Pendidikan GOTAG
Feri Amsari
Berita
Foto (11)
-
Bivitri Susanti Jawab Isu Tim Percepatan Reformasi Hukum Dikooptasi Mahfud MD: Kami Tetap Independen
Bivitri Susanti, mengaku mendapati tudingan yang menyebut dirinya dan masyarakat sipil dikooptasi Mahfud.
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut DPR Tak Tepat Berikan Ancaman ke MK Terkait Putusan Sistem Pemilu
Pakar hukum mengatakan harusnya DPR tidak memberikan ancaman kepada MK terkait putusan sistem Pemilu, hal itu tidak tepat.
-
Pakar Hukum: Tak Boleh Ada Lembaga Menolak Dipanggil Ombudsman
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengatakan bahwa tidak boleh ada satupun lembaga yang menolak dipanggil Ombudsman RI termasuk KPK sekalipun.
-
Firli Bahuri dan Sekjen KPK Tolak Panggilan Ombudsman, Pakar: Bisa Dilakukan Pemanggilan Paksa
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai Ombudsman bisa melakukan pemanggilan paksa terkait pejabat KPK yang tolak diperiksa.
-
MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK, Pakar Hukum Tata Negara Bilang Tidak Boleh Berlaku Surut
Feri mengatakan hal tersebut karena asas hukum yang berlaku universal menyatakan hukum tidak boleh berlaku surut.
-
Pakar Nilai Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun Bernuansa Politis
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun bernuansa politis.
-
Pakar Hukum Soroti Fenomena Menteri Maju Jadi Caleg, Rawan Menyalahgunakan Wewenang Saat Kampanye
Feri Amsari menyoroti fenomena sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi bakal calon anggota legislatif.
-
Putuskan Tolak Uji Materi Pengadilan HAM, MK Dinilai Abaikan Nilai-nilai Kemanusiaan
Feri Amsari merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
-
Putuskan Tolak Uji Materi Pengadilan HAM, MK Dinilai Abaikan Nilai-nilai Kemanusiaan
Feri Amsari merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
-
Respons Pengamat Soal Rencana Partai Buruh Ajukan Judicial Review Perppu Cipta Kerja ke MK
Feri Amsari merespons rencana Partai Buruh melakukan judicial review Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi menurutnya hal itu perlu dilakukan.
-
Sebut Pengesahan UU Cipta Kerja Langgar Aturan, Pakar: Harus Dinyatakan Tak Berlaku dan Dicabut
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari buka suara terkait pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker).
-
Perppu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU, Pengamat: Rezim Tak Dengar Aspirasi Publik
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti fenomena pengesahan Perppu Citpa Kerja menjadi Undang-Undang.
-
MKMK Sebut Substansi Berubah Usai Sidang Adalah Hal Lazim, Pakar: Ada yang Janggal
Dalam putusan Majelis Kehormatan MK, tindakan hakim konstitusi Guntur Hamzah yang mengubah substansi putusan sidang disebut merupakan hal lazim.
-
Pengamat: Kalau Tak Lagi Punya Integritas Guntur Hamzah Harusnya Diberhentikan Jadi Hakim Konstitusi
Pengamat hukum tata negara menyebutkan hakim konstitusi Guntur Hamzah yang terbukti mengubah substansi putusan sidang Mahkamah Konstitusi.
-
Terpilih Lagi Jadi Ketua MK, Status Anwar Usman Sebagai Ipar Presiden Rentan Konflik Kepentingan
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari nilai terpilihnya lagi Anwar Usman yang juga ipar Presiden Jokowi itu rentan menghadapi konflik kepentingan.
-
Masa Jabatan Segera Berakhir, Anwar Usman Bisa Terpilih Lagi Jadi Ketua MK
Masa jabatan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) akan berakhir pada 20 Maret 2023 mendatang.
-
Feri Amsari Beri Analogi Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu: Perceraian Disidang di Pengadilan Militer
Soal putusan tunda pemilu menurut Feri Amsari PN Jakpus telah melampaui kewenangannya karena masing-masing peradilan memiliki kewenangan absolut.
-
Pakar Hukum: Tak Boleh Pengadilan Negeri Putuskan Tunda Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima.
-
Pakar: Perintah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tunda Pemilu Ancaman Bagi Demokrasi
PN Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 atau tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024
-
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putuskan Pemilu 2024 Ditunda, Pakar: Menentang Konstitusi
Feri mengatakan PN tak diperkenankan untuk memutuskan menunda Pemilu lantaran bukan kewenangan dan yurisdiksinya.
