Tantang Dedi Mulyadi Cabut Izin KJA, Eks Bupati Pangandaran: Kami Tunggu Keberanian Pak Gubernur

TRIBUNNEWS.com - Mantan Bupati Pangandaran dua periode, Jeje Wiradinata, menantang Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, untuk segera mencabut izin keramba jaring apung (KJA) di Pantai Pangandaran.

Keramba jaring apung adalah suatu wadah budidaya perairan yang terbuat dari jaring dan berbentuk persegi atau silindris.

BIasanya, KJA ditempatkan di perairan yang luas, seperti danau, waduk, sungai, selat, dan teluk, dengan kondisi perairan relati tenang.

Jeje adalah mantan lawan Dedi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Saat itu, Jeje yang maju sebagai calon gubernur Jabar berpasangan dengan Ronald Surapradja dan diusung oleh PDIP.

Jeje yang kini menjabat sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, mengungkapkan ada sejumlah aturan dilanggar terkait pemasangan KJA di Pantai Pangandaran.

Baca juga: Habiskan Dana Rp122 Miliar, Islamic Center Indramayu Terancam Ambruk, Dedi Mulyadi Perintahkan Audit

Aturan itu di antaranya kebijakan pemerintah daerah, tata ruang wilayah, hingga peraturan menteri terkait konservasi laut.

Sebagai bentuk protes, Jeje mangatakan ratusan nelayan dan pelaku usaha pariwisata di Pantai Pangandaran berencana menggelar aksi protes pemasangan KJA pada Rabu (13/8/2025) hari ini.

Rencananya, akan ada 600 orang yang berkumpul di Susi International Beach Strip Pamugaran, Pangandaran.

"Iya, besok (hari ini) nelayan dan lainnya berkumpul di Susi International Beach Strip," kata Jeje, Selasa (12/8/2025), dilansir TribunJabar.id.

Lebih lanjut, Jeje mengaku enggan berspekulasi mengenai siapa dalang di balik pemasangan KJA di Pantai Pangandaran.

Tetapi, saat ini, kata dia, penyelesaian polemik KJA ada di tangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat.

Atas hal itu, Jeje menegaskan warga Pangandaran, utamanya yang bermukim di Pantai Pangandaran, menunggu langkah berani Dedi untuk mencabut izin pemasangan KJA.

"Rekomendasi izin dulu (dikeluarkan) dari Provinsi Jabar. Kewenangan laut dari 0 sampai 12 mil berada di Provinsi."

"Dan KJA ini hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai. Jadi, kami menunggu bukti nyata keberanian Pak Gubernur Dedi Mulyadi untuk mencabut izinnya," tegas Jeje, masih dari TribunJabar.id.

"Kami yakin Pak Gubernur akan konsen terhadap masalah ini dan berpihak kepada masyarakat," imbuhnya.

Susi Pudjiastuti Nilai Tak Masuk Akal

Pemasangan KJA di Pantai Pangandaran menjadi sorotan publik setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, melayangkan protes terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Dedi Mulyadi lewat cuitan di X pada Rabu (6/8/2025).

Susi mengaku prihatin saat tahu ternyata ada tiga perusahaan yang mendapatkan izin memasang KJA di Pantai Pangandaran.

Ia pun menagih janji Prabowo yang mengatakan bakal  mengganti bagan-bagan bambu di Pantai Pangandaran agar perikanan tangkap lebih produktif.

"Pak Presiden @prabowo @KemensetnegRI @setkabgoid @DediMulyadi71 mohon perhatiannya.. Hari ini saya sebagai rakyat Bapak,  sangat sangat prihatin dan luarbiasa terluka."

"Menghadiri rapat atas pengkavlingan ijin KJA di Pantai Pangandaran. Di mana ternyata Pantai Pangandaran sudah diberikan izin kepada tiga perusahaan untuk membuat KJA. Seharusnya tiga perusahaan ini tidak bisa dapat izin."

"Dulu Bapak Presiden @prabowo waktu berperahu, sudah berjanji yang sangat kita hargai untk mengganti bagan-bagan bambu supaya Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi," cuit Susi, dikutip Tribunnews.com.

Di hari yang sama sebelum mencuitkan protes terhadap pemerintah, Susi ikut menghadiri diskusi di Kantor Samsat Pangandaran terkait pemasangan KJA.

Namun, di tengah diskusi, ia memilih walk out karena menilai pemasangan KJA sudah menyalahi peraturan.

Susi pun menilai tak masuk akal izin pemasangan KJA di Pantai Pangandaran bisa keluar.

"Secara peraturan sudah tidak benar bahwa izin itu keluar itu gila," tegas Susi usai keluar dari forum diskusi tersebut, dikutip dari Kompas.com.

"(Jarak) 200 meter dari pinggir pantai, itu gila," katanya.

Sehari setelah Susi melayangkan protes, DKP Jabar berjanji akan melakukan koordinasi dan mengevaluasi pemasangan KJA tersebut.

Koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama Direktorat Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP, akan terus diperkuat.

Tujuannya, agar kebijakan pusat dan daerah sejalan, serta mengacu pada rencana zonasi wilayah pesisir yang berbasis pada pelestarian lingkungan.

"Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat mengambil langkah strategis untuk memastikan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan berkeadilan," ujar Kepala DKP Jabar, Rinny Cempaka, saat dihubungi, Kamis (7/8/2025).

"Pertimbangan akan mencakup aspek hukum, lingkungan, dan sosial ekonomi bagi masyarakat dan pihak terkait," imbuh dia.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Padna, Kompas.com)