Pimpinan Komisi II Soroti Intervensi 'Incumbent' dalam PSU Pilkada, Bahtra Banong: Sulit Dikontrol

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyinggung soal intervensi calon kepala daerah petahana atau incumbent dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

Bahtra menegaskan, pihaknya sering meminta penyelenggara Pemilu agar persiapkan Pilkada secara matang.

Baca juga: Dede Yusuf Prihatin Hasil PSU Pilkada Digugat Lagi ke MK: Ini Catatan Sangat Buruk Bagi Demokrasi

"Kita kan sudah sering memanggil ya baik Kemendagri, KPU, Bawaslu soal persiapan-persiapan. Dan Alhamdulillah sudah berjalan," kata Bahtra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Namun, kata dia, dalam pelaksanaannya terdapat pasangan calon (Paslon) yang melakukan intervensi, terutama petahana.

"Memang kenyataannya di lapangan kami mendapat laporan masih saja terjadi intervensi-intervensi terhadap paslon-paslon tertentu," ujar Bahtra.

"Dan yang paling penting adalah yang paling sulit dikontrol itu incumbent," ucapnya.

Sebab, kata Bahtra bahwa dengan instrumen yang dimiliki, petahana memanfaatkan untuk pemenangan.

Baca juga: KPU: Partisipasi Pemilih Meningkat Signifikan dalam PSU di Lima Daerah

"Karena dia sedang menjabat sekarang. Jadi infrastruktur yang mereka punya bisa digerakkan untuk mendukung dirinya sendiri, kemudian untuk terpilih kembali," ungkapnya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan temuan yang mereka terima terkait pelaksanaan Pilkada 

"Nah itu problem-problem di lapangan yang kami temukan dan kami dapatkan di lapangan," ungkapnya.