Jumat, 3 Oktober 2025

Fakta Pernyataan Amien Rais soal People Power, Tanggapan Jokowi hingga Respons KPU

Dewan Penasihat Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Amien Rais mengeluarkan pernyataan kontroversial.

Penulis: Daryono
Grafis Tribunnews/Ananda Bayu
Dewan Penasihat Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Amien Rais mengeluarkan pernyataan kontroversial. 

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Penasihat Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Amien Rais mengeluarkan pernyataan kontroversial.

Amien menyatakan bakal menggunakan kekuatan massa atau people power jika nantinya terdapat kecurangan dalam Pemilu 2019.

Padahal, seharusnya persoalan dugaan kecurangan pemilu dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK. Nggak ada gunanya, tapi kita people power. People power sah," ucap Amien Rais di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019).

"Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan," tambah dia.

Ketua Dewan Kehormaan PAN yang juga Anggota Dewan Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais
Ketua Dewan Kehormaan PAN yang juga Anggota Dewan Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais (Taufik Ismail)

Pernyataan Amien pun menuai tanggapan dari berbagai pihak mulai dari Calon Presiden (Capres) 01 Joko Widodo (Jokowi) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berikut rangkumannya dari Kompas.com, Selasa (2/4/2019):

1. Jokowi Minta Amien Rais Tak Menakuti-nakuti

Capres 01 Jokowi menyesalkan pernyataan Amien Rais.

Ia meminta Amien Rais tak menggunakan cara-cara yang menakui-nakuti.

"Jangan gini lah. Jangan menekan dengan cara menakut nakuti rakyat, pemerintah. Semuanya ada mekanismenya. Ada UU-nya, ada aturan hukumnya," kata Jokowi di Sorong, Selasa (2/3/2019).

Baca: Prabowo Ditertawai Penonton Soal Pertahanan Indonesia Lemah, Jokowi Ungkap Ini

Jokowi mempersilahkan Amien melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila menemukan dugaan kecurangan dalam pemilu.

Jika kecurangan itu terkait unsur pidana, maka capres petahana itu menyarankan Amien melapor ke kepolisian.

"Mekanismenya kan itu. Ini pesta demokrasi. Harusnya senang gembira. Jangan menakut nakuti orang yang sedang gembira," kata dia.

Calon presiden petahana Joko Widodo
Calon presiden petahana Joko Widodo (seno)

Apalagi, pemilu juga sampai saat ini masih berproses.

Jokowi heran kenapa Amien sudah mengeluh soal masalah kecurangan.

"Pemilunya saja belum kok sudah teriaknya seperti itu," kata Jokowi.

2. Tanggapan Ma'ruf Amin

Calon Wakil Presiden (Cawapres) 01, Ma'ruf Amin juga menyayangkan pernyataan Amien Rais.

Ma'ruf Amin ,menyebut sebagai mantan Ketua MPR, Amien Rais mestinya tidak menggunakan cara penyelesaian dengan kekuatan massa dalam menyelesaikan dugaan kecurangan Pemilu.

"Pak Amien Rais kan bekas ketua MPR, sudah mengerti cara penyelesaiannya, kok kenapa jadi people power?" kata Ma'ruf di Lapangan Ahmad Yani, Sumenep, Senin (1/4/2019).

Baca: Tanggapi Eks Kapolsek Pasirwangi, Jokowi: TNI dan Polri Harus Netral

Ma'ruf mengatakan hal ini sama saja seperti ancaman.

Calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin dan Koordinator Media Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf, Monang Sinaga.
Calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin dan Koordinator Media Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf, Monang Sinaga. (Dennis Destryawan/Tribunnews.com)

Jika benar-benar dilakukan, dampak yang ditimbulkan akan panjang.

Gejolak di masyarakat akan sangat sulit dipadamkan.

"Kita jangan tiru negara lain. Kalau itu terjadi, sulit memadamkannya. Jangan kita biarkan ada gejolak masyarakat, membuat ketakutan, jangan sampai ada," kata dia.

"Kalau ada kecurangan kan bisa dilaporkan, ada mekanismenya. Enggak perlu ancam- ancam. Jangan lah kita sesama bangsa pakai ancam-ancaman," tambah dia.

3. Respons KPU

KPU juga memberi tanggapan atas pernyataan Amien Rais.

KPU menegaskan pengerahan massa tak akan mengubah hasil Pemilu.

Aktivitas penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu 2019 di Kantor KPU Jakarta Utara, Senin (18/2/2019).
Aktivitas penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu 2019 di Kantor KPU Jakarta Utara, Senin (18/2/2019). (WARTA KOTA/JUNIANTO HAMONANGAN)

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, upaya pengerahan massa ke kantor KPU tidak dapat mengubah hasil pemilu.

Baca: Jokowi Janji Semua Jalan Antar Kabupaten di Papua Barat Tersambung Tahun Depan

Persoalan-persoalan yang muncul dalam pemilu hanya dapat diselesaikan melalui proses sengketa di sejumlah lembaga.

"Kan jalurnya sudah diatur melalui Bawaslu, MK, dan DKPP, itu jalurnya. (People power) nggak akan mengubah hasil juga," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

(Tribunnews.com/Daryono)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved