Pendidikan GOTAG
Komisi II DPR RI
Berita
Foto (65)
-
Komisi II DPR RI Setujui 6 Rancangan Peraturan Bawaslu
Komisi II DPR RI menyetujui 6 Rancangan Peraturan Bawaslu yang merupakan hasil pembahasan dari rapat konsinyering yang digelar pada 9 September 2022.
-
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Papua Barat Daya Dibawa ke Rapat Paripurna
DPR dan pemerintah menyepakati RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan pada pembicaraan Tingkat I, selanjutnya dibawa ke rapat paripurna.
-
Komisi II DPR Terima Pengaduan Elemen Masyarakat Terkait Kasus Pertanahan
Panja Mafia Tanah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam memberantas mafia tanah.
-
Komisi II DPR Bentuk Panja Bahas RUU Provinsi Papua Barat Daya
Komisi II DPR memutuskan membentuk panitia kerja (panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
-
275 Nama Pengawas Pemilu Tercatut di Sipol, Komisi II DPR: Harus Didiskualifikasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan harus ada sanksi tegas berupa diskualifikasi terkait pengawas Pemilu tercatut di Sipol
-
Oknum Pejabat Terjerat Kasus Mafia Tanah, DPR Minta Menteri Hadi Tjahjanto Benahi Internal BPN
Guspardi Gaus meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN membenahi birokrasi di internal kementerian.
-
Hadapi Pemilu 2024, Komisi II Ingatkan Pemprov dan KPUD Selesaikan Data Kependudukan
Pemerintah daerah dan KPUD diminta memperhatikan masalah data kependudukan dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu 2024 akan segera berlangsung.
-
Soal 3 DOB Papua, NasDem Harap Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Terkait Pemilu 2024
Pemerintah dan DPR secara resmi mengesahkan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
-
3 Provinsi Baru di Papua, Anggota Komisi II DPR Sarankan Presiden Keluarkan Perppu Soal Pemilu 2024
Komisi II DPR belum membicarakan terkait revisi UU Pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu soal pentingnya memasukan daerah pemilihan baru.
-
Panja Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Sepakat RUU Pemekaran Papua Dibawa ke Rapat Paripurna
Komisi II DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemekaran Papua dibawa ke Paripurna.
-
Komisi II DPR Jadwalkan Pengesahan Tiga RUU Pemekaran Papua Tingkat I Besok
Komisi II DPR RI menjadwalkan rapat mengambil keputusan Tingkat I, atas Tiga Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pada Selasa
-
Rapat Pembahasan Tiga RUU tentang Pembentukan Provinsi di Provinsi Papua Diskors
Rapat panja membahas 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi di Provinsi Papua diskors sementara lantaran DIM usulan dari DPR belum diakomodir.
-
Soal Pj Kepala Daerah, Anggota DPR Sebut Pemerintah Tidak Keliru Tunjuk Pati TNI Polri
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menghormati penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD
-
Durasi Kampanye 75 Hari, Komisi II DPR Sebut Peserta Pemilu 2024 Bisa Manfaatkan Teknologi Informasi
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan durasi masa kampanye Pemilu 2024 ditetapkan selama 75 hari.
-
KPU Dicecar Komisi II DPR Lantaran Tak Datang Rapat Pekan Lalu Bahas Persiapan Pemilu 2024
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengutarakan kekecewaannya terhadap jajaran KPU RI dalam rapat dengar pendapat (RDP), Senin (6/6/2022).
-
Di Hadapan Komisi II DPR, KPU Sebut Anggaran Pemilu 2024 TA 2022 Kurang Rp 5,6 Triliun
Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu untuk membahas pendahuluan RAPBN tahun 2023
-
Komisi II DPR Jelaskan Alasan Durasi Masa Kampanye Pemilu 2024 Jadi 75 Hari
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan alasan durasi masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi 75 hari.
-
Rapat Sempat Ditunda, Komisi II DPR Pastikan Jadwal Tahapan Pemilu 2024 Tak Akan Terganggu
DPR RI, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal menggelar rapat penetapan sejumlah proses tahapan Pemilu 2024.
-
Komisi II DPR Pastikan Lakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Pj Gubernur: Tak Segan Beri Kritikan
Komisi II DPR RI akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja PJ Kepala Daerah ini karena secara substantif para
-
Komisi II Minta KPU Menyisir Kembali Secara Detail Anggaran Pemilu 2024
Guspardi Gaus, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) priode 2022-2027 yang baru saja dilantik presiden untuk melakukan penyisiran kembali guna rasionali
