VIDEO Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ungkap Keputusan Pengangkatan CPNS & PPPK Diumumkan Pekan Depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harapan baru bagi para calon aparatur sipil negara (CASN/CPNS).

Pemerintah dikabarkan akan segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pengangkatan CPNS dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) 2024.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan keputusan penting ini akan diumumkan pemerintah paling lambat pekan depan.

“Kami akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah mengenai keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK,” ujar Dasco usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

Politikus Gerindra itu mengatakan, sebelumnya, Komisi II DPR telah memberikan masukan kepada pemerintah terkait percepatan proses pengangkatan CASN dan CPPPK.

"Kami sudah memberikan masukan kepada pemerintah beberapa waktu yang lalu, berdasarkan hasil rapat Komisi II dengan Kemenpan RB dan BKN," jelasnya.

Dasco menekankan percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kesempatan kepada para pencari kerja untuk mendapatkan posisi di sektor pemerintahan.

Sebab itu, ia berharap agar proses ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal.

"Kami meminta pemerintah untuk melakukan simulasi-simulasi agar bisa mempercepat pendataan, merapikan pendataan, dan mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025," ujarnya.

Jadwal pengangkatan CPNS menjadi ASN akan dilakukan serentak pada 1 Oktober 2025. 

Sementara itu, pelantikan PPPK tahap I dan tahap II dijadwalkan pada Maret 2026.

Padahal, dalam jadwal awal, peserta yang lolos CPNS 2024 seharusnya sudah mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025.

Begitu pula dengan peserta PPPK 2024, yang tahap I dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, sementara tahap II pada Juli 2025.

Namun, perubahan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pemerintah dan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat pada Rabu (5/3/2025) lalu.

(Tribunnews/Caerul Umam/Geok Mengwan/Malau)