Ponpes Al Khoziny Ambruk, DPR Soroti Lemahnya Dukungan Negara terhadap Infrastruktur Pesantren

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, menilai tragedi ambruknya gedung musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, sebagai cermin lemahnya perhatian dan dukungan negara terhadap infrastruktur pesantren di Indonesia.

"Mayoritas pesantren selama ini diselenggarakan atas swadaya publik. Situasi ini membuat infrastruktur pesantren dibangun secara bertahap sesuai kemampuan pengasuh pesantren. Di sinilah harusnya komitmen negara hadir untuk membantu kalangan pesantren menyediakan kebutuhan infrastruktur mulai dari asrama, tempat ibadah, hingga gedung sekolah," kata Huda kepada wartawan, Jumat (3/10/2025). 

Baca juga: Proses Pemindahan Puing Bangunan Ponpes Al Khoziny, SAR Pakai Crane, Kondisi Bangunan Jadi Kendala

Ratusan santri terjebak dalam reruntuhan gedung musala Asrama Putra Ponpes Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo saat mengerjakan jamaah Salat Ashar, Senin (30/9/2025). 

Lantai 4 Musala tersebut baru saja dicor untuk ruang kegiatan para santri. 

Diduga karena struktur pondasi tidak kuat menyangga beban memicu musibah tersebut. 

Hingga H+4, diduga sebanyak 59 korban masih terjebak dalam reruntuhan bangunan. 

Huda mengatakan, hampir semua elemen bangsa sepakat akan kontribusi besar pesantren di tanah air. 

Hanya saja, faktanya kontribusi pesantren ini tidak sepenuhnya didukung oleh negara dalam segi penyediaan regulasi, anggaran, maupun pendampingan. 

"Saat ini memang sudah ada UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren, namun implementasi di lapangan juga masih lemah. Bahkan masih ada fenomena penganak tirian lembaga pesantren baik dalam bentuk alokasi bantuan maupun pengakuan kesetaraan lulusan jika dibandingkan dengan sekolah atau lembaga pendidikan milik pemerintah," ujarnya. 

Baca juga: Pengakuan Santri Ikut Ngecor Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Tim SAR: Ada Kegagalan Konstruksi

Huda mengungkapkan, proses pembangunan infastruktur pesantren tergantung penuh pada kemampuan kiai pengasuh pesantren. 

Dengan konsep boarding school, pengasuh pesantren butuh asrama tempat menginap santri, tempat ibadah, gedung tempat belajar, hingga ruang interaksi memadai bagi para santri. 

"Tentu dengan kebutuhan sebesar itu, pengasuh pesantren tidak bisa menyediakan sarana prasarana sekaligus. Pembangunan pasti dilakukan secara bertahap. Di sisi lain minat masyarakat mengirim anak pesantren cukup tinggi. Situasi ini cukup dilematis bagi pengasuh pesantren," ucapnya. 

Tragedi Al-Khoziny, kata Huda, harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperbaiki pola hubungan dengan pesantren sebagai bagian penting sistem pendidikan nasional.

Ia mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan survei kelayakan infrastruktur pesantren di tanah air. 

"Dari survei tersebut pemerintah harus turun tangan untuk memastikan kelayakan sarana prasarana pesantren. Jangan sampai selama ini tutup mata terhadap pesantren, lalu ada insiden ramai-ramai menudingkan jari menyalahkan pengelola pesantren," imbuh Huda.