APBD Jawa Barat Bikin Dedi Mulyadi Dikritik Mendagri, Tangan Kanan KDM Beri Pembelaan

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menjadi sorotan Mendagri Tito Karnavian karena peringkat capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah APBD 2025 merosot ke posisi ketiga nasional.

Tito menyebutkan bahwa selama ini Provinsi Jabar selalu berada di peringkat pertama.

“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan (Sri Sultan Hamengkubuwono X). Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat," ujar Tito, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.

Tito Karnavian lantas meminta Dedi Mulyadi dan jajarannya untuk segera melakukan evaluasi dan percepatan realisasi anggaran.

“Gubernur Dedi Mulyadi harus bergerak cepat. Jawa Barat selama ini selalu menduduki puncak klasemen nasional dalam hal serapan APBD. Sekarang, posisinya merosot dan ini patut jadi perhatian serius,” ucap Tito.

Baca juga: Usai Teras Cihampelas, Kini Dedi Mulyadi Minta Walkot Urus Bandung Zoo, Farhan: Mau Apa Lagi?

Klarifikasi Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi mengaku bahwa APBD 2025 banyak dialokasikan untuk membayar utang dan sejumlah kewajiban.

Disebutkan bahwa APBD 2025 yang ditetapkan mencapai Rp37 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp6 triliun dianggarkan untuk dibagi ke kabupaten/kota sebagai dana bagi hasil kendaraan bermotor.

Sisanya yang berjumlah Rp31 triliun tidak sepenuhnya bisa digunakan untuk program-program publik.

Hal itu lantaran pemerintah harus membayar sejumlah utang dan kewajiban seperti utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp600 miliar, tunggakan BPJS Rp334 miliar, biaya operasional Bandara Kertajati Rp60 miliar, operasional Masjid Al-Jabbar sekitar Rp40 miliar, dan tunggakan ijazah siswa Rp1,2 triliun, yang dibayarkan melalui dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

"Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini? Rp31 triliun. Tapi jangan dikira semuanya bisa dipakai. Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar," papar Dedi Mulyadi, Rabu (9/7/2025), dilansir TribunJabar.id.

Menurut KDM, meski kebutuhannya banyak, Pemprov Jabar tetap berupaya mengelola anggaran dengan ketat agar dampak dari pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Uangnya terbatas, tapi kebutuhan rakyat tetap harus dilayani. Jalan harus bagus, bencana harus ditangani, anak sekolah harus bisa lanjut, santri tetap dapat beasiswa. Itu komitmen saya," tutur KDM.

KDM juga mengakui bahwa situasi ini tidak mudah. Namun, ia menjamin tak akan lari dari tanggung jawab.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengetatan belanja dilakukan, tetapi tidak dengan mengorbankan hak rakyat.

"Mohon doa dari masyarakat. Kami akan terus bekerja meski dengan napas fiskal yang pendek," sebutnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Klaim Belanja dan Pendapatan di Atas Rata-rata Nasional, Sekda Jabar: Yang Bilang Merosot itu Hoax

(Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)