Pendidikan GOTAG
Komisi XI DPR
Berita
Foto (5)
-
Misbakhun Kritik Sri Mulyani Soal Rencana Penggunaan Saldo Anggaran Lebih untuk PMN
Misbakhun mempermasalahkan adanya penggunaan istilah Cadangan PEN dan SAL pada APBN 2021
-
Misbakhun Kritik Cara Menkeu Utak-atik Anggaran PEN untuk BUMN
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan dana cadangan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang disampaikan Menteri Keuangan
-
Fraksi NasDem Minta Pimpinan DPR Bentuk Pansus Penyelamatan Garuda
Fauzi H Amro meminta agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan mengurusi masalah maskapai Garuda Indonesia yang hingga kini tak kunjung ter
-
Mekeng: Densus 88 Perintah UU, Tidak Bisa Dibubarkan
Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menolak wacana pembubaran Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.
-
Merugikan Banyak Pihak, DPR Diminta Seleksi Ulang Calon Anggota BPK RI
Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) menyoroti pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memenangkan Nyoman Adhi Suryadnyana, pada
-
Anggota DPR Minta Afirmasi Sebesar-besarnya untuk Guru Honorer
Ia meminta untuk guru honorer diberikan afirmasi yang sebesar-besarnya dalam penerimaan guru PPPK.
-
Dinilai Tidak Penuhi Prinsip Keadilan, Fraksi PKS Tolak RUU KUP
(FPKS) DPR RI menolak hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang disepakati menjadi RUU Harmonisasi Peratur
-
Anggota Komisi XI Sampaikan Urgensi Penguatan Teknologi untuk Dukung Kesiapan Reformasi Perpajakan
Reformasi perpajakan ini juga perlu didukung dengan penguatan institusi, kapasitas SDM, basis data dan proses bisnis, hingga teknologi.
-
Legislator PKS Ingatkan Kementerian dan Lembaga Beri Performa Terbaik Mengoptimalkan Anggaran
Anis lalu mencermati anggaran yang mencapai Rp 328 miliar untuk infrastruktur core tax system.
-
Utang Luar Negeri Dekati Rp 6 Ribu Triliun, Komisi XI: Kelola dengan Bijak, Jangan Ugal-Ugalan
DPR meminta ULN dioptimalkan pengelolaannya dengan meminimalisir risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
-
Komisi XI Dilaporkan ke MKD Soal Seleksi Calon Anggota BPK
KMI melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Komisi XI DPR dalam proses seleksi Calon Anggota BPK ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
-
Raih Suara Terbanyak di Komisi XI, Nyoman Adhi Terpilih Sebagai Anggota BPK RI
Nama Nyoman Adhi Suryadnyana meraih suara terbanyak dari Anggota Komisi XI dengan 44 suara, lalu kemudian disusul Dadang Suwarna dengan 12 suara.
-
Harry Soeratin Dicecar Soal Status dan Persyaratan Saat Jalani Uji Kelayakan Calon Anggota BPK
Komisi XI DPR RI melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
-
Statusnya Dipertanyakan Saat Uji Kelayakan Calon Anggota BPK, Begini Jawaban Nyoman Adhi
Anggota Komisi XI F-PPP Nurhayati mempertanyakan soal latar belakang Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana yang tak
-
Mahasiswa Ultimatum Komisi XI Dalam Polemik Seleksi Calon Anggota BPK
BEM Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia mengultimatum Komisi XI DPR RI agar mematuhi konstitusi dalam seleksi Anggota BPK RI.
-
Komisi XI Tegaskan Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Profesional Melalui Mekanisme Politik
Namun karena padatnya agenda, satu di antaranya Paripurna DPR yang membahas berbagai isu strategis, kemudian diputuskan ditunda.
-
Respons Pimpinan DPR Soal 2 Nama Tak Penuhi Syarat Tetap Ikut Uji Kelayakan Calon Anggota BPK
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi soal dua nama calon anggota BPK RI yang tak memenuhi syarat dan ikut dalam uji kelayakan di Komisi XI.
-
Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Digelar Besok di Komisi XI DPR
Legislator Partai NasDem itu mengatakan uji kelayakan calon anggota BPK akan digelar secara tertutup.
-
Kabar Ditundanya Uji Kelayakan Calon Anggota BPK di Tengah Polemik, Ini Kata Pimpinan Komisi XI
Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut ditunda karena ada rapat paripurna.
-
Seleksi Anggota BPK Jadi Polemik, Mahasiswa Serukan Mosi Tidak Percaya kepada Komisi XI
Tidak kurang dari 6 ahli hukum dan tata negara telah mengingatkan Komisi XI agar kembali kepada jalan konstitusi.
