Kades di Pati Bantah Pernyataan Sudewo, Sebut Kenaikan PBB Tak Ada Musyawarah

TRIBUNNEWS.COM - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati Jawa Tengah memanggil sejumlah kepala desa dalam rapat terkait pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, Kamis (28/8/2025).

Rapat tersebut membahas soal penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) naik hingga 250 persen.

Sudewo sendiri menuai banyak protes setelah menaikkan PBB-P2 tersebut.

Setelah mendapat desakan dari warganya, kebijakan tersebut pun dibatalkan.

Sudewo pernah menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian NJOP yang berdampak pada kenaikan PBB-P2 tersebut bukan keputusan sepihak, melainkan keputusan dalam musyawarah bersama kepala desa.

"Angka maksimal 250 persen itu merupakan hasil masukan dari bawah,"

"Dan yang mencapai angka itu sangat sedikit, mayoritas justru di bawah 100 persen," terang dia, Rabu (6/8/2025).

Namun, dalam rapat bersama Pansus Hak Angket, Kepala Desa (Kades) Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Suwardi membantahnya.

Ia mengatakan bahwa para kepala desa tak pernah mengusulkan adanya kenaikan apapun.

"Pansus ini, kami diundang untuk memberikan keterangan seputar kenaikan PBB-P2."

"Kami tegaskan bahwa kami tidak pernah mengusulkan kenaikan." ujar Suwardi, Kamis (28/8/2025).

Baca juga: Meski Berjarak 500 Kilometer, Warga Pati Pantau Pemeriksaan Sudewo di KPK via Siaran Langsung

Kepada TribunJateng.com, Suwardi mengaku tiba-tiba diundang oleh Sudewo saat ada kenaikan PBB-P2.

Para Kades tersebut diundang di kecamatan masing-masing untuk mendapatkan sosialisasi.

"Tapi ketika ada kenaikan, kami diundang di kecamatan masing-masing untuk mendapatkan sosialisasi," kata Suwardi.

Pernyataan Sudewo yang menyatakan kenaikan adalah usulan kepala desa dianggap jadi pemicu polemik di tengah masyarakat.