Pendidikan GOTAG
Mulyanto
Berita
-
Fraksi PKS: Masak Ibu Kota Negara Dibangun di Lahan Milik Orang?
Mulyanto menegaskan kisruh lahan konsensi ini menandakan ada masalah di tahap pembahasan RUU IKN.
-
Aturan Larangan Ekspor Batubara Cuma Bertahan 10 Hari
Awalnya, pemerintah memberlakukan larangan ekspor batubara mulai 1 Januari 2022 hingga 31 Januari 2022
-
Politisi PKS Nilai Kebijakan Pemerintah Soal BBM Semakin Tidak Jelas
Mulyanto, menilai kebijakan pemerintah tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM sebagaimana disebutkan Perpres 117/2021 tidak jelas.
-
PKS: Subsidi Pertalite Cerminkan Sikap Pemerintah yang Tidak Jelas dalam Kebijakan BBM
Pemerintah harus memperjelas alokasi subsidi BBM kepada masyarakat, apakah nanti membuat produk baru atau tetap produk lama.
-
Tanggapi Pernyataan Presiden Jokowi, Fraksi PKS: Sampai Sekarang Kami Masih Menolak RUU TPKS
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak agar Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan.
-
BBM Premium Batal Dihapus tapi Tak Sebutkan Berapa Kuotanya, Anggota DPR: Sama Saja Bohong!
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai terbitnya aturan baru terkait peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sama saja bohong.
-
Anggota Komisi VII DPR: Perpres Baru soal BBM Terkesan Peduli Rakyat, Tapi Hanya Pemanis
Mulyanto mengatakan, Perpres tersebut hanya lip service atau pemanis ucapan, karena tidak mempertegas jumlah kuota premium pada tahun ini.
-
Tak Sebutkan Besaran Kuota, Legislator PKS: Perpres BBM Hanya Lip Service
Perpres ini telah menganulir pernyataan Menteri ESDM yang berencana menghapus Premium di Jawa-Madura-Bali (Jamali) tahun 2022
-
Kader PKS Narji Minta Maaf Sempat Dukung Aksi Tertibkan Baliho Rizieq Shihab
Komedian Sunarji atau Narji menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas sikap politiknya dalam beberapa waktu terakhir.
-
Larang Ekspor Batubara, Komisi VII: Harus Tegas, Jangan Hanya Gertak Sambal
Pemerintah diminta berani bertindak tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi larangan ekspor barubara
-
Eijkman Dilebur ke BRIN, PKS: Pemerintah Jangan Gegabah, Riset Vaksin Merah Putih Bisa Mandek
Pemerintah diminta tak gegabah atas pembubaran LBM Eijkman yang digabung ke dalam BRIN, karena bakal berdampak pada proyek strategis.
-
Mendewakan Investor di Sektor Energi, Fraksi PKS Beri Rapor Merah ke Pemerintahan Jokowi
Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin diminta tidak latah sekadar atau mendewakan investor dalam setiap kebijakannya di bidang energi.
-
Ekonomi Masyarakat Belum Pulih, Pertamina Diminta Batalkan Kenaikan Harga Elpiji Nonsubsidi
PT Pertamina (Persero) diminta batalkan kenaikan harga LPG nonsubsidi yang sudah berjalan sejak 25 Desember 2021.
-
Komisi VII DPR Minta Pemerintah Sediakan BBM Murah Jika Premium Dihapus
Hal tersebut perlu dijalankan pemerintah agar upaya menjaga lingkungan hidup tercapai, namun beban hidup masyarakat tidak bertambah.
-
Pemerintah Didesak Segera Perbaiki Sistem Peringatan Dini Bencana
Mulyanto menilai selama ini pemerintah kurang mengoptimalkan kedua badan ini dalam upaya penanggulangan bencana.
-
Politikus PKS Heran Pemerintah Masih Impor Produk Alat Kesehatan
Politikus PKS Mulyanto meminta pemerintah memprioritaskan penggunaan alat kesehatan (alkes) buatan dalam negeri dalam penanggulangan Covid-19.
-
Pemerintah Diminta Lebih Serius Menangani Potensi Penyebaran Omicron
Pemerintah melalui BRIN harus mengkoordinasikan semua lembaga penelitian virologi untuk melakukan pemantauan jam per jam perkembangan Omicron.
-
Fraksi PKS Desak Pemerintah Tindak Tegas Praktik Penambangan Ilegal
Polisi harus mengusut jaringan WNA asing pelaku ilegal mining ini, jangan sampai hanya menindak pekerja lapangan
-
DPR Minta Pertamina Buka Semua Informasi Penyelidikan Penyebab Kebakaran Kilang Cilacap
Pertamina diminta membuka semua informasi terkait penyelidikan penyebab kebakaran kilang minyak, termasuk bila ditemukan adanya indikasi sabotase.
-
Fraksi PKS Minta Pemerintah Fokus Produksi Vaksin Merah Putih
BPOM dan WHO menyatakan siap mendampingi proses uji klinis ini hingga vaksin Merah Putih dapat diproduksi secara massal.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved