Pendidikan GOTAG
Erwin Natosmal Oemar
Berita
-
Publik Akan Berada Di Belakang Pemerintah Untuk Tunda Pembangunan Gedung DPR
Publik akan berada di belakang pemerintah untuk menunda pembangunan gedung DPR,"
-
Pegiat Antikorupsi Nilai Setya Novanto Harusnya Diganjar Hukuman Maksimal 20 Tahun Penjara
"Merujuk kepada pasal yang didakwakan, saya rasa Novanto layak didakwa dengan maksimal 20 tahun,"
-
Korupsi Dinilai Akan Semakin Masif Bila Pemilihan Kepala Daerah Dilakukan DPRD
"Jika alasannya utamanya adalah untuk menghilangkan korupsi politik, maka di pilkada lewat DPRD juga tidak menggaransi itu,"
-
Pansus Angket KPK Dinilai Ingin Bermain Aman Dengan Melempar Bola Panas Kepada Presiden
"Agar secara politik Presiden terikat dengan rekomendasi Pansus," ujar Erwin kepada Tribunnews.com, Kamis (1/2/2018).
-
Peneliti: Jadi Tak Fokus Pada Penegakan Hukum Kalau KPK Panggil SBY Ke Pengadilan Setnov
Mirwan Amir, pernah meminta Presiden SBY menghentikan proyek pengadaan e-KTP. Namun, permintaan itu ditolak SBY.
-
Bukan Hanya Setnov, Biasa KPK Pakai Rekaman FBI Dalam Bongkar Kejahatan Korupsi
Praktik itu sudah menjadi praktik biasa dalam membongkar kejahatan transnational seperti korupsi
-
Publik Lihat KPK dan Hukum Dilecehkan oleh Setya Novanto
Saya pikir KPK harus mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang semacam ini.
-
Sebagai Pejabat Publik, Setnov Harus Penuhi Panggilan Sidang
Sebagai pejabat publik, Setya Novanto harus menjadi contoh yang baik. Dia tidak bisa menghindari panggilan KPK
-
Tanpa Densus Tipikor, Polri Selama Ini Punya Kewenangan Tangani Kasus Korupsi
Erwin melihat bahwa poin utama Wapres lebih anggaran Densus yang luar biasa, yakni Rp2,6 Triliun.
-
Putusan Praperadilan Dinilai Bukan Hapuskan Kesalahan Setya Novanto
Untuk itu, Erwin mendukung upaya pimpinan KPK untuk kembali memanggil Novanto sebagai saksi di kasus korupsi e-KTP.
-
Pegiat Antikorupsi: DPR Jangan Lakukan Tirani Legislatif Dengan Panggil Paksa Pimpinan KPK
Jauh lebih elegan, kata dia, DPR harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK), jika ingin memaksakan kehendaknya.
-
Laporkan Ketua KPK Ke Kejaksaan Agung Dinilai Sebagai Upaya Ganggu Penegakan Hukum Kasus e-KTP
"Jadi, pada bagian apa Agus Raharjo menyalahi hukum? Saya pikir itu tuduhan yang sangat mengada-ngada,"
-
Politisi PDIP Ingin Jadi Tersangka dan Ditahan KPK, Pegiat Anti Korupsi: Masinton Sabar Saja
Erwin Natosmal menilai, dalam banyak hal, Masinton sering salah dalam memahami hukum.
-
Pegiat Antikorupsi: Itu Hoax yang Dikembangkan Komisi III DPR
Apalagi bagi Pansus KPK, keterangan koruptor yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan dianggap lebih valid
-
Pegiat Antikorupsi: Sudah Selayaknya Dana Parpol Naik
Ia juga menilai bertambahnya dana parpol tak akan berpengaruh banyak ke defisit APBN.
-
Wacana Bangun Apartemen untuk DPR, Peneliti: Ide Ini Koruptif Sejak dalam Pikiran
Wacana pembangunan apartemen itu menunjukkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sensitif terhadap kepentingan publik.
-
KPK Harus Minta Otopsi Terbuka Kematian Johannes Marliem Kepada Otoritas Amerika
Ia khawatir, matinya saksi kunci kasus korupsi e-KTP memutus rantai kasus ini menuju pertanggung jawaban aktor intelektualnya.
-
Majelis Hakim Dinilai Sudah Bertindak Berdasarkan Asas Hukum Tolak Eksepsi Miryam
"Ketegasan dalam menggunakan delik ini mempunyai implikasi signifikan dalam memberikan efek jera bagi koruptor dan kroni-kroninya,"
-
Pegiat Antikorupsi: Laporkan Novel ke Bareskrim, Ini Lebih Bermotif Politik
Untuk itu ia meminta Kepolisian juga jangan terjebak pada narasi adu domba penegak hukum oleh para koruptor.
-
Gerindra Keluar Hanya Untuk Hindari Elektabilitasnya Turun
Meskipun terlambat, menurutnya, publik mengapresiasi sikap Partai Gerindra keluar dari Pansus Angket KPK yang dinilai hanya melemahkan KPK.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved