Kemendagri Temukan 29 Daerah Belum Gunakan SIPD RI, Padahal Sudah Diwajibkan Sejak 2022

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 29 pemerintah daerah di Indonesia masih belum mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan pendapatan daerah, meskipun sistem tersebut telah ditetapkan sebagai wajib oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak 2022.

SIPD RI adalah sebuah sistem terpadu yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, efisien, dan terintegrasi secara nasional.

SIPD bertujuan menghapus ego-sektoral, menyederhanakan proses administrasi, dan meningkatkan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SIPD berfungsi untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah secara sistematis. Mengelola anggaran dan pelaporan keuangan daerah secara digital. Menyediakan data real-time untuk menilai efektivitas program dan kegiatan pemerintah daerah. Menyatukan data dari seluruh kabupaten/kota dan provinsi dengan data pemerintah pusat

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengimplementasikan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Hal ini disampaikan Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo dalam acara Rapat Asistensi Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam SIPD RI yang berlangsung secara hybrid.

Teguh mengatakan untuk memastikan penerapan SIPD RI yang telah dikembangkan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Ditjen Bina Keuangan Daerah senantiasa melakukan asistensi serta mendorong pemerintah daerah dalam penerapannya agar proses adaptasi menuju pengelolaan keuangan daerah yang termutakhir melalui SIPD RI dapat berjalan dengan baik.

“Terkait Implementasi SIPD Pendapatan kami telah mengeluarkan Surat Nomor 970/10061/Keuda Tanggal 13 April 2022 dan Surat Nomor 900.1.13/2161/Keuda Tanggal 27 Mei 2025 yang menghimbau terhadap Kepala Daerah yang belum menggunakan SIPD RI Modul Penatausahaan Pendapatan untuk menginput data realisasi pendapatan daerah melalui SIPD RI Modul Penatausahaan Pendapatan,” jelas Teguh Narutomo. 

Oleh karena itu  Teguh Narutomo menekankan pentingnya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengimplementasikan SIPD RI.

Hal ini penting dilakukan guna meningkatkan kinerja serta akuntabilitas pemerintah dalam mendukung tercapainya program nasional, mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia.

“Undang-undang  Nomor  23 tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 391 menyebutkan   bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah, yang  dikelola   dalam  suatu   Sistem   Informasi Pemerintahan  Daerah.  Serta  Pasal 395 bahwa Pemerintah Daerah dapat   menyediakan  dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya,” tegas Teguh Narutomo. 

Teguh Narutomo menegaskan penggunaan aplikasi SIPD RI bersifat wajib/mandatory bagi semua pemerintah daerah.

“Berdasarkan data pada aplikasi terdapat 517 Daerah yang telah menggunakan SIPD RI Modul Penatausahaan Pendapatan, sedangkan 29 Daerah lainnya belum menggunakan SIPD RI Modul Penatausahaan Pendapatan,” kata Teguh Narutomo.

Senada dengan Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kepala Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah III Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Wanto mengatakan kegiatan Asistensi Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam SIPD RI ini dilakukan untuk memastikan penerapan SIPD RI yang telah dikembangkan Kementerian Dalam Negeri dapat berjalan dengan baik.

Melalui kegiatan ini, Ditjen Bina Keuangan Daerah senantiasa melakukan pembinaan/pendampingan serta mendorong pemerintah daerah dalam guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang termutakhir melalui SIPD RI.