Pendidikan GOTAG
Erwin Natosmal Oemar
Berita
-
PPI: Tingkat Partisipasi Pelajar dan Mahasiswa di Luar Negeri untuk Ikut Pemilu 2024 Tinggi
Perhimpunan Pelajar Indonesia di Italia merilis survei terkait tingkat partisipasi dan tantangan pelajar/mahasiswa dalam pemilu 2024 di Luar Negeri.
-
Slogan Presisi Tak Berjalan, Polri Dinilai Masih Tebang Pilih Penegakan Hukum
Sejumlah pihak mengkritisi slogan Presisi Polri yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Koalisi Pemantau Peradilan Menilai 30 Persen Calon Hakim Agung Bermasalah
Koalisi Pemantau Peradilan menyayangkan sikap KY yang dinilai masih tidak serius menyaring calon-calon terbaik untuk duduk sebagai hakim agung.
-
MA Diminta Gugurkan Proses Hukum Peninjauan Kembali yang Diajukan Djoko Tjandra
oalisi Pemantau Peradilan meminta Mahkamah Agung (MA) mengugurkan peninjauan kembali yang diajukan Djoko Tjandra.
-
Pengamat Nilai Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Syarat Kepentingan
Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar, mempertanyakan upaya DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
-
Pegiat Antikorupsi: Tidak Hanya Ronny Sompie, Yasona Laoly Harus Berhenti Juga dari Menkumham
Pegiat antikorupsi Erwin Natosmal Oemar mengapresiasi pencopotan Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi.
-
Pegiat Antikorupsi: PDIP Harus Transparan soal Proses Pemecatan Harun Masiku
Erwin Natosmal Oemar berharap proses pemecatan Harun Masiku dari PDI Perjuangan sudah melalui proses yang patut di Mahkamah Partai
-
Pegiat Antikorupsi Apresiasi Sikap Wahyu Setiawan Mundur dari Komisioner KPU
Pegiat antikorupsi Erwin Natosmal Oemar mengapresiasi inisiatif Wahyu Setiawan mengundurkan diri dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)
-
Pegiat Antikorupsi Nilai Keberadaan 5 Dewan Pengawas Pilihan Jokowi Tak Bisa Banyak Menolong KPK
Erwin Natosmal Oemar tidak meragukan semangat lima anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.
-
Peneliti Sebut Lebih Baik Sasar Aset dan Kenikmatan Ekonomi Koruptor Ketimbang Hukuman Mati
Erwin Natosmal Oemar menilai tidak jamannya lagi hukuman mati atau pidana badan diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi.
-
Jokowi Harus Terbitkan Perppu untuk Jaga Independensi Penyidik KPK
Tanpa adanya independensi, dia menegaskan, KPK rentan menjadi alat politik eksekutif untuk menghantam lawan-lawan politiknya.
-
Pegiat Antikorupsi Nilai Vonis Bebas Sofyan Basir Ada Kaitan Dengan Berlakunya UU KPK Hasil Revisi
Ada pengaruh penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dengan vonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.
-
Pengamat: Lima Tahun ke Depan, Pemberantasan Korupsi Tidak Akan Menjadi Agenda Pemerintah
Jokowi turut membuat KPK untuk tidak berfungsi secara optimal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia
-
Pegiat Antikorupsi Kritik Jokowi Perbolehkan Rangkap Jabatan Ketua Umum Parpol Jadi Menteri
Dia melihat, seakan Jokowi tidak peludil dengan agenda-agenda reformasi seperti pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
-
Pegiat Antikorupsi: Paling Mendesak Adalah Perppu KPK
Dalam jangka panjang, legislative review perlu dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif kebijakan untuk menyematkan KPK
-
KPK Tak Dilibatkan, IPW: Pemilihan Menteri Adalah Hak Prerogratif Presiden Jokowi
Situasi politik di periode kedua Jokowi menjadi presiden ini juga, menurut Neta S Pane, sangat berbeda dengan periode pertama lalu.
-
Mundur, Komitmen Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi karena Tak Libatkan KPK
Bagi Erwin Natosmal, ini merupakan kemunduran komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi.
-
Pegiat Antikorupsi: Tuntutan Publik, Jokowi Perkuat KPK dengan Cara Terbitkan Perppu KPK
Dia yakin publik akan berada di belakang Presiden Jokowi untuk menyelamatkan KPK dari upaya pelemahan yang dilakukan oleh elite-elite politik.
-
Peneliti: Dibanding Uji Materi di MK, Perppu KPK Adalah Solusi
Karena dia menilai MK terlalu prematur untuk menyidangkan gugatan yang obyek UU yang diujikan belum jelas karena belum memiliki nomor dan tahun penges
-
Pegiat Antikorupsi: Terlalu Prematur MK Sidangkan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi
Ia melihat proses hukum di MK masih jauh dari kata selesai. Setidaknya perlu waktu satu tahun dari proses awal sampai selesai, bahkan lebih.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved