Pendidikan GOTAG
Mulyanto
Berita
-
Pemerintah Perlu Fokus Jalankan Tahapan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah konsisten jalankan tahapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
-
Pemerintah Harus Fokus Jalankan Tahapan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah konsisten jalankan tahapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
-
Anggota Komisi VII DPR Kritik Rencana Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport
Mulyanto, menolak rencana pemerintah memberi karpet merah bagi pembaruan izin usaha pertambangan (IUP) PT. Freeport Indonesia (PTFI) sampai tahun 2061
-
Komisi VII DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas SPBU yang Tidak Distribusikan Pertalite
Pertamina wajib melayani penjualan BBM jenis Pertalite, karena tidak ada perubahan aturan terkait distribusi dan pengadaan BBM bersubsidi.
-
Impor Migas RI dari Singapura Naik, Komisi VII DPR Curiga, Indonesia Makin Tersandera
Kementerian ESDM akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura.
-
Tak Rela LPG Subsidi Dinikmati Artis, DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Pembatasan
Pemerintah perlu segera melaksanakan upaya konkret agar distribusi BBM dan gas LPG 3 kg bersubsidi ini lebih tepat sasaran.
-
Konflik Iran VS Israel, Komisi VII DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Target Lifting Minyak
DPR mengingatkan Pemerintah agar serius untuk mencapai target lifting di tengah memanasnya konflik Iran-Israel.
-
Anggota Komisi VII DPR Desak Kejaksaan Agung Tangkap Aktor Utama Kasus Korupsi PT Timah
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto, mengapresiasi kerja Kejaksaan Agung RI membongkar kasus korupsi PT. Timah
-
Kemendag Harus Proses Hukum SPBU Curang yang Akali Takaran Meter di Rest Area Km. 42 B Tol Japek
DPR meminta Pemerintah memproses hukum kasus modifikasi dispenser BBM yang merugikan masyarakat di SPBU Rest Area Karawang, Jawa Barat, ke jalur hukum
-
Belum Ada Regulasi, Pemerintah Diminta Tak Bertindak Sewenang-wenang Batasi Pembelian BBM Subsidi
Pembelian yang dibatasi berdampak terhadap masyarakat banyak yang mengeluh kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
-
Jalankan Fungsi Pengawasan, Komisi VII DPR Minta Penjelasan Menteri ESDM Terkait Tambang di Malut
Mulyanto menyebut tidak menutup kemungkinan Komisi VII juga akan membahas soal izin tambang yang dilakukan oleh PT. Smart Marsindo milik Shanty Alda
-
Legislator PKS Minta KPK Dalami Dugaan Bahlil Minta Imbalan Aktifkan IUP dan HGU Lahan Sawit
Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS, Mulyanto mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadali
-
Anggota DPR: Faktor Penentu Divestasi Vale Bukan Waktu Tapi Harga
Tidak ada urgensi bahwa divestasi harus selesai dalam waktu dekat bila belum mencapai kesepakatan harga yang menguntungkan bagi Indonesia.
-
Politisi PKS Minta Jokowi Evaluasi Kebijakan Hilirisasi Nikel
Menurutnya, pemerintah jangan terlalu bernafsu meningkatan kapasitas ekspor nikel yang mengakibatkan pasokan nikel di pasar internasional berlebih.
-
Komisi VII DPR Minta Pemerintah Umumkan Hasil Pemeriksaan Kasus Ledakan Tungku Smelter PT ITSS
Pemerintah punya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing.
-
Soal Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, DPR Minta Pemerintah Turut Perketat Pengawasan Agen dan Pangkalan
Jangan sampai fokus pengawasan hanya ketat di tingkat konsumen, padahal di tingkat agen dan pangkalan justru rawan penyimpangan.
-
Berkaca Kasus Ledakan Tungku PT ITSS, Komisi VII DPR Desak Pemerintah Audit Semua Smelter
Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, Pemerintah mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan miliki smelter.
-
Terbesar Dalam Sejarah, DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas Insiden Ledakan Smelter Nikel PT ITSS
Ia mengatakan ledakan ini merupakan terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter milik perusahaan China di Indonesia.
-
Imbas Kebakaran di Morowali, Pemerintah Diminta Setop Operasional Smelter Perusahaan China di RI
Audit PT ITSS harus dilakukan secara profesional, objektif, dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja.
-
Anggota Komisi VII DPR Sebut Tahun Politik Makin Rawan Penambangan Ilegal
Mulyanto mengutip PPATK yang mengungkap adanya dugaan sumber dana kampanye Pemilu 2024 berasal dari tindak pidana.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved