APBD Jawa Barat Bikin Dedi Mulyadi Dikritik Mendagri, Tangan Kanan KDM Beri Pembelaan

TRIBUNNEWS.COM - Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) semester I 2025 Jawa Barat menjadi sorotan.

Terlebih, realisasi itu membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat kritik dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman pun menegaskan bahwa informasi APBD Jabar anjlok dan merosot adalah hoaks atau kabar tidak benar.

Berdasarkan data yang dimiliki tangan kanan Gubernur Jabar itu, pendapatan dan belanja Provinsi Jabar hingga Juli 2025 masih di atas rata-rata Nasional.

Rata-rata belanja daerah secara nasional, ungkap Herman, berada di angka 31,81 persen dan Jabar 38,79.

Adapun pendapatan rata-rata Nasional 43,62 persen, sementara itu, Jabar 44,72 persen. 

"Di atas rata-rata nasional. Hanya kita persentasenya peringkat ketiga," kata Herman, Kamis (10/7/2025), dilansir TribunJabar.id.

"Jadi yang hoaks itu punteun ya, yang mengatakan belanja Jabar merosot, pendapatan anjlok. Padahal targetnya Rp31 triliun, realisasi bulan ini kebetulan dari sisi presentase daerah lain ada yang lebih bagus," sambungnya.

Diketahui bahwa Provinsi Jabar selalu berada di peringkat pertama.

Namun, kali ini turun ke posisi ketiga nasional, kalah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dijelaskan Herman bahwa membandingkan belanja dan pendapatan daerah Provinsi Jabar dengan Provinsi Yogyakarta dan Provinsi NTB tidaklah sebanding karena fiskalnya berbeda.

Baca juga: Dedi Mulyadi Dikritik Tito Karnavian dan Ono Surono gegara APBD Jabar, Gubernur Beri Penjelasan

"Jabar Rp31 triliun (APBD-nya) cek Yogyakarta dan NTB berapa, itu kan jauh di bawah Jabar. Jadi kita uangnya besar, ada posisi di atas (tiga Nasional) kan hebat," terangnya.

Herman mengaku bahwa setiap bulan, pihaknya rutin melakukan evaluasi dengan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar belanja dan pendapatannya dioptimalkan.

Sebab, lanjut Herman, kalau anggaran diserap maka uang bergulir.

"Bulan depan, kita pacu pengadaan barang dan jasanya sudah mulai selesai dan dilaksanakan, pasti bisa kita kecot lagi nih, Yogyakarta dan NTB, tenang saja. Ini mah dinamis, tidak bisa setiap bulannya harus optimal, karena masih ada yang berproses pengadaan barang dan jasanya," ungkap Herman.