecahan di masyarakat.
-
Tegaskan Sikap PAN terkait UU Pemilu, Zulhas: Belum Saatnya Direvisi
Zulhas mengatakan ada tiga alasan yang diyakini PAN mengapa UU Pemilu belum saatnya direvisi.
-
13 Pimpinan DPRD dari Papua Barat Sampaikan 12 Poin Rekomendasi Revisi UU Otsus ke Mahfud MD
13 Pimpinan DPRD se-Provinsi Papua Barat menyerahkan 12 poin rekomendasi dan aspirasi terkait revisi terbatas UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001.
-
Pakar Hukum: Jika Ingin Memperbaiki UU Cipta Kerja Harus Melalui Revisi
Menurutnya, keabsahan UU itu tetap berlaku meski sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Setahun UU KPK Versi Revisi, Nawawi Harap Perpres Supervisi Segera Diterbitkan
Wakil Ketua KPK Nawawi P mengatakan usai berlaku setahun lalu, ia masih mengharapkan segera diterbitkan Perpres pelaksanaan supervisi kasus korupsi.
-
PKPU 13/2020 Atur Materi Debat Paslon Pilkada Soal Strategi Atasi Pandemi Corona
KPU RI rampung merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020. Hasil revisi tersebut bernomor PKPU 13/2020.
-
Revisi UU Jadikan MK sebagai Kaki Tangan Penguasa di Cabang Kekuasaan Kehakiman
materi muatan revisi UU MK tidak substantif, tidak mendesak, dan sarat akan kepentingan politik.
-
DPR akan Jawab Uji Materi Gugatan dari Tiga Pimpinan KPK
Mulai dari tudingan revisi UU KPK tersebut cacat formil, hingga tidak ada kesesuaian anatara undang-undang dengan undang-undang dasar.
-
Pengesahan UU KPK Tidak Sesuai Kuorum Merupakan Opini Menyesatkan
Dia menjelaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2019
-
Uji Materi UU KPK, MK Minta DPR Serahkan Risalah dan Rekaman Visual Rapat
Saldi Isra, hakim konstitusi, meminta kepada DPR memberikan risalah pembahasan dan pengesahan UU KPK hasil revisi.
-
Pengamat Nilai Revisi UU KPK Itu Juga Ada Baiknya
Namun, menurutnya, adanya aturan tersebut menjadi bukti keseriusan negara dalam menuntaskan masalah korupsi di negeri ini.
-
Ada Kesalahan Typo, Koreksi UU KPK Hasil Revisi Harus Melalui Rapat Paripurna Ulang
Di antaranya, persoalan pada beleid pasal 29 ayat e, yang salah tulis '50 (empat puluh)'. Hal tersebut dinilai bisa menimbulkan salah interpretasi dan
-
Elite PKS: Survei Perppu KPK Tegaskan Publik Tolak UU KPK Hasil Revisi
Melalui hasil survei ini, imbuh dia, publik mengapresiasi kinerja lembaga antirasuah. Sehingga mendapat dukungan dari publik.
-
Istana: Ada ''Typo'' di UU KPK Revisi
Pratikno juga menyebut pihaknya sudah meminta klarifikasi atas typo dalam UU KPK. Dia tidak ingin nantinya ada perbedaan interpretasi terhadap payung
