Pendidikan GOTAG
Komisi XI DPR
Berita
Foto (5)
-
Anggota Komisi XI DPR Andi Achmad: Perlu Kerja Sama Pusat dan Daerah untuk Kendalikan Inflasi
Keterjangkauan harga perlu dilakukan, yang berarti menjaga kestabilan harga barang atau jasa untuk dikonsumsi masyarakat.
-
BPKP: Kontribusi Pengawasan Keuangan Negara Capai Rp35,89 Triliun di Triwulan I 2023
Total kontribusi BPKP terhadap keuangan negara pada 2020 mencapai Rp61,74 triliun, pada 2021 Rp54,32 triliun, dan pada 2022 Rp117,83 triliun.
-
Komisi XI DPR Gelar Rapat Kerja dengan BPKP Bahas Rencana Kerja dan Anggaran 2024
Rapat terbuka untuk umum dengan agenda membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemeintah (RKP).
-
Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan, Wakil Ketua Komisi XI DPR Nilai Keputusan Tepat
Ditahannya tingkat suku bunga acuan untuk memastikan rentang inflansi tetap stabil di kisaran sasaran 2-3% hingga akhir tahun 2023
-
Wakil Ketua Komisi XI DPR Desak Satgas BLBI Lebih Agresif
Satgas BLBI diminta mengintensifkan kolaborasi dengan stake holder terkait termasuk dengan Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum.
-
Gelar Rapat Kerja, Komisi XI DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Penyusunan RAPBN 2024
Asumsi dasar yang disepakati terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan, serta indikator pembangunan.
-
Anggota Komisi XI DPR Dorong Pemerintah Daerah Kejar WTP dari BPK
Kinerja pemda diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh lembaga legislatif demi mewujudkan akuntabilitas.
-
Perry Warjiyo Kembali Jadi Gubernur BI, Komisi XI DPR Optimis Kebijakan Moneter RI Akan Terjaga
Bank Indonesia mampu mampu mengimbangi pemerintah dalam mengintervensi kebijakan moneter kala itu.
-
Pimpinan Komisi XI DPR Minta Waspadai Serangan Siber Sistem Mobile Perbankan
Transformasi digital perbankan harus disertai dengan kesiapan infrastruktur teknologi informasi.
-
Literasi Keuangan Dinilai Sangat Perlu untuk Kurangi Korban Pinjol Ilegal
Pada Februari 2023, secara nasional terdapat 85 pinjol ilegal yang ditemukan oleh OJK.
-
Mencuat Penipuan QRIS, Pimpinan Komisi XI DPR Sebut Butuh Penguatan Regulasi BI
Mencuatnya kasus QRIS membuat keraguan konsumen atas keamanan sistem pembayaran digital.
-
Anggota Komisi XI DPR: Kebijakan Hilirisasi Presiden Harus Didukung Secara Berkelanjutan
Andi Dara yakin, hilirisasi mampu membuat ekonomi daerah lebih cepat berkembang karena mendapat nilai tambah ekonomi yang besar.
-
Pimpinan Komisi XI DPR Minta Pemerintah Kendalikan Inflasi Jelang Idulfitri
Jangan sampai tingginya inflasi ke depan dapat menggerus daya beli masyarakat terutama kalangan rentan.
-
Puteri Komarudin Minta OJK Awasi Perusahaan Asuransi yang Kelola Aset Unit Link
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengimbau OJK untuk awasi pelaksanaan aturan asuransi unit link.
-
Pemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia pada 2030 Naik 3 Kali Lipat, Ini Kata Anggota Komisi XI DPR
Paska Pandemi covid19 dan perang Rusia-Ukraina, kondisi perekonomian dunia, termasuk Indonesia, penuh dengan ketidakpastian dan tantangan.
-
Gelar Rapat Bareng Menkeu, DPR: Banyak Oknum Pajak Pura-pura Jadi Fiskus Padahal Mafia
banyak oknum pejabat pajak berpura-pura sebagai fiskus atau orang yang bertugas memungut pajak terhadap wajib pajak, namun punya mental mafia
-
Sri Mulyani Bantah Transaksi Rp 349 Triliun Semuanya terjadi di Kemenkeu
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun semuanya terjadi di Kemenkeu.
-
Kemenkeu Tangani 550 Kasus Pajak Sejak 2018 hingga 2022, Nilai Sitaan Rp 1,74 Triliun
Kementerian Keuangan telah menangani 550 kasus pajak Sejak 2018 hingga 2022 dengan nilai sitaan mencapai Rp 1,74 triliun.
-
Sri Mulyani Ngaku Kaget Mahfud MD Ungkap Rp 300 Triliun Transaksi Janggal Lewat Media
Sri Mulyani heran, temuan dugaan transaksi janggal Rp 300 triliun diungkapkan Menkopolhukam Mahfud MD hanya melalui media.
-
DPR dan Sri Mulyani Gelar Raker Bahas Kasus Rafael Alun dan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun
Komisi XI DPR RI menggelar raker dengan Sri Mulyani membahas kasus Rafael Alun dan temuan transaksi mencurigakan Rp 349 Triliun di kementeriannya.
