Sosok Ahmad Husein, Koordinator Aksi Masyarakat Pati Bersatu yang Menolak Kebijakan Bupati

TRIBUNNEWS.COM - Beredar video ratusan warga menggeruduk kantor Satpol PP Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Selasa (5/8/2025).

Warga ingin mengambil ratusan dus air mineral yang diambil paksa petugas Satpol PP.

Kericuhan berawal ketika Bupati Pati Sadewo membuat kebijakan kontroversial menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. 

Ia juga menantang warga yang menolak kebijakannya dan tak akan mengubah keputusan meski didemo 50 ribu orang.

Sejumlah warga membentuk gerakan menolak kebijakan kenaikan PBB, yakni Aksi Masyarakat Pati Bersatu.

Mereka berencana melakukan demo besar-besaran di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang.

Posko donasi didirikan di depan Kantor Bupati Pati untuk menampung sumbangan makanan dan minuman.

Keadaan mulai memanas setelah Satpol PP mengambil paksa kardus minuman atas perintah Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Riyoso.

Ahmad Husein selaku Koordinator Aksi Masyarakat Pati Bersatu menjadi sosok yang berani memaski Riyoso untuk mempertahankan posko donasi.

Ahmad Husein bukan pejabat, melainkan warga sipil yang melawan kebijakan Bupati Pati.

Ia terlibat adu argumen dengan Riyoso, dan Plt Kepala Satpol PP, Sriyatun, saat petugas hendak menyita ratusan dus air mineral hasil donasi masyarakat.

Baca juga: Sudewo Pernah Anggap Pajak Naik Bikin Kasihan Rakyat, Kini Naikkan PBB Pati sampai 250 Persen

Menurut Ahmad, aksi mereka sudah melalui pemberitahuan resmi dan menyindir Bupati Pati Sudewo yang sebelumnya menyatakan tak gentar meski didemo puluhan ribu orang.

Gerakan yang diinisiasi Ahmad Husein berawal dari penolakan kenaikan PBB di media sosial.

Ia menerangkan kedatangan ratusan warga ke kantor Satpol PP setelah video pengambilan paksa kardus minuman viral.

“Teman-teman spontan ke sini. Kami sudah empat hari di situ, penggalangan donasi, kok malah mau disita. Kan tidak pas. Harusnya mereka mikir."

"Ini aksi murni dari rakyat, tidak ada tunggangan politik,” ungkapnya, dikutip dari TribunJateng.com.

Pemkab Pati dianggap arogan dan antikritik sehingga mempersulit warga melakukan aksi.

“Teman-teman spontan datang ke sini, akhirnya barang dikembalikan. Meskipun sempat ngotot-ngototan, kami lawan terus."

"Gimana caranya pokoknya harus kembali. Ini bukan untuk kepentingan pribadi kok. Kami malah tambah semangat, alhamdulillah sekarang malah banyak dukungan masyarakat, bukti ini gerakan murni dari hati rakyat,” tandasnya.

Baca juga: Riyoso Plt Sekda Pati Punya Harta Rp4,5 M, Viral usai Bersitegang dengan Warga Penolak Kenaikan PBB

Meski poskonya diminta pindah, Ahmad menegaskan posko akan tetap berada di depan kantor Bupati Pati hingga tanggal 13 Agustus 2025.

Berikut tiga alasan Bupati Pati menaikkan PBB P2 hingga 250 persen.

1. PBB-P2 belum pernah naik selama 14 tahun

2. Penerimaan PBB-P2 Pati lebih rendah dari daerah sekitarnya

3. Memenuhi beban pembangunan infrastruktur daerah

Bupati Pati meminta warga mendukung kebijakannya karena ditujukan untuk meningkatkan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.

"Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati, ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya," tuturnya.

Sebagian artikel telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Kontroversi Penyitaan Air Mineral Donasi Demo PBB Naik 250 Persen, Plt. Sekda Pati: 'Demi Kirab!'

(Tribunnews.com/Mohay) (TribunJateng.com/Mazka)