Pendidikan GOTAG
Syaiful Huda
Berita
-
DPR Nilai Percepatan Program Rumah Subsidi Langkah Tepat, Tapi Perlu Hati-hati
Program rumah subsidi pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan kemajuan signifikan dalam sisi kuantitas dan skema pembiayaan.
-
H+6 KMP Tunu Pratama Tenggelam, Wakil Ketua Komisi V DPR Desak Investigasi Menyeluruh
Huda menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem perizinan pelayaran, termasuk verifikasi dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
-
Forkonas Percepatan Pembentukan DOB: Hasil Evaluasi Daerah Otonomi Baru Jangan Jadi Sandera Politik
Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) mendesak pemerintah segera membuka moratorium pemekaran wilayah
-
Polemik Hak Cipta, PKB: Direct License Tak Diatur dalam UU Hak Cipta
Ketua DPP PKB Syaiful Huda meminta perdebatan tersebut dikembalikan ke aturan hukum yang saat ini berlaku.
-
Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
Sedikitnya 100 perwakilan Pertepedesia dari seluruh Indonesia menyampaikan pandangan mereka atas aksi sepihak dari Kemendes PDT yang mengantung nasib
-
Munas III Forkonas PP DOB: Syaiful Huda Kembali Terpilih Sebagai Ketua Umum Secara Aklamasi
Syaiful Huda menegaskan komitmennya terus menyuarakan pencabutan moratorium pembentukan daerah otonomi baru secara terbatas.
-
Megawati Tunda Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, PKB: Mungkin Bagian Kompromi ke Prabowo
Langkah yang diambil PDIP ini bagian langkah kompromi kepada Presiden Prabowo Subianto seusai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.
-
Gelar Munas, Forkonas DOB Lanjutkan Perjuangan Pemekaran Wilayah
Forum Koordinas Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) bakal mengelar Musyawarah Nasional (Munas), Jumat (21/2/2025).
-
Komisi V DPR Dukung Wacana WFA untuk Kurangi Kemacetan Mudik Lebaran dan Nyepi
penerapan WFA di kalangan pegawai negeri sipil maupun swasta akan memberikan waktu lebih panjang bagi para pemudik mempersiapkan perjalanan ke kampung
-
Komisi V DPR Dukung Wacana Work From Anywhere untuk Tekan Macet Mudik Lebaran dan Nyepi
Penerapan WFA di kalangan pegawai negeri sipil maupun swasta akan memberikan waktu lebih panjang bagi para pemudik mempersiapkan perjalanan
-
Qatar Investasi 1 Juta Rumah di Jakarta, Pimpinan Komisi V DPR: Jangan Lebihi Permintaan Pasar
Politisi PKB ini pun mewanti-wanti agar keikutsertaan investor benar-benar dioptimalkan dalam program 3 juta rumah.
-
Komisi V DPR Sebut Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, Butuh Keberpihakan Pemerintah
Industri penerbangan di tanah air masih menghadapi berbagai tantangan berat di tahun 2025.
-
Wakil Ketua Komisi V DPR Berharap Stasiun Karawang Bisa Dongkrak Penumpang Whoosh
Stasiun kereta cepat Whoosh di Karawang hari ini, Selasa (24/12/2024), resmi melayani penumpang.
-
Penurunan Tarif Tiket Pesawat Alot, Komisi V DPR: Pemerintah Harus Ambil Langkah Berani
Pemerintah diminta mengambil langkah berani agar tarif tiket pesawat bisa turun menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
-
Banyak Kades Diproses Hukum, Kini Pihak DPR Usul Dana Desa Naik jadi Rp140 Triliun
Hal ini disampaikan Syaiful Huda dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto,
-
PKB Ungkap Wacana Pemisahan di Dalam Kemenparekraf dan Kemendikbudristek
Dia juga menyebut masih ada peluang urusan kebudayaan dari Kemendikbud dilebur dengan Kementerian Pariwisata.
-
Soroti Bullying di Sekolah, DPR: Kalau Enggak Viral, Enggak Ditangani
DPR RI menyoroti isu bullying atau perundungan di lingkungan satuan pendidikan di berbagai level, mulai SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.
-
Skema Dana Pendidikan Tetap Mengacu Belanja Negara, Ketua Komisi X DPR RI: Kita Apresiasi
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memutuskan skema penghitungan 20?na Pendidikan tetap mengacu pada belanja negara.
-
Komisi X DPR Akui Alokasi 20 Persen Dana Pendidikan Belum Memenuhi Asas Keadilan
Komisi X DPR RI mengakui anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi sebesar 20 persen dari APBN sepenuhnya belum memenuhi asas keadilan.
-
VIDEO Sudah Diskusi Dengan Prabowo, PKB Rahasiakan Jumlah Kursi Menteri dan PAN Dapat Jatah 5?
Prabowo kini sedang melakukan finalisasi mengenai nomenklatur Kementerian di bawah kepemimpinannya.
