Pendidikan GOTAG
Feri Amsari
Berita
Foto (11)
-
VIDEO Respon Bawaslu Disebut Inkompeten di 'Dirty Vote': Alhamdulillah Silahkan Kritik Kami
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter 'Dirty Vote'.
-
Ini Pesan yang Ingin Diungkap Bivitri dan Feri Amsari dalam Film Dirty Vote
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut, film dokumenter Dirty Vote menjadi rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi Indonesia saat ini.
-
Rekam Jejak dan Sosok Sutradara hingga Tiga Pakar Hukum Tata Negara yang 'Bintangi' Film Dirty Vote
Ketiga ahli hukum ini menjelaskan setiap peristiwa hingga penjelasan menurut perundang-undangan dari setiap tindakan kecurangan menuju Pemilu 2024.
-
Profil 3 Dosen di Film Dirty Vote: Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari
Simak profil tiga dosen sekaligus pakar hukum tata negara di film Dirty Vote. Mereka adalah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.
-
Feri Amsari Wanti-wanti Skenario Pilpres Satu Putaran Lewat Penjabat Gubernur dan Kepala Desa
Penunjukkan puluhan Penjabat Gubernur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai Pakar Hukum Tata Negara dapat menjadi celah untuk memenangi Pilpres.
-
Jokowi Tegaskan UU Pemilu Soal Presiden Boleh Kampanye, Pakar Hukum Singgung Undang-Undang KKN
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai bahwa cawe-cawe Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) semakin terlihat saat menunjukkan print-out UU Pemilu.
-
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak, Pakar: Kerusakan Etika dan Moral
Feri mengatakan, Presiden Jokowi terkesan tidak menabrak aturan yang diamanatkan Pasal 281 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
-
Pilpres 2024 Satu Putaran Dinilai Tidak Mungkin, Pengamat: Melanggar UUD 1945
Dengan demikian, Feri menekankan, kemenangan hanya melalui satu putaran di Pilpres 2024 adalah hal mustahil dan merupakan kebohongan publik.
-
Pakar Hukum Ingatkan Publik Wajib Aktif Awasi Kerja Penyelenggara Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti tahapan-tahapan Pemilu 2024 telah dilangsungkan kurang lebih selama satu tahun.
-
Pakar Minta KPU Akui dan Perbaiki Kelalaian Soal Surat Suara Simulasi Pilpres Hanya 2 Paslon
Feri Amsari meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbaiki kelalaian pada simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat dua pasangan calon.
-
Surat Suara Simulasi Pilpres Hanya 2 Paslon, Pakar: Melanggar Prinsip & Asas Penyelenggaraan Pemilu
Feri Amsari merespons terkait simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat dua pasangan calon, yakni, paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2.
-
Pakar Jelaskan Pentingnya Penundaan Proses Hukum Capres, Caleg hingga Timses hingga Pemilu Selesai
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari merespons soal usulan penundaan proses hukum terhadap caleg, capres, cawapres dan timses.
-
Hanya Setahun, Pakar Nilai Status MKMK Belum Permanen, Khawatirkan Terjadi Transisi Luar Biasa
Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat ini meyakini nantinya akan ada transisi yang luar biasa saat bergantinya masa jabatan anggota MKMK.
-
Peneliti Hingga Pakar Kritisi Gagasan Prabowo Menaikkan Gaji Hakim MK Untuk Atasi Intervensi Hukum
Nicky Fahrizal menyoroti gagasan capres Prabowo Subianto yang ingin menaikan gaji hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk atasi intervensi hukum.
-
Pakar: Gugatan Anwar Usman Terhadap SK Pengangkatan Ketua MK Suhartoyo Tak Bisa Ditindaklanjuti PTUN
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari angkat bicara soal gugatan Pengangkatan Hakim Suhartoyo sebagai Ketua MK 2023-2028 ke PTUN
-
Pakar Hukum Tata Negara Ungkap 3 Keanehan RUU DKJ, Duga Ada Unsur Politis
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bermasalah.
-
Feri Amsari Minta KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian Respons Pernyataan Hashim Djojohadikusumo
KPK, Kejaksaan, dan kepolisian diminta untuk merespons dugaan tindak pidana korupsi di kementerian pertahanan.
-
Pemasangan CCTV Polri di Gudang Logistik KPU Dikhawatirkan Buat Penyelenggara Pemilu Tak Netral
Pemasangan CCTV Polri di gudang logistik penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dipertanyakan.
-
Suhartoyo Jadi Ketua MK, Feri Amsari: Kembalikan Marwah Mahkamah Konsitusi Sebagai Peradilan Rakyat
Pakar Hukum sebut terpilihnya Suhartoyo menunjukkan hakim konstitusi masih memiliki jalur waras untuk membenahi lembaga sekaliber Mahkamah Konsitusi.
-
Pakar Duga Ada Relasi Kepentingan Keluarga di Balik Putusan MK Kabulkan Gugatan Usia Capres-Cawapres
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai ada relasi keluarga di balik putusan MK terkait gugatan usia Capres-Cawapres.
