Pendidikan GOTAG
KUHAP
Berita
Foto (14)
-
Koalisi Masyarakat Sipil Bersurat ke Komisi III DPR Besok, Serukan Revisi KUHAP Harus Menyeluruh
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP bakal bersurat ke DPR mengenai revisi KUHAP pada Senin (10/1/2025) besok.
-
Pakar Sebut Asas Dominus Litis di Rancangan KUHAP Timbulkan Tumpang Tindih Penegakan Hukum
Pitra Romadoni menanggapi terkait dengan azas Dominus Litis yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
-
Usulan Jaksa Masukkan Asas Dominus Litis di Rancangan KUHAP Sebaiknya Ditolak
Fernando menuturkan bahwa sangat dimungkinkan jaksa akan melakukan intervensi penanganan perkara kalau asas dominus litis dimasukkan dalam RKUHAP.
-
Bicara Rencana Penerapan Asas Dominus Litis dalam KUHAP, Akademisi Singgung Potensi Intervensi
Asas ini memberikan kewenangan lebih besar kepada Kejaksaan dalam menangani perkara sejak tahap penyelidikan hingga penyidikan.
-
Revisi KUHAP dan UU Kejaksaan Jadi Kontroversi, Apa yang Perlu Anda Ketahui?
Sejumlah akademisi dan praktisi hukum mengkhawatirkan revisi UU Kejaksaan. Hal ini, karena berpotensi melemahkan sistem hukum di Indonesia.
-
Pengamat Kritisi Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: Bisa Ganggu Check and Balances Antar Penegak Hukum
Haidar bicara soal Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP merupakan legalisasi penyimpangan kewenangan jaksa yang terjadi selama ini.
-
Haidar Alwi Ingatkan Dampak Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP, Ingatkan Peristiwa 2019
UU Kejaksaan dimaksudkan untuk memperkuat lembaga karena Kejaksaan diberikan kewenangan penuh dalam perkara pidana melalui asas dominus litis
-
Ahli Hukum Brawijaya Kritik RUU KUHAP, Dua Pasal Jadi Ancaman Persoalan Kewenangan Jaksa-Polisi
Kritik terhadap dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
-
DPR Segera Bahas Revisi KUHAP, Target Berlaku Pada 1 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pihaknya akan segera membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dalam masa sidang ini.
-
Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Uji Materiil KUHAP Terkait Surat Dakwaan ke MK
Pada kasus pemohon, dua versi surat dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum tidak mencantumkan tanggal maupun tanda tangan.
-
MAKI Dukung KPK Jemput Paksa Syahrul Yasin Limpo: Sudah Sesuai KUHAP
MAKI mendukung langkah KPK untuk menjemput Syahrul Yasin Limpo pada Kamis (12/10/2023) malam. Penangkapan disebutnya sudah sesuai KUHAP.
-
IPW Nilai Penangkapan Terhadap Oki Tahanan yang Tewas di Polresta Banyumas Tak Sesuai Prosedur KUHAP
Sugeng Teguh Santoso menilai bahwa aksi penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Oki Kristodiawan (27) tak sesuai KUHAP.
-
Uji Materiil KUHAP, MK Tolak Dalil Pemohon Soal Praperadilan Tak Boleh Digugurkan
Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945.
-
Bukti Chat Dianggap Tidak Sah, Ahli Pidana Sebut Dakwaan Irjen Teddy Minahasa Batal Demi Hukum
Kubu Irjen Pol Teddy Minahasa menghadirkan ahli pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting dalam persidangan lanjutan kasus peredaran narkoba
-
Kubu Plt Bupati Mimika Ajukan Judicial Review Soal Praperadilan dan Wewenang Jaksa ke MK
Kuasa hukum Plt. Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob, M Yasin Djamaluddin mengajukan Judicial Review terhadap dua ketentuan hukum ke MK
-
Jaksa Agung Ingatkan Anak Buahnya: Penuntutan Jangan Asal-asalan, Camkan Itu!
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jajaran anak buahnya di Kejaksaan untuk bekerja sungguh-sungguh, terutama dalam hal penuntutan.
-
BEM SI Nilai UU PPSK Bertentangan dengan Aturan KUHAP
BEM SI menilai UU PPSK bertentangan dengan KUHAP dalam hal pemberian kewenangan penuh kepada OJK untuk penyidikan tindak pidana jasa keuangan.
-
Anggota DPR Harap Revisi KUHAP Mulai Dibahas pada Pertengahan 2023
Arsul Sani mengatakan revisi KUHAP sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2019-2024.
-
Lahir di Era Orba, Wamenkumham: KUHAP Tak Disusun dalam Perspektif HAM
Menurut Wamenkumham, KUHAP lahir pada tahun 1981 di mana saat itu pemerintahan era orde baru (Orba) sedang menguat.
-
LPSK: KUHAP Tak Berorientasi pada Hak Asasi dan Korban
Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) merespons perihal rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
