Jumat, 3 Oktober 2025

Aksi Demonstrasi di Pati

Muncul Massa Pendukung Sudewo saat Rapat Hak Angket, Kinerja Bupati Pati Dianggap Memuaskan

Kericuhan pecah saat Bupati Sudewo hadiri rapat hak angket DPRD Pati. Massa pro dan kontra saling bentrok, satu koordinator AMPB dipukul dan diinjak.

TribunJateng.com/Mazka
KOORDINATOR AMPB DIANIAYA – Teguh Istiyanto, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, mencoba menyelamatkan diri dengan melompati pagar Gedung DPRD Pati pada Kamis (2/10/2025). Aksi tersebut dilakukan untuk menghindari amukan massa pendukung Bupati Pati Sudewo yang saat itu tengah berkumpul di depan gedung DPRD. 

"Maka dengan spontanitas, kami pendukung Pak Dewo bergerak sendiri-sendiri untuk menyaksikan,” katanya.

Pihaknya mendukung Sudewo melanjutkan jabatan Bupati Pati hingga 2030 karena pembangunan yang berjalan sangat berdampak.

“Mau diakui atau tidak, sudah terbukti nyata, Pati ada perubahan. Maka dari kalangan bawah, grass root, ingin Pak Dewo memimpin sampai 2030,” pungkasnya.

Baca juga: Gerindra Sebut Demo di Pati Ada yang Menunggangi, DPC: Pendemo Terindikasi Kader Partai

Rapat berlangsung di gedung DPRD Pati sejak pukul 10.00 WIB–13.00 WIB.

Dihadapan Pansus Hak Angket, Sudewo menyatakan kenaikan PBB dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

Namun, sejumlah kepala desa yang diundang mengaku tak dilibatkan dalam penyusunan Perbup kenaikan PBB.

Sebelumnya, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluya, menerangkan ada 12 poin yang akan ditanyakan ke Bupati Pati, Sudewo.

Poin-poin itu merupakan aspirasi dari masyarakat.

"Jadi kami memang tidak hanya mengurusi kaitan pajak," ungkapnya, Sabtu (6/9/2025).

Berikut 12 poin yang akan dibahas:

1. Kebijakan Kepegawaian:

- Pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati;
- Mutasi, promosi, dan demosi pegawai;
- Rangkap jabatan yang diduga nepotisme dan tidak sesuai kompetensi.

2. Proses pengadaan barang dan jasa

Baca juga: Rapat Pansus DPRD Pati Disiarkan Live, Sudewo: Jangan Digunakan untuk Telanjangi Pemerintah

3. Proyek Infrastruktur, prioritas pembangunan

4. Kebijakan tidak aspiratif atau tidak berpihak pada rakyat

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved