TAG
Mulyanto
Berita
-
Anggota Komisi VII DPR Minta BRIN Kaji Berbagai Aspek Pembangunan PLTN
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diminta proaktif lakukan kajian terkait rencana Pemerintah membangun PLTN pada tahun 2032.
-
Komisi VII DPR Sebut Skema Power Wheeling di RUU EBET Bakal Sulitkan Negara Kendalikan Tarif Listrik
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyampaikan power wheeling tak boleh masuk dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), ini sebabnya.
-
Komisi VII DPR Minta Pemerintah Serius Garap RUU Migas
Mulyanto, mengingatkan pemerintah agar serius mempersiapkan RUU Minyak dan Gas (Migas), lantaran tren produksi migas nasional yang kini terus turun.
-
Pemerintah Perlu Antisipasi Lonjakan Pembelian Pertalite Pasca Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
Penambahan kuota BBM bersubsidi sangat terbuka, dengan memperhatikan perkembangan situasi terbaru Pemerintah dan DPR bisa saja menetapkan kuota baru.
-
Anggota Komisi VII DPR Minta Aturan Terkait Kuota PLTS Atap harus Diperjelas
Anggota Komisi VII DPR RI dari PKS, Mulyanto meminta aturan terkait sistem kuota pengajuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) harus diperjelas
-
Pertamina Diminta Pertimbangkan Beri Izin Pertashop Jual Pertalite
Mulyanto, mendukung usulan asosiasi pengusaha Pertashop agar Pertamina mengizinkan Pertashop menjual BBM jenis Pertalite dengan harga kompensasi.
-
Anggota Komisi VII DPR: Sudah Waktunya BRIN Kembali ke Khitah
Mulyanto, mengapresiasi sikap kritis peneliti BRIN terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait data intelijen partai politik (parpol).
-
Pemerintah Diminta Jaga Kedaulatan Bidang Energi, Tak Perlu Latah Ikut-ikutan Menghentikan PLTU
Mulyanto mengatakan pemerintah tak perlu latah dengan dunia internasional yang ramai-ramai menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
-
Anggota Komisi VII DPR RI Minta Wacana Penghapusan Pertalite Dihentikan
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pertamina menghentikan wacana penghapusan Pertalite di tahun 2024.
-
Jangan Hapus BBM Bersubsidi!
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta agar pemerintah tidak menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.
-
Presiden Jokowi Didesak Reformasi Kelembagaan dan Para Pejabat di Ditjen Minerba Kementerian ESDM
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Presiden Jokowi untuk mereformasi kelembagaan dan para pejabat birokrasi di Ditjen Minerba.
-
Tak Hanya Hujan Buatan, Pemerintah Harus Tegas Dalam Pelaksanaan Uji Emisi Guna Atasi Polusi Udara
Selain melakukan upaya jangka pendek yang bersifat darurat, Mulyanto juga meminta pemerintah melakukan program jangka menengah
-
Pemerintah Diminta Ukur Ulang Terkait Tingkat Polusi Udara di Jakarta, Pengamat: Bisa Tugaskan BRIN
Pergerakan udara itu sangat volatile sehingga untuk menentukan darimana sumber polutan yang terbawa harus perhatikan aspek geografis dan meteorologis
-
Anggota Komisi VII DPR Desak BPK Audit Program Hilirisasi Nikel
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak BPK untuk melakukan audit terkait kebenaran data penerimaan negara dari program hilirisasi nikel.
-
Komisi VII DPR Desak BRIN Teliti Polusi Udara di Kawasan Tangerang Selatan
anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak BRIN Kawasan Puspiptek Serpong untuk segera melakukan uji mandiri memverifikasi kebenaran klaim tersebut.
-
Komisi VII DPR Minta BPK Audit Besaran Gaji Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina
DPR meminta BPK mengaudit struktur gaji serta tunjangan Komisaris Utama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang disebut mencapai miliaran rupiah.
-
Komisi VII DPR Desak Kementerian ESDM Segera Atasi Kelangkaan Gas Melon
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, menyesalkan lemahnya pengawasan Dirjen Migas Kementerian ESDM sehingga terjadi kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi.
-
DPR Endus Praktik Penimbunan dan Pengoplosan di Balik Langkanya Stok Elpiji 3 Kg
DPR mendesak BPH Migas dan polisi mengambil langkah tegas untukk mengatasi kelangkaan stok elpiji 3 kg belakangan ini.
-
Gas Melon Langka, Anggota Komisi VII DPR Duga Ditimbun dan Dioplos
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menduga penimbunan dan pengoplosan jadi pemicu kelangkaan LPG 3 kilogram
-
Jokowi Diminta Tak Buang Badan Saat Masyarakat Kesulitan Cari Gas Elpiji 3 Kg: Tegur Erick Thohir
Jokowi dapat memanggil menteri yang bersangkutan dan segera tugaskan untuk menyelesaikan masalah distribusi gas melon 3 Kg.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved