TAG
Nailul Huda
Berita
-
Dampak Naiknya Tarif Ojol Menurut Ekonom: Lonjakkan Inflasi hingga Potensi Meningkatnya Kemiskinan
Adanya kenaikan tarif ojek online (ojol) diprediksi akan menghadirkan sejumlah permasalahan, salah satunya lonjakan inflasi.
-
Aksi Merger Perusahaan Telko Dinilai Efektif Kurangi Kesenjangan Digital di Luar Jawa
Peneliti dan Ekonom Indef Nailul Huda menilai langkah perusahaan telko bersinergi berdampak positif mengurangi kesenjangan digital di luar Jawa.
-
Kemenhub Batalkan Kenaikan Tarif Ojol Hari Ini, Berikut Alasannya
Keputusan penundaan kenaikan tarif ojek online atau ojol tersebut mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat.
-
Bebani Konsumen, Kemenhub Disarankan Tinjau Ulang Kenaikan Tarif Ojol
rencana kenaikan tarif ojol yang akan dilakukan diberlakukan pemerintah pada akhir bulan ini, terkesan tidak melihat dari berbagai sisi
-
Ekonom Indef: Opsi Menaikkan Harga BBM Subsidi Lebih Tepat Secara Bertahap
Menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap guna mencegah inflasi tinggi yang kemudian akan berdampak luas di masyarakat
-
Ekonom: Harga BBM Subsidi Dilematis, Jokowi Terlanjur Janji Tidak Naikkan Pertalite
Nailul Huda menuturkan Presiden Joko Widodo sudah terlanjur berjanji tidak akan menaikkan harga BBM subsidi Pertalite.
-
Ekonom Indef: Kenaikan Konsumsi Masyarakat di Kuartal II Tertolong Momen Ramadan dan Idul Fitri
ekonom Indef Nailul Huda memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III tidak akan seimpresif kuartal II.
-
Skema Platform Fee Makin Ramai, Para Pakar Sebut Begini
Salah satu Platform e-commerce yakni Tokopedia, baru-baru ini melakukan pembaruan kebijakan di platform mereka yakni pengenaan biaya jasa
-
Kata Ekonom Indef Soal Utang Jepang untuk Proyek PLTA Peusangan
Pemerintah Indonesia akan menambah daftar utang luar negeri dari Jepang sebesar 43,6 miliar yen atau sekitar Rp 4,7 triliun.
-
APBN Bisa Lebih Sehat, Ekonom Setuju Subsidi Listrik dan BBM Dihapus Bertahap
Langkah pemerintah yang berencana menghapus subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) ke depan, dinilai dapat menyehatkan keuangan negara.
-
Ancaman Resesi di Depan Mata, Ekonom Ajak Masyarakat Perbanyak Tabungan
Masyarakat diimbau untuk mengatur keuangannya secara baik agar tetap bertahan menghadapi hantaman resesi.
-
Ekonom Nilai OJK Mampu Jaga Sistem Keuangan Nasional dengan Kebijakan Extraordinary
OJK memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi
-
Ekonom: Penurunan Harga Tandan Buah Segar Bukan Karena Kebijakan DMO
Kebijakan domestic market obligation (DMO) disebut bukan menjadi penyebab turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit
-
Sebagian Besar Konsumen Tak Bisa Mengakses, Aturan Baru Daftar MyPertamina Dianggap 'Keblinger'
Kalangan ekonom menilai aturan baru pendaftaran di akun MyPertamina sebagai syarat mendapatkan BBM dan elpiji
-
Platform Digital Bisa Ikut Berkontribusi Genjot Penerimaan Negara
Berbagai platform digital ikut mendukung pembayaran PBB online, seperti Tokopedia, Gojek, Dana, Klik Indomaret dan Traveloka.
-
Bangkrutnya Sri Lanka Jadi Alarm Pemerintah Indonesia, Ekonom Singgung soal Utang Luar Negeri RI
Pemerintah Indonesia diminta mengelola utang luar negerinya secara baik, setelah negara Sri Lanka mengalami bangkrut.
-
Antisipasi Krisis Ekonomi Global, Ekonom Indef Sarankan Pemerintah Jaga Konsumsi Masyarakat
Joko Widodo mengatakan 60 negara di dunia sedang menghadapi tekanan dampak dari pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global.termasuk indonesia?
-
Indef Soal Pengetatan Produk Impor di E-Commerce, Porsi Produk Luar Negeri Sedikit
Pemerintah akan memperketat peredaran produk asing yang dijual oleh e-commerce asing yang ada di Indonesia.
-
Ekonom Indef Nilai Reshuffle Menteri Perdagangan Hanya untuk Kepentingan Bagi-bagi Kursi
Ekonom Institut for Development of Economics and Finance Nailul Huda menilai reshuffle Menteri Perdagangan hanya untuk kepentingan bagi-bagi kursi
-
Potensi Ekonomi Digital Tumbuh, OJK Perlu Perkuat Aturan Business Judgment Rule
Menurutnya, jangan sampai kegaduhan membuat perusahaan BUMN engan untuk investasi di start up Nasional.