Meski Dinilai Tak Langgar Aturan, Aksi Kades Casmari Dapat Reaksi Keras dari Dedi Mulyadi

TRIBUNNEWS.COM - Kasus Casmari, Kuwu atau Kepala Desa (Kades) Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang viral menyawer di sebuah klub malam, berbuntut panjang.

Meski dinilai tak melanggar aturan, namun aksi Casmari itu mendapat reaksi keras dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Dani Irawadi menyebut, tindakan Casmari yang menyawer di klub malam tak melanggar aturan.

Aturan yang dimaksud merujuk pada Peraturan Bupati (Perbub) Cirebon Nomor 155 Tahun 2020.

Kendati demikian, menurut Dani, sebagai pejabat publik, seorang kades seharusnya bisa menjaga sikap dan moral di hadapan masyarakat.

"Kalau aturan yang dilanggar secara regulasi tidak ada. Pasti kembali ke moral aja sih."

"Karena beliau sebagai kuwu pejabat publik yang harus memberikan tauladan kepada masyarakat," ujarnya, kepada wartawan, Kamis (12/6/2025), dikutip dari TribunCirebon.com.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyayangkan tindakan Casmari yang dinilainya tidak mencerminkan etika sebagai pejabat publik.

Ia menegaskan, pihaknya telah meminta Kepala Inspektorat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.

"Ada kuwu (kepala desa) di Cirebon nyawernya diskotek. Katanya kalau diskotek di sisi kota saetik mungkin ya menimbulkan kehebohan."

"Dan menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan," kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Minggu (15/6/2025).

Baca juga: Kades Casmari Ngaku Puyeng saat Sawer Nathalie Holscher di Diskotek, Pernah Habiskan Rp15 Juta

Dedi juga menyoroti sumber anggaran yang dipakai kepala desa tersebut untuk menyawer di klub malam.

"Yang pertama, dari sisi etik dan yang kedua dari sisi penggunaan uangnya. Uang yang dipakai nyawernya uang apa coba," tandasnya.

Ia bahkan mengultimatum, jika tidak ada tindak lanjut dari Inspektorat dan BPMD, maka bantuan keuangan gubernur untuk desa-desa di Cirebon akan ditunda.

"Kalau Inspektorat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu (pemeriksaan), maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon," ancam Dedi.

Video Viral di Media Sosial