Program Makan Bergizi Gratis
Update Keracunan MBG di Mamuju: 25 Siswa Jadi Korban, Dapur MBG Ditutup Sementara
Jumlah siswa yang diduga keracunan menu program MBG di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, terus bertambah.
Penulis:
Muhamad Deni Setiawan
Editor:
Sri Juliati
“Yang sempat diinfus itu ada tiga orang. Sisanya dirawat biasa. Ada juga yang sampai dirujuk ke RSUD Mamuju karena sesak napas,” ujarnya.
Mursalim menjelaskan, korban keracunan berasal dari beberapa kelas.
“Satu kelas, kelas 6 itu ada 4 orang. Kelas 4 ada 1 orang, kelas 3 juga ada,” terangnya.
Bukan hanya di SDN Taan Galung, sejumlah siswa SMP di wilayah yang sama juga mengalami gejala serupa.
Sampai Rabu sore, total korban yang tercatat mencapai 13 orang, terdiri dari 8 siswa SD dan 5 siswa SMP.
Lebih lanjut, Mursalim mengaku memperoleh informasi bahwa salah satu bahan makanan yang digunakan sudah kedaluwarsa.
“Saya dengar ada isu terkait saus yang kedaluwarsa. Setelah dicek tim kesehatan dan BPOM, memang benar kedaluwarsa sejak Februari 2025,” ungkapnya.
Ia pun berharap pihak penyelenggara program MBG lebih berhati-hari dalam menyiapkan menu untuk anak-anak.
“Dari segi menunya, termasuk bahan-bahannya harus diperhatikan betul. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang,” tegasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi secara serius untuk membedakan mana kasus yang murni kelalaian dan mana yang berindikasi kesengajaan dalam kasus siswa keracunan MBG.
“Kita turut prihatin terhadap kejadian-kejadian makan MBG yang saat ini terjadi di beberapa tempat. Tentunya kita meminta kepada BGN (Badan Gizi Nasional) untuk menyikapi hal ini dengan serius. Lalu kemudian kita juga meminta kepada APH (aparat penegak hukum) untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Menurut Dasco, DPR memberi kesempatan kepada pihak penyelenggara program MBG untuk melakukan evaluasi internal agar kasus serupa tidak terulang.
"Untuk itu kita kasih kesempatan kepada (penyelenggara) MBG untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik,” ujarnya.
Terkait langkah DPR, Dasco menyebut komisi teknis yang membidangi program MBG sudah mengikuti perkembangan kasus tersebut.
Ia menilai komisi terkait nantinya bisa mengambil langkah evaluasi yang dianggap perlu.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.