Pendidikan GOTAG
polemik pagar laut
Berita
-
Belum Ditahan, 9 Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi Bakal Mulai Diperiksa Pekan Depan
Polri belum melakukan penahanan terhadap sembilan tersangka kasus pemalsuan sertifikat pagar laut di Desa Segarajaya, Bekasi, Jawa Barat.
-
Usai Kades Kohod Arsin Akui Perbuatannya, Bareskrim Diminta Usut Sumber Dana Pembangunan Pagar Laut
Setelah Kades Kohod Arsin mengakui perbuatannya, Bareskrim Polri diminta untuk mengusut pendanaan pembangunan pagar laut.
-
Fakta Baru Kades Kohod soal Pagar Laut: Didenda Rp48 M, Peras Warga Rp100 Juta Urus Sertifikat
Berikut fakta terbaru terkait kades Kohod setelah ditetapkan menjadi tersangka pembangunan pagar laut di Tangerang di mana dia didenda Rp48 miliar.
-
Polisi Tahan Kades Kohod Agar Tidak Melarikan Diri dan Menghilangkan Barang Bukti
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menuturkan alasan Kades Kohod ditahan bersama tiga tersangka lain
-
Para Pekerja Berharap Polemik PIK 2 Tidak Menjadikan Mereka Jadi Korban
Kalangan pekerja yang menggantungkan hidup di Pantai Indah Kapuk (PIK) meminta agar polemik PIK 2 tidak membuat mereka menjadi korban.
-
Kades Kohod Bantah Palsukan Surat Izin Pagar Laut, Sebut Ada Pihak Ketiga yang Terlibat, Inisial S
Kades Kohod, Arsin membantah tuduhan ia terlibat dalam pemalsuan surat izin pagar laut Tangerang. Arsin mengungkap ada pihak ketiga yang terlibat.
-
Pengakuan Ipar soal Pekerjaan Arsin sebelum Jadi Kades Kohod: Tukang Gali Lumpur, Makelar Tanah
Ipar mengungkapkan sebelum menjabat Kades Kohod, Arsin bekerja sebagai buruh harian lepas yakni tukang gali lumpur di tambak.
-
Mobil Honda Civic Kades Kohod Ternyata Tunggak Pajak Hampir 5 Tahun
Mobil Honda Civic berpelat nomor polisi B 412 SIN milik Kepala Desa Kohod, Arsin, menunggak pajak hampir 5 tahun.
-
Kasus Pagar Laut Tangerang, Penegakan Hukum Harus Berbasis Data dan Fakta
Pieter C Zulkifli menyatakan penegakan hukum terhadap kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten, harus berdasarkan data dan fakta.
-
Ada Apa di Balik PSN PIK 2?
Banyak kebijakan yang dikemas melalui UU dan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang sangat merugikan negara.
-
Mengakhiri Kegaduhan Kasus Pagar Laut Tangerang
Kasus pagar laut ilegal di Tangerang ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada 14 Agustus 2024.
-
Soal Dugaan Korupsi PSN PIK 2, Raja Juli Antoni ungkap Dukungan ke KPK untuk Lakukan Penindakan
Raja Juli Antoni mengungkap dukungannya untuk KPK menindak hukum kasus dugaan korupsi PSN di PIK 2 yang diduga melibatkan Agung Sedayu Group.
-
Sebelum Jadi Kades dan Kaya Raya, Warga Sebut Arsin Pernah Jadi Kuli: Dulu Hidup di Bawah Rata-rata
Warga Kohod menyebutkan bahwa Kades Arsin dulu pernah jadi kuli borongan hingga bekerja di bank harian, bakan kehidupannya di bawah rata-rata.
-
Kejaksaan atau Kepolisian yang Usut Kasus Pagar Laut Tangerang? Hardjuno: Publik Perlu Tahu
Status kasus pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten, sampai saat ini dinilai belum cukup jelas arahnya akan dibawa ke mana.
-
3 Lembaga Ini Siap Periksa Kades Kohod soal Kasus Pagar Laut di Tangerang
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung dan Kemendagri siap memeriksa kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, dalam kasus pagar laut Tangerang
-
Eks Wakapolri Desak Polri Ambil Alih Kasus Pagar Laut: Polri Itu Polisi Negara, Bukan Pemerintah
Eks Wakapolri, Komjen (Purn) Oegroseno, mengingatkan Polri adalah polisi untuk negara, bukan pemerintah.
-
Video Titiek Soeharto Banjir Interupsi saat Desak Menteri KKP Bongkar dan Hukum Dalang Pagar Laut
Komisi IV menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Trenggono pada Kamis (23/1/2025).
-
Siapa Arsin? Kades Kohod yang Tolak Pagar Laut Tangerang Dibongkar, Diduga Sosok Kaya Raya
Selain punya Jeep Wrangler Rubicon, Kades Kohod Arsin disebut pernah gelar hajatan tiga hari 3 malam, ia viral setelah menolak bongkar pagar laut
-
Soal Polemik Pagar Laut, Presiden Prabowo Diminta Tegas dalam Bertindak Sesuai Hukum
Noor Azhari juga mengkritik kebijakan reklamasi di Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi
