Pendidikan GOTAG
dana kampanye
Berita
Foto (23)
-
Temuan Dana Kampanye Dari Pertambangan Ilegal Jumlahnya Triliunan Rupiah
Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) diwarnai dengan aksi kotor kalangan tertentu.
-
Kronologi PPATK Temukan Indikasi Dana Kampanye dari Tambang Ilegal, Nilainya Capai Triliunan
PPATK mengungkapkan temuan indikasi dana kampanye berasal dari tambang ilegal, bermula dari rekening dana kampanye yang cenderung flat.
-
PPATK Temukan Indikasi Dana Kampanye Bersumber dari Tambang Ilegal
PPATK menemukan adanya indikasi dana kampanye Pemilu 2024 yang berasal dari sumber ilegal.
-
PPATK: Transaksi Janggal di Masa Kampanye Pemilu Meningkat hingga 100 Persen
PPATK menemukan adanya peningkatan transaksi janggal selama masa kampanye Pemiilihan Umum (Pemilu) 2024.
-
Mengukur Kekuatan Logistik 3 Capres Anies, Prabowo, dan Ganjar di Pilpres 2024
Sumbangan dana kampanye untuk capres-cawapres yang berasal dari perorangan dibatasi maksimal Rp 2,5 miliar.
-
VIDEO Sudirman Said Sebut Jusuf Kalla Tak Bisa Bergabung ke Timnas AMIN: Ingin Jaga Netralitas PMI
Wakil Kapten Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said mengatan Jusuf Kalla ingin PMI tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
-
Sudirman Said Ungkap Sumber Dana Kampanye Anies Baswedan-Cak Imin di Pilpres 2024
Dia mengatakan, dana tersebut jumlahnya lebih banyak, dibandingkan sumbangan yang diberikan langsung oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
-
Caleg DPR RI Ikut Tertipu Iming-iming Dana Kampanye Rp 50 Miliar
caleg yang membutuhkan banyak uang sebagai modal kampanye di Pemilu 2024 dimanfaatkan oleh pelaku penipuan.
-
Kronologi Caleg DPRD DKI Tertipu Iming-iming Dana Kampanye Rp 30 Miliar
Modus yang digunakan pelaku adalah meminta korbannya membeli koper sebagai tempat penyimpanan uang pinjaman.
-
Menuju Pemilu 2024, Kaesang Sebut Dana Kampanye PSI Kecil
Kaesang mengatakan dana kampanye PSI tentu tak mampu bersaing dengan parpol besar lainnya.
-
Pengamat Sebut Pelaporan Dana Kampanye Jadi Isu Marjinal di Pemilu Sebab Tak Punya Substansi di UU
Pria kelahiran Sulawesi Utara itu lalu melanjutkan ihwal begitu rumitnya urusan dana kampanye, dalam hal audit.
-
PPATK Sebut Anomali Dana Kampanye, Perludem: Hukum Pemilu Kurang Mampu Jangkau Realita di Lapangan
Titi Anggraini menjelaskan kenapa adanya anomali dana dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK) peserta pemilu seperti yang diungkap oleh PPATK
-
PPATK: Sangat Mungkin Uang Tindak Pidana Sebagai Dana Kampanye, Jatim Punya Risiko Paling Tinggi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan sangat mungkin dana hasil tindak pidana masuk sebagai dana kampanye peserta pemilu
-
PPATK Beberkan Anomali Dana Kampanye, Ivan Yustiavandana: Mengalir Deras Pada Masa Tenang
Ivan Yustiavandana menjelaskan, dalam transaksi di rekening khusus dana kampanye (RKDK), dana justru mengalir deras di saat masa tenang
-
Caleg Harus Gelontorkan Dana Hingga Rp200 Juta untuk Berlangganan Konsultan Politik Berbasis AI
caleg bakal dikenai biaya 100 hingga 200 juta jika ingin berlangganan dengan konsultan politik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intellegence
-
Bawaslu Tak Batasi Jumlah Dana yang Dikeluarkan Peserta Pemilu untuk Iklan di Medsos
Hal ini lantaran tidak ada Undang-Undang (UU) yang mengatur ihwal batasan jumlah dana tersebut.
-
Butuh Dana Kampanye, Calon Wali Kota Turbo Terpaksa Jual Foto Seksi di Situs Dewasa
Cristian Mestre, calon wali kota Turbo mengambil langkah berani dengan menjual foto seksinya di situs dewasa Onlyfans untuk membiayai kampanyenya.
-
TII: LPSDK Dihapus, Tanda Kemunduran Transparansi Dana Kampanye Dalam Pemilu
penghapusan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sebagai kemunduran bagi transparansi dana kampanye dalam pemilu.
-
Dosen UI Sebut Sidakam Tidak Mengikat, Dikhawatirkan Peserta Pemilu Malas Lapor Dana Kampanye
KPU RI berencana untuk menghapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) untuk Pemilu 2024 dan menggantinya dengan Sidakam
-
Koalisi Masyarakat Sebut KPU Tidak Profesional Dalam Langkahnya Hapus LPSDK
(KPU) RI dinilai Koalisi Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas tidak profesional dalam langkahnya menghapus LPSDK
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved