Pendidikan GOTAG
Komisi XI DPR
Berita
Foto (5)
-
Anggota Komisi XI DPR Ajak Masyarakat Laporkan Praktik Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong
Investasi bodong dan praktek pinjol illegal sudah sangat meresahkan, terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia.
-
Anggota Komisi XI DPR: Untuk Perkuat Ekonomi Nasional, Harus Permudah Akses Modal UMKM
Andi Achmad Dara menjelaskan bahwa Indonesia harus berterima kasih kepada UMKM, karena UMKM sudah banyak berkontribusi mempercepat pemulihan ekonomi
-
Perry Warjiyo Resmi Terpilih Sebagai Gubernur Bank Indonesia Periode 2023-2028
Komisi XI DPR resmi menetapkan Perry Warjiyo menjadi Gubernur Bank Indonesia terpilih periode 2023 hingga 2028.
-
Cegah Boikot Bayar Pajak Kemenkeu Diminta Segera Lakukan Reformasi Perpajakan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus serius melakukan pembenahan internal terutama di Direktorat Jenderal Pajak.
-
Anggota Komisi XI DPR: Selama Ini Sri Mulyani Mencitrakan Dirinya Jujur, Sekarang Kebakaran Jenggot
Sri Mulyani dan jajaran Kemenkeu selama ini sudah berupaya jaga image alias jaim dengan mencitrakan sebagai pihak yang jujur.
-
Rekening Rafael Alun dan Keluarga Rp500 Miliar Diblokir, DPR: Kemana Dampak Reformasi Pajak
PPATK diminta mengumumkan secara terbuka ke publik tentang adanya temuan dari rekening Rafael Alun Trisambodo.
-
Anggota Komisi XI DPR Apresiasi Keputusan Sri Mulyani Copot Jabatan Rafael Alun Trisambodo
Komisi XI DPR menilai pencopotan Rafael sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
-
Presiden Jokowi Sudah Kantongi Beberapa Nama Calon Gubernur Bank Indonesia, Diputuskan Hari Ini
Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo akan segera berakhir pada Mei 2023.
-
PPATK Temukan 12 Koperasi Bodong, Pimpinan Komisi XI DPR Ajak Kembali ke Khittah
PPATK mendapati adanya 12 koperasi bodong dengan omzet Rp15 triliun, temuan tersebut memantik keprihatinan banyak pihak.
-
DPR Segera Umumkan Nama Baru Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ini Profil Kandidatnya
Terdapat dua calon Deputi Gubernur BI, yakni Kepala Departemen Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta, dan Kepala Departemen Regional Dwi Pranoto.
-
Pembayaran Digital Terus Berkembang, Pelaku UMKM Diajak Gunakan QRIS Bank Indonesia
Data Bank Indonesia per November 2022 menunjukkan pengguna QRIS mencapai lebih dari 22 juta merchant.
-
Wakil Ketua Komisi XI DPR Nilai Aneh Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Tapi Kemiskinan Meningkat
Komisi XI DPR berharap agar ada terobosan kebijakan sehingga kue pertumbuhan bisa dinikmati secara merata.
-
Bisnis Perkoperasian Diyakini Akan Lebih Baik Setelah Pengesahan Undang-undang PPSK
Kontribusi koperasi terhadap PDB masih rendah jika dibandingkan dengan negara serunpun seperti Thailand yang sebesar 7 persen dan Singapura 10 per
-
Wakil Ketua Komisi XI DPR: LPI 2022 BI Beri Arah Jelas Situasi Ekonomi
Fathan mengatakan tahun ini merupakan tahun krusial bagai perekonomian negara-negara dunia akibat tidak menentunya situasi global.
-
Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Menkes Budi Gunadi Dukung Pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Kesehatan.
-
Tak Mau Berlarut-larut, Anggota DPR Ini Berharap Perppu Cipta Kerja Bisa Segera Dilaksanakan
Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin menilai Perppu untuk menyempurnakan UU Cipta Kerja dan menjamin kesejahteraan buruh.
-
Anggota Komisi XI DPR Optimistis Ekspor Indonesia Menguat di 2023
Menurut Misbakhun, kebijakan hilirisasi pertambangan ini menjadi satu modal besar Indonesia dalam meningkatkan nilai ekspor
-
Sambangi Kantor OJK, Aliansi Korban Wanaartha Minta Penjelasan Terkait Tim Likuidasi
Adapun surat audiensi yang dilakukan hari ini sudah dikirimkan sejak Kamis, 12 Januari 2023 kepada OJK.
-
Anggota Komisi XI DPR: UMKM Kuat Jadi Kunci Mengantisipasi Krisis Global
UMKM yang stabil dan kuat dipercaya membuat Indonesia mampu bertahan dan melewati krisis ekonomi yang terjadi.
-
Investasi Telkomsel di GOTO Berpotensi Rugikan Negara, Komisi XI DPR Minta OJK Selidiki
Sejumlah kalangan menilai langkah investasi Telkomsel di GoTo janggal, sarat konflik kepentingan dan karenanya, berpotensi merugikan negara.
