Pendidikan GOTAG
revisi
Berita
-
DPR Sahkan Revisi UU IKN Jadi Undang-Undang
DPR RI mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang (UU).
-
Putuskan Tak Revisi PKPU 10/2023, BEM UI Sebut DPR Tidak Pernah Bosan Khianati Rakyat
Respons DPR tak revisi PKPU 10/2023, BEM UI sebut DPR harusnya mendengarkan aspirasi rakyat, bukan partai politik.
-
Koalisi Perempuan Minta Revisi PKPU 10/2023, DPR: Banyak Ubah Aturan, Tidak Maju-maju
Tidak ada prinsip yang dilanggar dalam penerapan persyaratan pemilu dalam PKPU 10/2023 sebagaimana tuntutan koalisi perempuan.
-
Gelar Rapat Kerja dengan Pemerintah, Komisi III DPR Bahas Perubahan ke-4 Revisi UU MK
DPR menilai perubahan keempat ini hendak menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.
-
Wakil Ketua MPR Tak Segan Revisi Lagi UU KPK Jika Jadi Penyebab Merosotnya Indeks Persepsi Korupsi
Jazilul mengomentari penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 yang belum lama ini dirilis Transparency International Indonesia.
-
Kejaksaan Agung Pastikan Tak Akan Revisi Tuntutan Ferdy Sambo Cs dalam Perkara Kematian Brigadir J
Kejaksaan Agung secara tegas memastikan tidak akan merevisi tuntutan lima terdakwa perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
-
Legislator NasDem Siap Perjuangkan Revisi UU Desa
Charles Melkiansyah siap memperjuangkan aspirasi dari 100 Kepala Desa se-kabupaten Jember Jatim yang tergabung dalam APDESI.
-
DPR Minta Kepala Desa Lobi ke Pemerintah soal Revisi Masa Jabatan Jadi 9 Tahun
Sufmi Dasco Ahmad menyarankan sejumlah kepala desa untuk melobi pemerintah terkait revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait masa jabatan.
-
Terkesan Dipaksakan, Partai Demokrat Tolak Revisi UU IKN
Kata Achmad, UU IKN tersebut belum genap setahun dan belum diimplementasikan secara komprehensif namun sudah minta direvisi.
-
Sekjen DPR Soal Pengadaan TV Sebesar Rp 1,5 Miliar: Salah, Itu Sudah Lama Direvisi
Indra menegaskan, informasi yang beredar itu adalah salah. Menurutnya pengadaan tersebut sudah lama direvisi.
-
Pertama Kali Dalam 8 Tahun Terakhir Jepang Akan Merevisi Pedoman Pemberian ODA
pemerintah Jepang akan merevisi pemberian bantuan ODA (Overseas Development Assistance) kepada berbagai negara berkembang.
-
Komisi III DPR Mulai Bahas Revisi UU Narkotika Bulan Agustus Tahun 2022
Komisi III DPR RI akan memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada masa sidang Agustus 2022 mendatang.
-
Revisi UU Perizinan Guru Disahkan, Lisensi Pengajar Sekolah Jepang Tidak Perlu Diperpanjang Lagi
parlemen Jepang (DPR) hari ini (11/5/2022) lewat rapat pleno majelis tinggi sepakat dan menetapkan revisi UU Perizinan Guru dengan menghapus sistem pe
-
Yasonna Jelaskan Alasan UU Narkotika Perlu Direvisi
Yasonna Laoly mengungkap alasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) perlu direvisi.
-
Jokowi Instruksikan Revisi Aturan JHT, Legislator PAN: Wujud Kepekaan Presiden Terhadap Pekerja
Perintah revisi permenaker No 2 tahun 2022 tentang JHT merupakan bukti Jokowi sangat memperhatikan dan peka serta memahami asprirasi para pekerja
-
Anggota DPR Apresiasi Jokowi Dorong Revisi Permen Terkait Pencairan JHT: Langkah Positif
Langkah Presiden Jokowi perintahkan menteri Airlangga dan Ida Fauziyah untuk menyederhanakan tata cara dan persyaratan pembayaran JHT diapresiasi.
-
Menkumham Sebut Revisi UU Cipta Kerja Selesai Sebelum Dua Tahun
Menkumham Yasonna Laoly optimistis dapat menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam waktu kurang dari dua tahun
-
Komjak Usul Jaksa Agung Harus Teruji di Kalangan Internal Korps Adhyaksa
Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak memberi masukan terkait dengan revisi Undang-Undang Kejaksaan atau UU nomor 16 tahun 2004.
-
Bakal Revisi KMA Umrah, Kemenag Fokus Penangguhan dari Arab Saudi hingga Vaksin
Kemenag tengah merevisi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Covid-19.
-
KLHK Ungkap Alasan Revisi Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 Terkait Bank Sampah
Dirjen PSLB3 KLHK jelaskan alasan merevisi Permen LHK No 13 tahun 2012 tentang bank sampah untuk penyempurnaan dari yang lalu.
