Pendidikan GOTAG
Komisi II DPR RI
Berita
Foto (65)
-
Komisi II DPR Sebut Pengganti Hasyim Asy'ari di KPU Tak Perlu Fit and Proper Test
Mardani Ali Sera mengatakan, pengganti Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU tak harus menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan
-
Ketua Komisi II DPR Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Jelaskan Soal Pj Kepala Daerah
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan Undang-Undang
-
AHY Dikawal Sang Adik Ibas Saat Raker Perdana di Komisi II DPR RI
Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, ikut mengawal kakaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri rapat perdana
-
Respons Ketua Komisi II DPR Soal MK Larang Perubahan Jadwal Pilkada 2024: Semua harus Patuh
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta semua pihak patuh terhadap putusan MK soal jadwal Pilkada yang dilaksanakan pada 27 November 2024.
-
Komisi II DPR: Tak Ada PHK Massal Terhadap 2,3 Juta Tenaga Honorer
Komisi II DPR RI dan pemerintah kini sedang memproses revisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
-
Saan Mustopa Apresiasi Putusan MK Terkait Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
Legislator Partai NasDem itu berpandangan bahwa putusan tersebut menunjukkan hakim MK memahami esensi demokrasi di Indonesia.
-
Komisi II DPR RI Minta Pemerintah Evaluasi Proses Seleksi PPPK Teknis 2022
Guspardi Gaus meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap proses seleksi PPPK Teknis 2022.
-
Fraksi PAN Ungkap Alasan Setuju Disahkannya Perppu Pemilu, Mengakomodasi DOB di Papua
Fraksi PAN menilai Perppu diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum untuk mengakomodasi adanya pembentukan 4 Provinsi baru sebagai DOB di Papua.
-
Anggota Komisi II DPR Nilai Jalan Menuju Pemilu 2024 Banyak Ketidakpastian
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa melihat jalan menuju penyelanggaraan Pemilu 2024 tidak akan mudah.
-
PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu, Rezka Oktoberia: KY Harus Periksa Hakim
Rezka Oktoberia mendesak Komisi Yudisial memanggil dan memeriksa tiga hakim di PN Jakarta Pusat yang mengeluarkan keputusan meminta KPU menunda Pemilu
-
Ketua Komisi II DPR: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tunda Pemilu Lampaui Kewenangannya
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tunda Pemilu 2024 melampaui kewenangannya.
-
Ketua Komisi II DPR RI Tak Masalah Penambahan Masa Jabatan Kades Menjadi 9 Tahun, Asalkan . . .
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut pihaknya tidak mempermasalahkan penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.
-
Jika MK Sahkan Sistem Proporsional Tertutup, Anggota Komisi II DPR: Pergulatan Politik Jelang 2024
Yanuar Prihatin mengatakan, ada kemungkinan wacana penerapan sistem proporsional tertutup merupakan bagian dari pergulatan partai politik.
-
VIDEO Komisi II DPR Bantah Intervensi Penentuan Dapil untuk DPR dan DPRD di Pemilu 2024
Komisi II bantah jika komisinya mengintervensi mengenai daerah pemilihan (Dapil) DPR RI dan DPRD Provinsi di Pemilu 2024.
-
Komisi I DPR Yakin Muhammad Ali Mampu Pimpin TNI AL Makin Maju dan Profesional
Komisi I menaruh harapan besar pada KSAL yang baru Laksamana Madya Muhammad Ali yang hari ini dilantik karena sosoknya yang mumpuni.
-
Profil Mardani, Ketua Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup PKS, Anggota Komisi II DPR RI
Berikut profil Mardani, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI.
-
Komisi II DPR Dukung KPU Gunakan Maung Pindad untuk Suplai Logistik Pemilu 2024 ke Wilayah Terpencil
Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendukung KPU RI yang disebut-sebut bakal menggunakan Maung buatan PT Pindad.
-
Empat Rancangan PKPU Disetujui DPR dalam RDP dengan KPU
PKPU Partisipasi Masyarakat di mana KPU mengatur terkait sosialisasi baik pemilu maupun pemilihan yang tujuannya sebagai bentuk efisiensi.
-
Meski Ditolak Fraksi Demokrat, Pagu Anggaran Bawaslu RI Sebesar Rp 7,1 Triliun tetap Disetujui DPR
Kebutuhan anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk tahun anggaran (TA) 2023 disetujui DPR RI.
-
Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Anggota DPR: Berbahaya!
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera sebut keputusan Mendagri mengizinkan pj untuk menjatuhkan sanksi dan mutasi pegawai itu bahaya.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved