TAG
Komisi V DPR RI
Berita
Foto (20)
-
Komisi V DPR Hormati Putusan MK Soal Tapera, Dorong Alternatif Pendanaan Program 3 Juta Rumah
Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda menghormati putusan menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera bertentangan dengan UUD 1945
-
DPR-Pemerintah Sepakati Pelepasan Desa dan Kawasan Transmigrasi dari Kawasan Hutan
DPR RI bersama pemerintah sepakat bahwa seluruh desa dan kawasan transmigrasi harus dikeluarkan dari status kawasan hutan maupun taman nasional.
-
Anggota DPR Sebut Tarif Potongan Aplikator Ojol 10 Persen Dimungkinkan
Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo, menilai potongan biaya jasa aplikasi ojek online atau ojol menjadi 10 persen dimungkinkan.
-
Komisi V DPR Panggil Menhub Besok Bahas Potongan Aplikator Ojol
Komisi V DPR RI akan memanggil Menteri Perhubungan atau Menhub, Dudy Purwagandhi, Senin (26/5/2025) besok.
-
Rapat Dengar Pendapat Asosiasi Driver Ojek Online, Adian PDIP Minta Pihak Aplikator Diaudit
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu, meminta pihak aplikator penyedia jasa transportasi online untuk diaudit.
-
DPR Tegaskan Tak Punya Kewenangan Tentukan Potongan Aplikasi Ojol: Itu Domain Pemerintah
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan, pihaknya tak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran potongan biaya aplikasi bagi pengemudi Ojol.
-
Di Depan Menteri PKP Maruarar Sirait, DPR Sebut Program 3 Juta Rumah Hanya Jadi Omon-omon
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo menilai Program 3 Juta Rumah hanya omon-omon, pasalnya program dilengkapi anggaran.
-
Komisi V DPR akan Perjuangkan Tuntutan Driver Online yang Minta Potongan Aplikator Jadi 10 Persen
Komisi V DPR RI mendukung dan memperjuangkan tuntutan dari komunitas pengemudi angkutan transportasi online terkait potongan 10 persen.
-
Antisipasi Kecelakaan Lalu Lintas, Legislator Golkar Dorong Peningkatan Pengawasan ODOL
Ijeck menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan yang melanggar aturan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang i menjadi penyebab kecelakaan.
-
DPR Minta Ditjen Bina Marga Evaluasi Jalan Tol yang Tidak Memenuhi Standar Pelayanan Minimal
DPR mendesak pemerintah untuk evaluasi jalan tol yang tak layak menjelang Ramadan.
-
Komisi V DPR RI Berharap Efisiensi Anggaran Negara Dipertimbangkan Secara Arif dan Bijaksana
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dipertimbangkan secara arif dan bijaksana.
-
110 Juta Orang Bergerak Saat Natal & Tahun Baru, Komisi V DPR: Antisipasi Kemacetan di Pusat Wisata
Kementerian Perhubungan memprediksi sebanyak 110 juta orang bakal melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
-
5 Catatan Jika Pemerintah Jalankan Kebijakan Pemotongan Gaji Pekerja untuk Tapera
Menurut Anggota Komisi V DPR RI, pemerintah harus mempertimbangkan beberapa catatan dulu sebelum pada akhirnya menjalankan kebijakan ini.
-
Temui Komisi V DPR, Gubernur Sumbar Minta Anggaran Rp 1,5 Triliun untuk Penanggulangan Bencana Alam
meminimalisir dampak bencana kedepannya, Mahyeldi juga meminta dukungan pembangunan cekdam, mengingat ada 15 sungai yang berhulu di Gunung Marapi
-
VIDEO Komisi V DPR Kritik Rencana Subsidi Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Berpotensi Langgar UU
Sigit menegaskan rencana pemberian subsidi tarif tersebut berpotensi melanggar UU No. 23 tahun 2007 tentang Perekeretaapian.
-
Ketua Komisi V DPR Minta Keselamatan Berkendara Jadi Perhatian Operator dan Sopir Ojol
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong penyedia aplikasi atau operator ojek online (ojol) agar memberi perhatian terhadap kesejahteraan para driver.
-
Anggota Komisi V DPR RI Tegaskan Siap Memperjuangkan Pembangunan Perumahan Rakyat di Sorong
Anggota Komisi V DPR RI tegaskan pihaknya siap memperjuangkan pembangunan perumahan rakyat di Kota Sorong dengan mempertahankan budaya suku Moi.
-
Pemerintah Kaji Penerapan Ganjil Genap Saat Mudik Lebaran
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan mengkaji penerapan ganjil genap pada mudik Lebaran 2023.
-
Menhub Lapor DPR: Realisasi Anggaran 2022 Capai 98 Persen, Tertinggi Sejak 2018
Dari evaluasi yang dilakukan, Kementerian Perhubungan bisa melakukan penyerapan anggaran sebanyak Rp 32,75 triliun atau 98,02 persen.
-
Anggota Komisi V DPR Bersama PJ Wali Kota Banda Aceh Tinjau Bendungan Karet Lambaro
Anggota Komisi V DPR RI Irmawan meninjau lokasi Bendungan Karet di kawasan Krueng Aceh, Senin (9/1/2023).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved