Profil Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara menyebut jika tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD, tidak cukup untuk membeli rumah. 

Tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD Jabar sendiri, diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021, tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Jabar.

Adapun nilainya mencapai Rp71 juta untuk Pimpinan dan Rp62 juta untuk anggota, sebelum dipotong pajak progresif 30 persen. 

 "Nah, jujur dan yang kami terima juga tentunya tidak serta-merta juga cukup barangkali untuk membeli rumah," ujar Iswara, Selasa (9/9/2025).

Sehingga, kata dia, banyak anggota DPRD Jabar yang membeli rumah sekedar-sekadarnya. 

"Ada juga yang kontrak, atau ada juga yang mungkin membeli apartemen dengan nilai yang kami terima," katanya. 

Selain itu, kata Iswara, dengan adanya tunjangan perumahan tersebut, hampir seluruh anggota Dewan mengambil pinjaman dari Bank Jabar Banten (BJB) yang dibayar setiap bulan selama 5 tahun.

"Dan cicilannya sekitar Rp44 juta setiap bulan untuk membayar apartemen yang kami sewa, rumah yang kami kontrak di Bandung," ucapnya.

 
Menurutnya, setiap tunjangan yang diterima anggota DPRD Jabar, termasuk tunjangan perumahan memiliki dasar hukumnya. Baik undang-undang dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. 

"Jadi dengan kata lain, ini adalah penerimaan yang legal kami terima. Terkait dengan besarannya berapa kali per tahun, itu semua dievaluasi oleh Kementerian dalam Negeri," ucapnya.

Tapi jika ternyata tunjangan perumahan senilai puluhan juta yang diterima anggota DPRD Jabar setiap bulan sejak 2021 itu menyakiti hati masyarakat, Iswara menyatakan siap dievaluasi.

"Kalau memang ternyata oleh masyarakat ini dianggap tidak patut, mencederai perasaan masyarakat, kami siap di evaluasi," katanya. 

Setelah muncul polemik di masyarakat, sejumlah akun media sosial meminta maaf kepada MQ Iswara atas kekeliruan pengutipan tunjangan.

Sejumlah akun media sosial menyampaikan permintaan maaf kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara, terkait kekeliruan pengutipan tunjangan perumahan anggota DPRD Jabar yang mengundang polemik di masyarakat.

Postingan salah satu akun medsos berjudul "Curhat Wakil Ketua DPRD Jabar sebut tunjangan rumah Rp71 juta per bulan kurang, masih harus pinjam bank", mengundang polemik dan merugikan pribadi MQ Iswara.

Menjawab permohonan maaf, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara menyambut baik, memaafkan dan mengapresiasi, tindakan yang diambil oleh sejumlah akun media sosial. Pihaknya siap bertabayyun bersama teman-teman media untuk bergandengan tangan membangun Provinsi Jawa Barat.

Iswara menyebut, dalam konfrensi pers DPRD Jabar bersama media di Gedung DPRD Jabar, tanggal 9 September 2025, pihaknya tidak pernah menyebut angka tunjangan perumahan anggota DPRD Jabar senilai Rp71 juta itu tidak cukup. 

Dia menegaskan, bahwa DPRD Jabar siap mengevaluasi tunjangan perumahan yang mengundang polemik di masyarakat. Bahkan, pihaknya sudah memberikan hasil evaluasi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tentunya saya menyambut baik permohanan maaf dari temen-temen media. Khususnya ini akan menjadi pelajaran buat kita, khusus bagi saya pribadi. Lebih hati-hati berbicara. Dan kita semua dapat menjaga kondusifitas Jabar bersama," kata Iswara, di Kota Bandung, Minggu 14 September 2025.

"Jabar ini provinsi yang, silih asah, silih asuh, silih asih, silih wawangi, dan kita buktikan bahwa hari ini kejadian semacam ini, mungkin tidak ada lagi ke depannya," tambahnya.

Sementara itu, perwakilan akun media yang juga Pemimpin Redaksi Tribun Jabar Adi Sasono menceritakan awal mula postingan tersebut muncul. 

Menurut Adi, salah satunya yang terposting pada akun instagram Tribun Kaltim, yang mengunggah pemberitaan terkait tunjangan rumah dengan judul "Curhat Wakil Ketua DPRD Jabar sebut tunjangan rumah Rp71 juta per bulan kurang, masih harus pinjam bank".

Postingan tersebut mengundang polemik di masyarakat. Sehingga, pihak akun medsos Tribun Kaltim meminta maaf atas kesalahan dalam mengutip judul tersebut.

"Teman kami di Tribun Kaltim mengupload sebuah konten di media sosial tentang tunjangan DPRD Jawa Barat. Saya cari tahu ternyata itu memang mengutip pemberitaan kami di Tribun Jabar. Tapi kemudian mungkin teman-teman di Tribun Kaltim terburu-buru membuat," kata Adi, di Kota Bandung, Minggu 14 September 2025.

"Kami mengakui adanya kesalahan dalam pemilihan judul yang kemudian merugikan Pak Iswara secara pribadi, kami sepakat untuk memperbaiki postingan tersebut," pungkasnya.

Profil MQ Iswara 

Siapa MQ Iswara? M.Q. Iswara adalah seorang politisi senior Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat untuk periode 2024–2029.

Ia lahir di Bandung pada 26 Mei 1968 dan mewakili Daerah Pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi

Mengutip instagram pribadinya, selain menjadi Sekretaris DPD Golkar Jabar,  MQ Iswara menduduki jabatan sebagai Tim Ahli Wantimpres RI, Ketua DPP Partai Golkar,  Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro 57 dan menjadi anggota DPRD Provinsi Jabar sejak 1997.

Diketahui Iswara juga menjabat sebagai sekretatis Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

Saat pilkada serentak tahun 2024, Iswara sempat digadang-gadang maju dalam pilkada Jabar  sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Dedi Mulyadi.

Namun akhirnya Dedi memilih Erwan Setiawan dan memenangkan pilkada Jabar dengan meraup suara 62 persen.

Sebagai Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, Iswara telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perkembangan partai dan masyarakat. 

Ia diketahui program sosial, termasuk penyelenggaraan operasi pasar, pelatihan kewirausahaan, bantuan untuk remaja putus sekolah, dan penyuluhan terkait kesehatan ibu. 

Pria kelahiran Bandung, 26 Mei 1968 ini juga aktif di media sosial, khususnya di Instagram dengan akun @kang.iswara, di mana ia berbagi informasi tentang kegiatan politik dan sosialnya.

Dengan latar belakang dan dedikasinya, Ir. M.Q. Iswara terus berkontribusi dalam politik dan pembangunan di Jawa Barat, berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan

Profil Singkat MQ Iswara:

Nama lengkap: Ir. M.Q. Iswara

Tempat/Tanggal lahir: Bandung, 26 Mei 1968

Fraksi: Partai Golkar

Jabatan: Wakil Ketua DPRD Jabar

Dapil: Kota Bandung & Kota Cimahi

Pendidikan: Sarjana Teknik

Alamat: Jl. Jatimulya I No. 07, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung
 
Riwayat dan Aktivitas Politik:

Menjadi anggota DPRD Jabar sejak 1997

Menjabat sebagai Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat

Merangkap sebagai Ketua DPP Partai Golkar, Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro 57, dan Tim

Ahli Wantimpres RI

Aktif dalam kegiatan sosial seperti operasi pasar, pelatihan kewirausahaan, dan penyuluhan kesehatan
 
Gaji DPRD Jabar juga Disetorkan ke Partai

Dalam konferensi pers, Iswara pun turut menunjukkan bukti slip gaji yang diterimanya pada Agustus 2025.

Sebagai Wakil DPRD Jabar, dirinya memperoleh gaji kotor sejumlah Rp92,6 juta. Namun, setelah dipotong pajak dan untuk membayar pinjaman ke bank, Iswara hanya memperoleh gaji bersih sebesar Rp16 jutaan.

Dia juga membeberkan banyaknya potongan gaji anggota dewan di mana salah satunya untuk disetor ke partai senilai Rp8 juta dan fraksi dengan nominal yang sama.

"Saya pimpinan DPRD, saya sendiri hanya mendapatkan Rp16 juta per bulan. Sekarang, kalau dipotong (tunjangan rumah) nanti berapa, akhirnya harus nombok cicilan, tapi kami siap," ujarnya.

Siap jika Besaran Tunjangan Rumah Dievaluasi, Didukung Dedi Mulyadi

Iswara pun menyebut siap terkait evaluasi tunjangan perumahan yang diterima tiap bulannya jika memang dirasa menyakiti hati masyarakat.

"Kalau memang ternyata oleh masyarakat ini dianggap tidak patut, mencederai perasaan masyarakat, kami siap di evaluasi," katanya. 

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mendukung tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPR Jabar dihapus jika memang melukai hati masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

"Apa pun jenis tunjangan jabatan yang diterima penyelenggara negara yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan melukai hati masyarakat, tidak masalah dihapus," katanya pada Senin (8/9/2025) lalu.

Dedi sendiri mengklaim sudah mencontohkan mengurangi hingga menghapus berbagai tunjangan dan fasilitas lain untuk Gubernur. 

"Saya sudah memberi contoh dalam melakukan efektivitas keuangan negara dengan diri saya sendiri. Tunjangan perjalanan dinas Gubernur dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 100 juta. Lalu tidak ada fasilitas baju dinas baru, kendaraan dinas baru," ucapnya.

(Yohanes Liestyo Poerwoto/Garudea Prabawati/Eko Sutriyanto/Glery Lazuardi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Wakil Ketua DPRD Jabar Curhat Tunjangan Rumah Rp71 Juta per Bulan Tak Cukup: Masih Pinjam Bank, 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sosok MQ Iswara Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat yang Dihubungi Ridwan Kamil,