Pendidikan GOTAG
Feri Amsari
Berita
Foto (11)
-
Ketua Mahkamah Konstitusi Didesak Segera Sahkan Majelis Kehormatan MK
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, mendesak segera disahkannya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
-
Soal Putusan MK Tentang Syarat Capres-Cawapres, Feri Amsari: Pertanyaan Besarnya Ada Pada Sikap PDIP
Feri mengatakan terdapat sebanyak lima hakim yang menyetujui perubahan syarat capres dan cawapres dalam permohonan tersebut
-
Feri Amsari: 5 Hakim MK Bolehkan Orang yang Berpengalaman Gubernur Jadi Capres atau Cawapres
Dua hakim lainnya mengatakan tidak semua elected official berusia di bawah 40 tahun dapat dijadikan calon presiden dan calon wakil presiden
-
Ahli Hukum Tata Negara: Semestinya Ketua MK Mundur, Relasi Kepentingan Terang Benderang ke Gibran
Ahli hukum tata negara menyebut Ketua MK Anwar Usman seharusnya mundur dari persidangan gugatan usia minimal capres-cawapres.
-
Tolak Gugatan UU Cipta Kerja, MK Dinilai Tak Indahkan Putusan Terdahulu
Feri Amsari menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima gugatan buruh dan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) tetap berlaku.
-
Arsul Sani Jadi Hakim MK, Pakar Menilai Sulit Dilepaskan dari Tudingan Kepentingan Politik
Feri juga menilai sulit bagi anggota Komisi II DPR RI itu lepas dari tudingan bersih terhadap kepentingan politik.
-
DPR Minta Hakim MK Terpilih Konsultasi Dulu Sebelum Ambil Keputusan, Pengamat: Menentang UUD
permintaan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul soal hakim MK terpilih berkonsultasi dulu itu menentang konstitusi.
-
Partai Buruh Minta Permohonan Uji Presidential Threshold Diputus MK Sebelum 19 Oktober
Kuasa Hukum Partai Buruh, Feri Amsari meminta MK untuk memutus permohonan pengujian aturan presidential threshold sebelum 19 Oktober.
-
Bawaslu Selidiki Anggotanya di Kabupaten Majene yang Diduga Maju Sebagai Caleg PDIP
Beredar sebuah informasi yang menyatakan Anggota Bawaslu Kabupaten Majene yang diduga maju sebagai bakal calon legislatif PDIP di Mamuju Tengah
-
Anggota Bawaslu Diduga Terafiliasi Parpol, Pakar: Pelanggaran Konstitusi Serius
Adanya anggota lembaga penyelenggara pemilu terafiliasi parpol dikhwatirkan akan lahirkan lembaga yang kuat mengusung kepentingan dari partai terkait
-
Pusako Unand: Kesalahan OTT Pejabat Basarnas Ada pada Pimpinan KPK
Pimpinan KPK telah melanggar UU KPK terkait proses hukum dugaan korupsi yang melibatkan dua anggota TNI aktif tersebut.
-
Kuasa Hukum Partai Buruh Klaim Aturan Presidential Threshold 20 Persen Berseberangan dengan UUD 1945
Diketahui, aturan presidential threshold 20 persen diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
-
Akademisi Sebut Kewenangan Jaksa Usut Kasus Korupsi Tidak Mungkin Dihapus
Konsep kejaksaan merupakan konsep umum yang harus ada dalam penanganan-penanganan perkara pidana.
-
Soal Alasan UU Cipta Kerja Diterbitkan karena Ada Kekosongan Hukum, Pakar: Pemerintah Tidak Paham
Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) karena kekosongan hukum dinilai tidak tepat.
-
Pakar Respons Alasan UU Cipta Kerja Diterbitkan karena Ada Kekosongan Hukum: Pemerintah Tidak Paham
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari merespons alasan pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
-
VIDEO EKSKLUSIF Dekan Fisipol UGM: Dugaan Saya, Sebenarnya Semua Parpol Dukung Sistem Tertutup
Feri Amsari berpendapat apa yang sedang dilakukan oleh pemohon adalah berbahaya bagi proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
-
2 Faktor Penentu Putusan Sistem Pemilu 2024, Pakar: MK Taat UUD atau Sudah Terkontaminasi Politik
Feri Amsari melihat ada dua faktor penting yang menjadi dasar dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem proporsional pemilu.
-
Pengamat: Cawe-cawe Presiden Jokowi Mempengaruhi Tata Negara
Namun sebagai Presiden RI, Jokowi tak semestinya menunjukkan ketidak netralan itu di hadapan publik.
-
Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Puluhan Tokoh Nasional Ajukan Amicus Curiae ke MK
dalam amicus curiae, para tokoh nasional menyampaikan bahwa lebih dari 80% masyarakat Indonesia menyatakan setuju dengan sistem proporsional terbuka.
-
Tim Pokja Sektor Perundang-Undangan Bentukan Mahfud MD Sepakat Pakai Paradigma Partisipasi Publik
Bivitri Susanti, mengatakan anggota pokja sepakat untuk menggunakan paradigma partisipasi publik dalam kerja mereka.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved