Pendidikan GOTAG
APBN
Berita
Foto (33)
-
Pemerintah Tak Perlu Terapkan PPN 12 Persen, Bisa Pakai Cara Ini Genjot Penerimaan Negara
Banyak perusahaan digital global masih belum terdaftar sebagai wajib pajak resmi di Indonesia, sehingga pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak
-
Stunting Jadi Prioritas, Menteri Wihaji Dorong Kolaborasi Tanpa Bebani APBN
Menteri Wihaji menegaskan bahwa penanganan stunting memerlukan kerja sama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah.
-
Yusril Jelaskan Maksud Pernyataan Prabowo Soal Maafkan Koruptor Asal Kembalikan Uang Negara
Yusril menegaskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi sebagai bagian strategi
-
APBN Tak Cukup Bangun 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jajaki Kerja Sama dengan Bank Dunia
Presiden Prabowo Subianto kepada pihaknya adalah membangun sebanyak tiga juta rumah
-
Menkeu Sri Mulyani: APBN November 2024 Defisit Rp401,8 Triliun
Belanja negara hingga akhir November 2024 telah mencapai Rp2.894,5 triliun atau sudah 87,0 persen dari pagu anggaran dalam APBN.
-
Bahas Kebocoran APBN, Ketua KPK Singgung Ada Menteri Keluhkan Anggaran Kecil Sehingga Tak Bisa Kerja
Adapun permintaan tambahan anggaran tersebut, katanya, diajukan dengan alasan lembaga yang bersangkutan tidak akan bisa menggaji para pegawainya.
-
Agar Beban APBN untuk KPR FLPP Berkurang, Maruarar Usul Proporsi dengan Perbankan Dibagi Rata
Dalam komposisi anggaran KPR FLPP sebelumnya, porsi APBN dan perbankan sebesar 75:25.
-
Apresiasi Pendidikan Jadi Prioritas APBN, Senator Filep Wamafma Beri Sejumlah Catatan
Filep mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
-
Anggaran Terbesar Sepanjang Sejarah, Prabowo Ingin Hapus Kemiskinan di Indonesia Melalui Pendidikan
Prabowo menegaskan, dirinya sebagai Presiden RI akan berupaya menghilangkan kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan pendidikan.
-
PKB: Ada Cara Lain untuk Menggenjot APBN Selain Menaikkan PPN 12 persen
Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa penundaan kenaikan PPN 12 persen tidak perlu mengubah UU HPP (Harmonisasi Peraturan Pajak) 2021.
-
APBN Berpotensi Defisit Lebihi Ambang Batas Aman Akibat Program Makan Bergizi Gratis
MBG yang ditargetkan memiliki 82 juta penerima, berpotensi membebani keuangan negara dan memperkecil ruang fiskal
-
Materi SKB CPNS Kemensos 2024 Jabatan Ahli Pertama Analis Hukum dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN
Berikut inilah kisi-kisi materi pokok soal tes SKB CPNS Kemensos 2024 untuk Jabatan Ahli Pertama Analis Hukum dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN.
-
Iuran JKN Kemungkinan Naik, Mantan Sekretaris Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Beri 5 Saran
Dicky Budiman merespons kemungkinan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) naik tahun depan.
-
Menkeu Sri Mulyani: APBN Oktober 2024 Defisit Rp 309,2 Triliun
Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun.
-
APBN Bakal Tertekan Akibat Gemuknya Kabinet, Pengamat Wanti-wanti Kesuksesan Program Andalan Prabowo
Salah satunya program Makan Bergizi Gratis, yang disebut-sebut memerlukan anggaran paling sedikit Rp70 triliun.
-
Adik Prabowo Klaim Indonesia Bakal Dapat Setoran Baru dari Luar APBN Senilai Rp 400 Triliun
Hashim mengatakan, sumber dana tambahan itu berasal dari setoran pengusaha-pengusaha nakal dan karbon kredit.
-
Ingin Anggaran Efisien, Prabowo: Saya Minta Semua Menteri Telusuri Lagi Alokasi APBN
Mantan Danjen Kopassus itu meminta para menteri untuk mempelajari lagi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
-
Natalius Pigai Beri Penjelasan soal Minta Anggaran Kementerian HAM Rp 20 T
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai memberi penjelasan terkait ramai soal permintaan anggaran sebesar Rp 20 Triliun.
-
Pimpinan DPR RI Soal Permintaan Anggaran Menteri HAM Rp 20 T: Harus Dilihat juga Kekuatan APBN
DPR merespons pernyataan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait dengan anggaran kementerian Rp 20 Triliun.
-
Pesan Cak Imin kepada Prabowo-Gibran: Selamatkan APBN, Wujudkan Keadilan dan Kemakmuran
Cak Imin mengatakan, sejatinya tugas dan pekerjaan pemerintahan mendatang masih banyak.
