Pendidikan GOTAG
pidana
Berita
-
3 Vonis Mati dalam Sebulan: Fakta Mengerikan Kasus Pembunuhan Berencana di Indonesia
Tiga pelaku pembunuhan berencana di Indonesia dijatuhi hukuman mati. Vonis tegas ini cerminan perlindungan hukum dan kemanusiaan.
-
Respons Santai Kubu Jokowi soal Laporannya Naik Penyidikan: Berarti Memang Terdapat Tindak Pidana
Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara mengatakan hal itu menandakan laporan yang dibuat kliennya benar.
-
Menteri Imipas Agus Andrianto: Kerja Sosial Bukan Hukuman, tapi Jalan Kembali ke Masyarakat
Agus Andrianto, mengatakan penerapan pidana kerja sosial dalam sistem pemasyarakatan adalah bentuk nyata dari upaya memanusiakan kembali narapidana.
-
Dugaan Pidana Tambang Nikel di Raja Ampat: Diselidiki Bareskrim, Kejagung Siap Usut Pelanggaran IUP
Ini kata Bareskrim Polri dan Kejagung soal dugaan pidana terkait tambang nikel di Raja Ampat, proses penyelidikan dilakukan sesuai Undang-undang.
-
Menteri UMKM Maman: Sebagian Besar Pengusaha Mikro Tak Tampilkan Tanggal Kedaluwarsa pada Produknya
Dalam kasus Toko Mama Khas Banjar seharusnya peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Pangan, bukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
-
Fantasi Sedarah, Pidananya di Mana?
Ahli Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel menyoroti soal grup “fantasi sedarah” di media sosial. Terlepas apa pun itu harus dianggap kejahatan.
-
Tanggung Jawab Korporasi dalam UU BUMN Jadi Sorotan Para Pakar Hukum
Jamin menjelaskan bahwa penguatan prinsip Business Judgment Rule dalam regulasi baru memberikan perlindungan hukum kepada direksi dan komisaris BUMN.
-
Hati-hati Aturan Baru, Tampilkan Satwa Dilindungi di Media Sosial Kini Bisa Dipenjara
Meski sudah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2024, Kemenhut menyadari masih banyak masyarakat yang belum memahami substansi aturan tersebut. Untuk itu,
-
Roy Suryo Dkk Berpotensi Dipidana Lebih Berat Jika Tak Mampu Buktikan Tuduhan Ijazah Jokowi
Albert juga menyebut, pihak Jokowi seharusnya tidak keberatan untuk menyerahkan ijazah aslinya kepada aparat penegak hukum.
-
Eksploitasi Pemain Sirkus OCI, Reza Indragiri: Jika Jalur Hukum Buntu, Sanksi Sosial Bisa Jadi Jalan
Reza Indragiri Amriel menilai jalan pidana untuk menuntut pertanggungjawaban para pelaku eksploitasi pemain sirkus cilik nyaris mustahil.
-
Pakar Hukum Dukung Terdakwa Ted Sioeng Ajukan Banding dan Lapor ke Komisi Yudisial
Abdul Fickar Hardjar, berpendapat bahwa seseorang yang telah dijatuhi sanksi perdata, tidak bisa dijatuhi hukuman pidana.
-
Quo Vadis RKUHAP: Peran Strategis Jaksa Terpinggirkan?
jaksa seyogyanya memiliki kewenangan yang cukup untuk menilai, menguji, dan bahkan memperdalam proses penyidikan sejak awal.
-
Kompolnas Kawal Proses Pidana AKBP Fajar Widyadharma hingga Tuntas
Kompolnas bakal mengawal proses pidana eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja soal kasus asusila dan narkotika hingga tuntas.
-
Oknum TPP yang Diduga Langgar UU Pemilu dapat Dipidana
TPP yang tidak mundur saat menjadi Calon Anggota Legislatif pada Pemilu tahun 2024 dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk aspek Hukum Pidana.
-
PT DKI Juga Perberat Vonis Eks Dirut PT Timah dengan Pidana 20 Tahun dan Uang Pengganti Rp493 Miliar
Hukuman penjara 20 tahun ini praktis jauh lebih berat dari apa yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Riza Pahlevi.
-
IPW Dorong Lima Anggota Polri yang Terlibat Kasus AKBP Bintoro Diproses Pidana
IPW mendorong agar proses kode etik atas para pelanggar ditindak lanjut dengan proses pidana agar publik percaya hukum berlaku tanpa terkecuali.
-
Mahfud MD: Kalau Merasa Tak Terlibat, Bongkar Saja Pak Menteri
Pihak yang bertanggung secara pidana dalam hal pembuatan izin dan HGU pagar laut merupakan pejabat bawahan menteri yang menerima delegasi wewenang.
-
Kompolnas Terus Awasi Proses Pidana Kasus Pemerasan Penonton DWP
Komisioner Kompolnas M Choirul Anam memastikan proses pemidanaan oknum yang terlibat kasus pemerasan penonton DWP juga turut diawasi.
-
Anggota DPR Desak Polisi Pemeras Penonton DWP Diproses Pidana Jika Tak Kembalikan Rp 2,5 Miliar
Rudi menjelaskan bahwa apabila uang hasil pemerasan senilai Rp 2,5 miliar sudah dikembalikan pada korban, maka sanksi PTDH sudah cukup
-
Tentara Israel di Luar Negeri Menjadi Sasaran Puluhan Pengaduan Pidana Terkait Genosida di Gaza
Organisasi pro-Palestina telah mengajukan sedikitnya 50 pengaduan pidana di pengadilan di seluruh dunia yang menargetkan tentara Israel
