Pendidikan GOTAG
Masyarakat Sipil
Berita
-
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Desak Parpol Buka Informasi Keuangan kepada Masyarakat
Kurnia pun menjelaskan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah meletakkan parpol sebagai Badan Publik.
-
9 Hakim Dilaporkan ke Polisi, Aliansi Masyarakat Sipil Minta Hentikan Delegitimasi Terhadap MK
Sekelompok masyarakat sipil yang menamai diri ‘Aliansi Masyarakat Pemerhati MK’ merasa prihatin dengan kondisi Mahkamah Konstitusi saat ini.
-
Sebut Tindakan Rusia Tak Dibenarkan, Bobby Rizaldi Dukung Usaha Ukraina Pertahankan Kedaulatan
Anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi berdiskusi bersama masyarakat sipil Ukraina.
-
Taiwan Lakukan Latihan Perang dengan Melibatkan Masyarakat Sipil, Diajarkan Cara Membela Diri
Memanasnya konflik antara China dan Taiwan menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah Taipei saat ini gencar meningkatkan latihan perang.
-
Sejumlah Masyarakat Sipil Akan Gelar Aksi Tolak RKUHP di Depan DPR RI Hari Ini
Sejumlah elemen masyarakat sipil akan menggelar aksi penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Senin ini (5/12/2022) di DPR RI.
-
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Juga Akan Minta Keterangan Masyarakat Sipil
TGIPF Kanjuruhan Mahfud MD mengatakan juga akan meminta keterangan kepada masyarakat sipil pada hari ini Selasa (11/10/2022).
-
Menko Airlangga Paparkan Peran Krusial Masyarakat Sipil sebagai Mitra Kunci Pemerintah
Menko Airlangga juga berharap agar masyarakat sipil dapat terus berkontribusi untuk memperkuat respons Pemerintah dalam menghadapi tantangan sosial da
-
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Rencana Pembentukan DKN Lewat RUU Kamnas
Pemerintah tengah berinisiasi membentuk Dewan Keamanan Nasional atau DKN. Rencana ini menuai kritik Koalisi Masyarakat Sipil.
-
Zulkifli Hasan Dilaporkan ke Bawaslu, Petinggi PAN: Sebaiknya yang Melaporkan Perlu Belajar Lagi
Menteri Perdagangan sekaligus Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulfikli Hasan dilaporkan ke Bawaslu, terkait dugaan melakukan kampanye Pemilu 2024.
-
Komnas Perempuan Ungkap Ada Beberapa Pertimbangan dalam Penyempurnaan Proses Penetapan RUU TPKS
Komnas Perempuan mengapresiasi perkembangan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)
-
Polri Tanggapi Institusinya Jadi Urutan Teratas Kasus Kekerasan Masyarakat Sipil
Menempati urutan teratas dalam kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil versi Komnas Ham, Polri bakal jadikan evaluasi dan lakukan pembenahan.
-
Ketum LDII: Keajaiban Sumpah Pemuda Hilang Bila Hak Sipil Tak Dipenuhi
Chriswanto mengingatkan, Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat pentingnya saling menghormati, menghargai, dan bergotong-royong.
-
Beban dan Tugas Pemilu 2024 Sangat Berat, Ahli Hukum Khawatir: Jangan-jangan KPU Akan Di-KPK-kan
Bivitri Susanti mengatakan kekhawatiran masyarakat sipil soal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang akan dilemahkan.
-
ICW Beberkan 4 Bentuk Represi yang Dihadapi Ketika Jalankan Mandat Pengawasan Masyarakat Sipil
Kurnia Ramadhana membeberkan empat bentuk represi yang pernah dihadapi pegiat ICW ketika menjalankan fungsi pengawasan dari sisi masyarakat sipil
-
Yankes Kolaps, Anggota Komisi IX : Alih Fungsi Sarana Publik dan Berdayakan Masyarakat Sipil
Netty menyetujui dan mendorong penggunaan tempat-tempat publik semisal hotel, gedung olah raga, gedung pemerintahan bahkan gedung DPR-MPR
-
Satgas Nemangkawi: KKB Tembak Masyarakat Sipil Dengan Dalih Mata-mata TNI-Polri
Padahal, menurut Iqbal, masyarakat sipil yang menjadi korban penyerangan sama sekali tak ada hubungannya dengan TNI-Polri.
-
Tak Hanya Omnibus Law, Revisi UU MK Juga Ditolak Masyarakat Sipil
Dia mengungkapkan poin-poin perubahan hanya menyoal masa jabatan hakim MK, bukan mengarah kepentingan lembaga
-
Koalisi Masyarakat Sipil Papua Buka Posko Pengaduan
Koalisi berharap dengan dibukanya posko pengaduan ini, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengungkapan kebenaran dengan memberikan info
-
Pelayanan Publik Kerap Dikonsepsikan sebagai Layanan Pemerintah
Pelayanan publik masih kerap dikonsepsikan sebagai pelayanan pemerintah yang memonopoli pengaturan, penyelenggaraan, distribusi dan pemantauan.
