Pendidikan GOTAG
Komisi II DPR RI
Berita
Foto (65)
-
KPU Usul Anggaran Pemilu Serentak 2024 Sebesar Rp86 Triliun
Dalam rapat itu, Plt Ketua KPU Ilham Saputra mengusulkan anggaran pemilu serentak 2024 mendatang sebesar Rp86 triliun.
-
Pemerintah Ajukan Pembubaran 19 Lembaga Negara ke DPR
Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini pihaknya telah mengajukan pembubaran 19 lembaga negara kepada DPR RI.
-
Anggota Komisi II DPR Dorong Keseriusan Jokowi Buat Perppu untuk Basmi Mafia Tanah
Anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas dalam menyelesaikan masalah terkait mafia tanah.
-
Anggota DPR RI Ihsan Yunus Penuhi Panggilan KPK dalam Kasus Bansos Kemensos
Anggota DPR Komisi II Muhammad Rakyam Ihsan Yunus memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/2/2021).
-
Perludem Pertanyakan Urgensi 271 Daerah Diisi Penjabat Selama 1-2 Tahun Jika RUU Pemilu Tak Dibahas
Dengan tak direvisinya UU Pemilu, hal itu akan membuat kemungkinan 271 daerah di 2022 dan 2023 bisa dijabat oleh penjabat (Pj) menguat.
-
Perludem Sayangkan Komisi II Sepakat Tak Lanjutkan Bahas RUU Pemilu: Banyak yang Perlu Dibenahi
Komisi II telah sepakat tidak akan melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
-
Komisi II Sepakat Tak Lanjutkan RUU Pemilu, Hanura : Memang Tak Ada Urgensi Ubah UU Pemilu saat Ini
Pantai Hanura menghargai keputusan dari Komisi II, sepakat tidak akan melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
-
Komisi II DPR Angkat Bicara Terkait Kasus Mafia Tanah yang Dialami Keluarga Dino Patti Djalal
Soroti kasus pemalsuan sertifikat tanah yang menimpa keluarga Dino Patti Djalal, Komisi II DPR sebut itu gejala gunung es, banyak kasus serupa.
-
Legislator PAN: Draf RUU Pemilu Masih Prematur
Guspardi Gaus menyatakan, pasal-pasal yang ada dalam draf Revisi Undang-Undang Pemilu masih bisa berubah.
-
Caleg-Capres Minimal Lulusan Pendidikan Tinggi, Gerindra: Syarat Ijazah Itu Kuno Tak Relevan Lagi
Dalam Pasal 182 ayat (2) disebutkan calon anggota DPR hingga presiden minimal harus memiliki pendidikan tinggi atau sederajat.
-
Tidak Ada Keterwakilan Perempuan di Kursi Komisioner Ombudsman Mendapat Sorotan
Tak adanya keterwakilan perempuan di 9 nama komisioner Ombudsman dinilai bisa abaikan kepentingan perempuan terhadap layanan publik.
-
Surat Panggilan Belum Diterima Ihsan Yunus, KPK Jadwal Ulang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus.
-
Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, PDIP: Yang Tidak Boleh Mencalonkan Jika Hak Politik Dicabut Pengadilan
Draf RUU Pemilu terbaru mencantumkan bahwa eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang mengikuti semua kegiatan pemilu. Baik dari Pilkada, Pileg, hingg
-
Dorong Tetap Ada Pilkada 2022, NasDem: Tidak Perlu Diserentakkan secara Nasional
Draf Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang diserahkan Komisi II DPR RI ke Badan Legislasi DPR RI ternyata mencantumkan adanya jadwal Pilkada
-
Kasus Harian Positif Covid-19 Masih Tinggi, Politikus PAN Minta Pembahasan RUU Pemilu Ditunda
Guspardi Gaus meminta untuk menunda atau membatalkan pembahasan Revisi UU Pemilu.
-
Prof Eko Prasojo: KASN Adalah Jiwa dari UU ASN
Prof Eko pun tak setuju terkait wacana tersebut. Menurutnya, KASN merupakan jiwa dari Undang-undang ASN.
-
Pemerintah Tolak Bahas Revisi UU ASN, Begini Respons Komisi II DPR
mayoritas fraksi di Komisi II DPR menginginkan pembahasan RUU tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) dilanjutkan dan berencana akan membentuk Panitia Ker
-
Mendagri: Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS Terkait dengan Masalah Keuangan
Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri Tito Karnavian, MenpanRB Tjahjo Kumolo, dan Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolan
-
Menpan RB Tjahjo Jawab soal Tudingan Perampingan Lembaga Berimbas PNS Pensiun Dini
Tjahjo Kumolo angkat bicara soal tudingan perampingan lembaga-lembaga yang dianggap berimbas pada pensiun dininya PNS.
-
Tito Dukung KASN Dihapus-PNS Dikurangi: Birokrasi Lebih Ramping dan Sesuai Visi Presiden
Mengenai penghapusan KASN, dari Kemendagri pada prinsipnya mendukung agar terjadi birokrasi yang lebih mudah terhadap manajemen aparatur sipil negara
