Pendidikan GOTAG
Parpol
Berita
Foto (118)
-
Daftar Nama Ketua Umum Partai Politik dan Sekjen di Indonesia 2025
Berikut daftar nama para ketua umum partai politik beserta sekretaris jenderal (sekjen) di Indonesia tahun 2025.
-
Non Aktif Bukan PAW: Parpol Bermain di Zona Abu-abu
Parpol nonaktifkan sejumlah kader DPR usai kritik publik soal tunjangan, tapi istilah ini dinilai hanya strategi menenangkan massa.
-
Sahroni, Eko, Nafa, Uya Kuya hanya Dinonaktifkan, Formappi: Parpol Tak Berani Akui Kesalahan Kader
Formappi nilai parpol tidak berani mengakui kesalahan para kadernya karena Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach dan Uya Kuya hanya dinonaktifkan.
-
Puan: Pilkada Tak Langsung Masih Wacana, Semua Parpol Harus Berunding
Pilkada langsung adalah hasil perjuangan reformasi. Usulan kembali ke sistem lama menuai kritik, Puan ingatkan pentingnya kesepakatan
-
Parpol Sebut Putusan MK Tak Mengikat, Pakar UI: Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi
Titi meminta agar partai politik tidak bermain api dengan merusak legitimasi lembaga yudisial tertinggi.
-
Parpol Akan Rapat Bahas Putusan MK soal Pemilu, Puan: Kami Akan Nyatakan Sikap Bersama
Menurut Puan, semua partai akan segera melakukan rapat koordinasi, baik secara formal maupun informal, untuk merespons keputusan MK tersebut. Koordina
-
Elon Musk Ancam Buat Parpol Baru untuk Saingi Partai Republik, Menentang RUU Pajak dan Belanja Trump
Elon Musk menentang pemotongan pajak dan RUU belanja yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
-
Romahurmuziy Sebut Jokowi Tak Mau Jadi Ketua Umum PPP
Romahurmuziy mengatakan, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak berkenan menjadi ketua umum partainya.
-
PUKAT UGM: Rakyat Rugi Dua Kali Jika Dana Parpol Naik Tanpa Pembenahan Partai
Zaenur Rochman mengingatkan ihwal kenaikan dana seharusnya menjadi bagian dari agenda reformasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)
-
Puan Soal Usulan Dana Parpol Naik: Tunggu Kajian, Cukup atau Tidak APBN
Puan berharap kajian yang matang dapat menghasilkan kebijakan yang adil, efektif, dan transparan dalam pengelolaan dana partai politik di Indonesia.
-
Usul Dana Parpol Ditambah dari APBN, Wakil Ketua KPK: Tetap Bisa Diaudit dan Dipidana
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan dana tambahan untuk parpol yang berasal dari APBN tetap bisa diaudit.
-
Sosok Fitroh Rohcahyanto, Wakil Ketua KPK yang Usul Parpol Diberi Dana Besar dari APBN
Simak sosok Fitroh Rohcahyanto, Wakil Ketua KPK yang mengusulkan agar partai politik (parpol) diberi dana besar dari APBN.
-
Pimpinan KPK Sarankan Pemerintah Berikan Dana yang Besar kepada Partai Politik, untuk Apa?
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengusulkan pemerintah agar memberikan dana besar bagi partai politik (parpol).
-
Pengamat Politik Agung Baskoro Ungkap Peluang Jokowi Bergabung dengan PSI
Sinyal Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) gabung ke partai besutan Kaesang Pangarep semakin terlihat. Benarkah?
-
RUU TNI Disahkan, YLBHI Klaim Parpol di DPR RI Ikuti Selera Penguasa: Selayak Kerbau Dicucuk Hidung
YLBHI melihat bahwa RUU TNI hanya untuk menyalurkan kepentingan para elit militer dan politisi sipil, sebut wajah Indonesia kini semakin gelap.
-
Pengamat Yakin Ormas Gerakan Rakyat akan Jadi Parpol untuk Kendaraan Politik Anies di Pilpres 2029
Ormas Gerakan Rakyat berawal dari relawan Anies Baswedan dan diyakini bakal berubah menjadi parpol lalu menjadi kendaraan politik di Pilpres 2029.
-
Wacana Prabowo Permanenkan Koalisi Indonesia Maju, Direspons Beragam oleh Parpol, Mayoritas Setuju?
Prabowo, kata Cak Imin, menyatakan bahwasanya persatuan merupakan kunci utama dari pemerintahan.
-
PKS Berharap Anies Tidak Buat Parpol Sendiri, Diminta Tidak Khawatir Tak Bisa Nyapres di 2029
Mardani menuturkan dirinya memang berharap agar Anies tidak membuat partai politik (parpol) sendiri.
-
Anies Baswedan Izin ke Pentolan PKS Buat Perkumpulan: Bukan Parpol, Bukan Ormas
Mardani Ali Sera sebut Anies Baswedan meminta izin untuk membuat suatu perkumpulan yang di bawah naungannya.
-
Pengamat: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Hambat Partai Kecil, Perlu Revisi
DPR didesak meninjau ulang besaran angka ambang batas parlemen yang saat ini berada di angka 4 persen.
